Pengadilan Malaysia Tolak Penangguhan Hukuman 15 Tahun Kedua untuk Najib

KUALA LUMPUR, 14 Oktober (Reuters) - Sebuah pengadilan Malaysia pada Rabu menolak permohonan mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun terkait skandal 1MDB, meski ada ekspektasi ia mungkin dipindahkan ke tahanan rumah menyusul pengampunan dalam kasus terpisah.

Najib telah dipenjara sejak 2022 setelah dinyatakan bersalah atas korupsi dan pencucian uang terkait dugaan pencurian miliaran dolar dari 1Malaysia Development Berhad, sebuah dana negara yang ikut ia dirikan saat menjabat sebagai perdana menteri pada 2009. Ia membantah melakukan kesalahan.

Pada Desember, Najib juga dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang dalam kasus terpisah dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun serta denda $2,8 miliar, yang ia minta untuk ditangguhkan sambil menunggu bandingnya.

Para pengacaranya berpendapat bahwa kondisi kesehatannya menurun dan bahwa denda yang dijatuhkan kepadanya terlalu besar untuk dibayar, tetapi Hakim Noor Ruwena Md Nordin mengatakan tidak ada keadaan khusus yang mewajarkan penangguhan hukuman tersebut.

"Beratnya pelanggaran merupakan pertimbangan kepentingan publik yang lebih penting, yang harus diperhatikan oleh pengadilan ini," kata hakim tersebut saat menolak permohonan itu.

Pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah, mengatakan ia akan mengajukan permohonan baru untuk penangguhan di Pengadilan Banding.

SKEMA LINTAS DUNIA

Para penyelidik AS telah mengatakan bahwa sekitar $4,5 miliar disedot dari 1MDB dalam sebuah skema rumit yang menjangkau seluruh dunia, dengan lebih dari $1 miliar berakhir di rekening-rekening yang terkait dengan Najib. Ia mengatakan ia tersesatkan mengenai sumber dana yang ia terima.

Keputusan pada Rabu merupakan kemunduran bagi Najib, yang bulan lalu menerima pengampunan kerajaan kedua terkait vonis awalnya, yang akan memungkinkannya menjalani sisa hukuman tersebut di rumah. Raja sebelumnya, pada 2024, memangkas setengah dari hukuman 12 tahunnya.

Pemindahan Najib ke tahanan rumah masih menunggu pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit ($12,25 juta).

Hukuman penjara 15 tahunnya akan dimulai setelah masa tahanan rumahnya berakhir pada Agustus 2028.

Partai politiknya, United Malays National Organisation (UMNO), meluncurkan upaya penggalangan dana bagi para pendukung untuk membantu Najib, yang mengatakan ia tidak dapat membayar denda tersebut karena rekening banknya dibekukan.

Pengampunan kerajaan terbaru telah memperdalam perpecahan di dalam pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mencakup UMNO.

Anthony Loke, pemimpin Democratic Action Party, partai terbesar dalam koalisi pemerintahan Anwar, menawarkan untuk mengundurkan diri sebagai menteri transportasi sehari setelah keputusan untuk mengampuni Najib diumumkan.

Loke telah mengatakan bahwa ia akan tetap berada di kabinet hingga Najib memulai masa tahanan rumahnya.

(Laporan oleh Rozanna Latiff dan Ashley Tang; Penyuntingan oleh Martin Petty, David Stanway dan Thomas Derpinghaus)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.