Ratusan Ditahan di Delhi, Gerakan Pemuda Tuntut Ketua Pemilu India Mundur
Polisi menyeret para pengunjuk rasa pada hari kedua, sementara pengadilan membebaskan para pendiri gerakan pemuda 'kecoak' yang menuduh pejabat memanipulasi daftar pemilih demi menguntungkan Modi.
NEW DELHI, 11 Oktober (Reuters) - Polisi menahan ratusan pengunjuk rasa di Delhi untuk hari kedua pada Minggu saat protes sporadis pecah menuntut ketua pemilu India mundur, sementara pengadilan memerintahkan pembebasan pendiri gerakan "kecoak" Abhijeet Dipke dan dua pemimpin senior lainnya.
Dipke dan para pemimpin lain dari Cockroach Janta Party (CJP), sebuah gerakan protes pemuda berskala nasional, ditahan ketika pesawat mereka mendarat di Delhi pada Sabtu saat gerakan tersebut berencana mengumpulkan ribuan orang di Jantar Mantar di Delhi Tengah.
Pengadilan memerintahkan pembebasan mereka dengan jaminan untuk "menjaga ketertiban umum", kata CJP dalam sebuah pernyataan.
Gerakan pemuda ini, yang dalam beberapa bulan terakhir telah memobilisasi protes terhadap berbagai isu mulai dari infrastruktur sekolah pemerintah hingga lapangan kerja bagi kaum muda, merupakan salah satu tantangan politik terbesar bagi Perdana Menteri Narendra Modi dan Bharatiya Janata Party (BJP) selama 12 tahun ia berkuasa.
Para pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Ketua Komisi Pemilu Gyanesh Kumar terkait revisi daftar pemilih yang menurut para kritikus secara tidak proporsional menguntungkan Modi.
PROTES BARU DI DELHI DAN KOTA LAIN
Para pengunjuk rasa pemuda, banyak di antaranya dari organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai-partai komunis India, melancarkan protes sporadis pada Minggu sore di Delhi sebelum polisi menahan mereka dan menyeret mereka ke dalam kendaraan.
Protes kecil yang diikuti puluhan orang juga digelar di kota Mumbai, Kolkata, Panaji dan Pune, menurut laporan media lokal.
Abhita Ruheja, seorang pengunjuk rasa yang ditahan pada Minggu, mengatakan pihak berwenang telah mengubah Delhi menjadi benteng.
"Apakah seperti ini cara kerja demokrasi? Mereka terus mencabut hak satu demi satu dan ini berubah menjadi kediktatoran," ujarnya.
All India Students' Association menuduh dalam sebuah unggahan di X bahwa mereka yang ditahan di Delhi dianiaya oleh polisi di dalam kendaraan.
Sebuah video yang diunggah di X oleh Communist Party of India (Marxist) menunjukkan salah satu anggota parlemennya, John Brittas, yang sempat ditahan, dibantu turun dari bus menuju autorickshaw karena ia tampak dalam keadaan tertekan.
Reuters tidak dapat memverifikasi klaim tentang para tahanan yang dianiaya oleh polisi.
KAMI AKAN TURUN KE JALAN LAGI, KATA DIPKE
Polisi juga menahan beberapa jurnalis yang meliput protes, banyak di antaranya membawa mikrofon dan memperlihatkan kartu pers mereka dengan jelas, menurut seorang saksi Reuters.
Seorang juru bicara Kepolisian Delhi tidak menanggapi pertanyaan tentang dugaan penganiayaan dan penahanan pada sebuah jumpa pers.
Dipke dari CJP mengatakan ia akan kembali ke rumahnya di negara bagian Maharashtra di India bagian barat karena neneknya meninggal dunia, tetapi menambahkan bahwa protes akan terus berlanjut.
"Kami tidak menandatangani surat perjanjian apa pun yang menyatakan kami tidak akan berunjuk rasa. Kami akan turun ke jalan lagi," katanya dalam sebuah unggahan di X.
Ribuan personel polisi dan paramiliter terus dikerahkan di seluruh Delhi, meskipun stasiun metro kembali dibuka dan layanan internet seluler dipulihkan setelah pihak berwenang mengunci kota tersebut dalam upaya menggagalkan protes pada Sabtu.
Juru bicara kepolisian mengatakan 2.400 orang ditahan pada Sabtu dan sebagian besar dibebaskan pada malam yang sama.
Partai-partai oposisi dan para kritikus pemerintahan Modi mengecam apa yang mereka sebut sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa, sementara sebuah badan PBB menyerukan agar pihak berwenang memastikan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dihormati dan dipenuhi.
Kementerian luar negeri India mengatakan pernyataan PBB tersebut merupakan "campur tangan yang tidak beralasan dalam urusan dalam negeri India".
KOMISI PEMILU DAN BJP BANTAH TUDUHAN MANIPULASI
Pada sidang yang luar biasa penuh pada hari Minggu, Mahkamah Agung mencatat jaminan dari pemerintah bahwa para pengacara dan jurnalis tidak akan dihalangi saat menjalankan tugas mereka.
Para pengacara yang berunjuk rasa di luar Mahkamah Agung sempat ditahan pada Sabtu, demikian pula beberapa wartawan termasuk seorang jurnalis Reuters.
Protes sporadis telah berlangsung di seluruh India sejak surat kabar Indian Express pada akhir September melaporkan bahwa dua deputi Kumar telah menyampaikan sejumlah kekhawatiran secara internal tentang revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran dan sistem digital.
Komisi Pemilu mengatakan perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam pembahasan internal, dan membantah berpihak pada partai mana pun.
Data Komisi Pemilu menunjukkan sekitar 130 juta nama, lebih banyak dari populasi Jepang, telah dihapus dari daftar pemilih selama proses verifikasi, termasuk 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta yang telah pindah dan 30 juta yang tidak dapat dilacak.
BJP milik Modi menuduh kelompok-kelompok yang menentangnya berusaha merongrong demokrasi negara dengan secara keliru mempertanyakan proses pemilu yang sah. Komisi Pemilu mengatakan pemilih yang dihapus secara keliru dapat mendaftar kembali.
BJP dan Komisi membantah tuduhan manipulasi, meskipun partai-partai oposisi menuduh pemilih Muslim dan minoritas lainnya, yang kecil kemungkinannya mendukung partai berkuasa nasionalis Hindu, terdampak secara tidak proporsional oleh penghapusan tersebut.
(Laporan oleh Saurabh Sharma, Sarita Chaganti Singh, Adnan Abidi dan Arpan Chaturvedi di New Delhi; Penulisan oleh Shilpa Jamkhandikar dan YP Rajesh; Penyuntingan oleh Praveen Menon, Kate Mayberry dan Susan Fenton)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
