Pemimpin Hong Kong Minta Maaf atas Kebakaran Tai Po yang Tewaskan 168 Orang, Janjikan Reformasi

HONG KONG, 29 Oktober (Reuters) - Pemimpin Hong Kong John Lee pada hari Kamis meminta maaf atas kebakaran mematikan yang menewaskan 168 orang di kota tersebut pada November lalu, saat ia merilis laporan independen yang menyatakan empat departemen pemerintah ikut bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi setelah lebih dari setahun keluhan keselamatan.

Lee menjanjikan reformasi yang cepat namun menyeluruh terhadap industri bangunan dan sistem regulasi kota tersebut. Laporan setebal lebih dari 1.000 halaman yang disusun panel yang dipimpin hakim itu merinci kegagalan tata kelola dan pengawasan, termasuk persekongkolan tender yang meluas.

"Kebakaran telah dipadamkan, tetapi reformasi baru saja dimulai," demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

"Komite menemukan bahwa tidak ada departemen Pemerintah yang secara efektif mengambil tanggung jawab atas berbagai masalah keselamatan kebakaran, dan keluhan tentang bahaya kebakaran jatuh ke dalam kekosongan."

Kebakaran itu melahap tujuh blok menara setinggi 31 lantai di kompleks hunian Wang Fuk Court, yang sedang menjalani pekerjaan renovasi di distrik Tai Po bagian utara dan diselimuti jaring debu serta perancah.

Para penghuni telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran keselamatan atas pekerjaan tersebut selama lebih dari setahun sebelum kebakaran, yang menurut laporan kemungkinan besar berawal dari "sumber bara...kemungkinan rokok".

Itu adalah kebakaran paling mematikan di kota tersebut sejak 1948. Ribuan penghuni kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka tidak dapat dihuni.

"Sebagai kepala eksekutif dan kepala pemerintahan, saya sangat sedih," kata Lee sebelum membungkuk bersama tujuh pejabat lainnya dalam sebuah bentuk penyesalan resmi yang jarang terjadi.

"Atas nama pemerintah SAR, saya menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan masyarakat luas."

Lee juga mengumumkan pengunduran diri Sekretaris Perumahan Hong Kong Winnie Ho, pejabat pertama yang mengundurkan diri terkait kebakaran tersebut.

TINDAKAN DISIPLINER

Para penghuni Wang Fuk dan kritikus lainnya dalam beberapa bulan terakhir menyatakan kemarahan atas apa yang dianggap sebagai kurangnya pertanggungjawaban pemerintah.

Pemerintah Hong Kong telah membentuk tim independen untuk menyelidiki pejabat mana yang harus dimintai pertanggungjawaban dan untuk menguraikan tindakan disipliner.

Lee, yang masa jabatan lima tahunnya berakhir Juni mendatang, tidak langsung menanggapi pertanyaan pers mengenai apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan lain, dengan mengatakan "menerapkan reformasi adalah tujuannya" alih-alih urusan pribadi.

Lee mengatakan Sekretaris Utama Hong Kong Eric Chan kini akan memimpin komite pengarah untuk mengawasi reformasi yang dianjurkan dalam laporan tersebut, yang akan mencakup undang-undang untuk mengkriminalkan persekongkolan tender di seluruh industri konstruksi dengan denda hingga HK$10 juta dan hukuman penjara 10 tahun.

Laporan komite menyatakan bahwa kontraktor Prestige Construction & Engineering Co Ltd dan konsultan proyek Will Power Architects Co Ltd harus menanggung tanggung jawab utama.

Setidaknya 25 dakwaan pidana terkait kebakaran Wang Fuk Court telah diajukan terhadap Prestige, Will Power, dan tujuh individu, termasuk pembunuhan tidak berencana, persekongkolan untuk menipu, pencucian uang, dan penggelapan pajak.

Namun, laporan tersebut juga melangkah lebih jauh, menguraikan praktik konstruksi ilegal dan meragukan yang meluas sebagai sebuah "ekosistem korup".

Persekongkolan tender dalam industri tersebut melibatkan banyak pihak berbeda, sebagian terkait dengan geng kejahatan terorganisasi triad, demikian isi laporan itu.

Komite menggelar 30 sidang dengar pendapat tahun ini dengan 80 saksi, termasuk penghuni, personel pengelolaan properti dan renovasi, pakar teknik dan kebakaran, pejabat pemerintah, serta regulator. Komite mengevaluasi lebih dari satu juta berkas dan dokumen saat menyelidiki penyebab kebakaran dan meninjau pengawasan renovasi bangunan.

Sebelum laporan dirilis, para kritikus mengatakan komite tidak memiliki kewenangan hukum sebagaimana penyelidikan publik penuh, yang berpotensi membatasi kemampuannya untuk menetapkan fakta dan pertanggungjawaban secara menyeluruh.

Beberapa kelompok di pusat bisnis Asia tersebut menyerukan transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar, di tengah peringatan dari pihak berwenang bahwa segala upaya untuk mempolitisasi bencana tersebut akan dihukum berat.

(Laporan oleh Clare Jim; Laporan tambahan oleh Anne Marie Roantree dan Farah Master; Penulisan oleh Greg Torode; Penyuntingan oleh Muralikumar Anantharaman dan Saad Sayeed)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.