Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Delhi Menuntut Kepala Pemilu India Mundur atas Pembersihan Daftar Pemilih
Dipimpin Rahul Gandhi, para pengunjuk rasa menyebut revisi yang menghapus lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih menguntungkan BJP milik Modi, krisis terburuk bagi pemerintahannya sejak 2014.
NEW DELHI, 1 November (Reuters) - Ribuan orang berunjuk rasa di Delhi pada hari Minggu untuk menuntut pengunduran diri kepala pemilu India atas revisi daftar pemilih, demonstrasi terbaru dalam lebih dari sebulan aksi oposisi yang menantang Perdana Menteri Narendra Modi.
Dipimpin Rahul Gandhi, seorang pemimpin Partai Kongres oposisi, para pengunjuk rasa pada hari Minggu menyebut revisi itu menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu milik Modi.
Aksi protes dan dukungan yang meningkat bagi oposisi membentuk krisis terburuk bagi Modi sejak ia berkuasa pada 2014, meski pemerintahannya tetap stabil dan pemilu berikutnya baru akan digelar pada 2029.
Pihak berwenang memperketat keamanan dan memperingatkan adanya pengalihan lalu lintas sebelum para pengunjuk rasa memulai pawai dari pusat Delhi menuju lokasi rapat umum yang telah ditentukan, tempat ribuan orang telah berkumpul.
'HARUS ADA PERTANGGUNGJAWABAN', KATA SEORANG PENGUNJUK RASA
Ratusan personel keamanan, sebagian membawa pentungan dan tameng serta didampingi kendaraan pengendali huru-hara, mengelilingi lapangan bersejarah Ramlila Maidan saat ratusan orang, banyak di antaranya mengibarkan bendera nasional dan bendera partai, mulai bergerak menuju lokasi itu. Para pemimpin partai oposisi memimpin pawai dengan jip beratap terbuka.
Berbicara pada rapat umum tersebut, Gandhi mengatakan Komisioner Pemilu Utama Gyanesh Kumar harus meninggalkan jabatannya, dan pemecatannya akan menjadi langkah pertama untuk membawa negara "kembali ke jalur yang benar".
Pembersihan daftar pemilih itu "adalah pencurian suara setiap warga negara India. Itu adalah pencurian hak setiap warga negara atas kebebasan berpendapat," kata Gandhi dari atas panggung. "Ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap bangsa. Ini adalah makar."
Di antara para pengunjuk rasa yang mendengarkannya adalah Reena Mahto, anggota sayap mahasiswa Kongres, yang mengatakan empat orang dari keluarganya telah dihapus dari daftar pemilih karena catatan palsu bahwa mereka telah pindah ke tempat lain.
Ia mengatakan kepada Reuters bahwa keluarganya telah lama tinggal di Jagdalpur di negara bagian tengah Chhattisgarh, tetapi "kini tiba-tiba kami ditandai telah pindah dari rumah kami sendiri," tambahnya, "Harus ada pertanggungjawaban, dan kami di sini untuk menuntut itu."
Perubahan daftar pemilih itu menghapus lebih dari 130 juta nama, lebih banyak daripada populasi Jepang. Partai-partai oposisi menuding penghapusan itu secara tidak proporsional memengaruhi pemilih Muslim dan anggota minoritas lain yang kecil kemungkinan mendukung BJP.
Komisi Pemilu mengatakan tujuan revisi daftar pemilih adalah memperbarui daftar pemilih untuk menghapus pemilih ganda dan yang tidak memenuhi syarat. Komisi membantah memihak partai mana pun dan menyatakan pemilih yang salah dihapus dapat mendaftar kembali. BJP menuduh para pesaing berusaha merongrong demokrasi dengan mempertanyakan proses pemilu yang sah.
Dinesh Singh mengatakan ia ikut berunjuk rasa demi masa depan anak-anaknya.
"Saya tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun," katanya. "Saya di sini untuk sebuah tujuan. Saya ingin anak-anak mengingat bahwa kami berjuang untuk masa depan mereka."
'KONSPIRASI' UNTUK 'ANARKI', KATA MENTERI
Namun, Menteri Kesehatan Jagat Prakash Nadda menyebut aksi protes itu sebagai "drama yang diatur secara cermat".
"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah tindakan penghormatan terhadap demokrasi. Ini adalah konspirasi yang diperhitungkan untuk menjerumuskan bangsa ke dalam anarki, semua atas nama demokrasi," katanya kepada kantor berita ANI.
Demonstrasi ini adalah yang terbaru dalam serangkaian aksi protes yang hampir setiap hari digelar oleh partai-partai oposisi, organisasi mahasiswa, dan Cockroach Janta Party yang dipimpin kaum muda sejak akhir September menuntut pengunduran diri kepala pemilu.
Aksi protes meletus setelah surat kabar Indian Express melaporkan bahwa dua wakil Kumar telah mengajukan sejumlah kekhawatiran secara internal tentang revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital.
(Laporan oleh Saurabh Sharma dan Sakshi Dayal; Penulisan oleh Sakshi Dayal; Penyuntingan oleh Raju Gopalakrishnan, William Mallard, Peter Graff)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
