Reformasi yang Dipuji IMF Melipatgandakan Biaya Toko dari Buenos Aires hingga Colombo

LONDON/BUENOS AIRES/COLOMBO, 23 Oktober (Reuters) - Gustavo Raul Perez mengernyitkan dahi di hadapan sebuah buku catatan di toko perkakas yang telah dikelolanya selama enam tahun di pinggiran Buenos Aires.

Sejak Javier Milei menjadi presiden Argentina pada 2023, dengan suara Perez, reformasi cepat telah menggembirakan para investor dan menuai pujian dari Dana Moneter Internasional (IMF). Namun Perez justru terutama merasakan tekanannya.

"Rencana ekonomi ini untuk segelintir orang," katanya.

Inflasi telah turun menjadi sekitar 33% dari hampir 300%, impor telah dibuka, dan subsidi telah dipangkas.

Namun biaya untuk mengisi kembali stok Perez telah berlipat tiga dan pelanggan punya lebih sedikit uang untuk dibelanjakan.

"Tiga tahun lalu ada kelas menengah," katanya. "Kelas itu tidak ada lagi."

Pengalaman Perez mencerminkan ketegangan yang melanda ekonomi negara berkembang: reformasi yang memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan keuangan publik belum memperbaiki taraf hidup bagi banyak orang.

Di Maroko, menara perkantoran baru yang gemerlap berkontras dengan frustrasi di pinggiran kota. Di Sri Lanka, krisis ekonomi dan gagal bayar utang telah mereda, tetapi kemiskinan tetap berada di atas tingkat sebelum krisis.

Dari penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria hingga privatisasi di Mesir dan pembukaan pasar di Uzbekistan, bertahun-tahun reformasi telah membantu ekonomi negara berkembang bertahan menghadapi guncangan, namun kerap memicu ketidakpuasan warga yang mendengar tentang pembalikan ekonomi yang tidak memberi manfaat apa pun bagi mereka.

Menteri keuangan Nigeria memperingatkan bahwa gagal mengatasi ketimpangan ibarat "duduk di atas bubuk mesiu". Bank sentral Maroko mengatakan pengangguran yang membandel telah melebarkan jurang antara kinerja ekonomi dan persepsi warga.

"Ketika orang-orang di pasar negara berkembang dihadapkan pada kenaikan biaya pangan, bahan bakar, dan energi... itulah yang langsung mereka rasakan," kata Torbjorn Soltvedt dari Verisk Maplecroft, memperingatkan bahwa kerusuhan dan ketidakstabilan bisa menyusul. Faktanya, rata-rata risiko kerusuhan sipil global mencapai titik tertinggi dalam hampir satu dekade tahun ini, menurut perusahaannya.

'TIDAK ADA PILIHAN LAIN'

IMF dan para investor telah lama mendesak ekonomi negara berkembang untuk mengurangi subsidi dan kontrol mata uang.

Pandemi, lalu lonjakan harga pangan dan bahan bakar setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina, menggerakkan banyak negara untuk bertindak: memangkas pengeluaran, meliberalisasi nilai tukar, dan menaikkan suku bunga.

Menghapus subsidi dan melemahkan mata uang menaikkan harga sekaligus pemangkasan pengeluaran menekan pendapatan, tetapi para pemimpin "sama sekali tidak punya pilihan lain," kata Simon Quijano-Evans dari Macro Hive, atau mereka berisiko jatuh ke "jurang" kehilangan investasi.

Perubahan tersebut menarik kembali para investor; ekonomi negara berkembang kini tumbuh sekitar 4%, kira-kira dua kali laju ekonomi maju.

Namun jika kemarahan publik menggagalkan reformasi, negara-negara ini berisiko kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan, kemunduran bisa menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk mempersempit jurang dengan negara-negara yang lebih kaya.

DUNIA DUA KECEPATAN

Di Maroko, arus investasi asing langsung hampir berlipat ganda tahun lalu, tetapi protes mematikan yang dipimpin kaum muda mengguncang negara itu, dan pada Juli ratusan calon migran berbondong-bondong masuk ke sebuah enklave Spanyol yang berdekatan.

"Maroko berkembang dengan dua kecepatan yang berbeda," kata insinyur sipil Anass Sayad saat berjalan bersama keluarganya di Casablanca Finance City. Ia menunjuk ke arah stadion dan gedung pencakar langit sambil mengatakan bahwa pendidikan dan layanan kesehatan layak mendapat lebih banyak perhatian. Pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk keduanya dalam anggaran 2026, meski dampaknya akan butuh waktu untuk sampai ke warga.

Bank Dunia memperkirakan 1,2 miliar orang di negara-negara berkembang akan mencapai usia kerja selama dekade mendatang, memunculkan keraguan apakah investasi akan menciptakan cukup lapangan kerja bagi mereka.

KEKHAWATIRAN SEDUNIA

Kepala IMF Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa biaya bahan bakar dan pangan yang lebih tinggi serta menurunnya bantuan pembangunan menambah tekanan meski telah bertahun-tahun "bekerja keras", sementara Dana tersebut menyerukan lebih banyak dukungan bagi negara berpenghasilan rendah.

Kemarahan dan kerusuhan tidak terbatas pada ekonomi negara berkembang; tekanan biaya hidup telah membawa para pengunjuk rasa ke jalan-jalan di Prancis, Italia, dan Spanyol.

Namun negara-negara kaya memiliki kekuatan fiskal yang lebih besar untuk melindungi rumah tangga. Di ekonomi negara berkembang, inflasi juga bisa menggigit lebih keras, dengan pangan menyumbang 30% hingga 50% dari keranjang harga konsumen, dibandingkan dengan 13% hingga 14% di AS.

Di Colombo, pedagang makanan Sirimodara Wadaramge Sriyakanthi bangun sebelum pukul 5 pagi untuk menyiapkan bubur herbal dan bungkusan nasi untuk makan siang, menyerap biaya yang lebih tinggi agar harganya tetap sekitar $2.

"Saya menjual bungkusan makan siang dengan harga yang wajar agar orang mampu membelinya," katanya, sambil mengkhawatirkan biaya sekolah putranya dan les menari putrinya.

Sri Lanka mungkin telah keluar dari krisis, tetapi baginya, hampir tidak ada yang terasa berbeda.

"Kami punya begitu banyak pengeluaran," katanya.

($1 = 331,3500 rupee Sri Lanka)

(Laporan tambahan oleh Abdelhak Balhaki di Casablanca dan Miguel Lo Bianco di Buenos Aires, penyuntingan oleh Karin Strohecker dan Hugh Lawson)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.