Sumpah Sehidup Semati di Vila Bali, yang Tak Pernah Diakui Negara

Dua pengantin perempuan berjalan menyusuri lorong berhias kamboja di Ubud. Drone mengambil gambar dari kejauhan. Hashtag di feed sang fotografer terbaca seperti resep, tiga emoji dan satu kata Bahasa Indonesia yang cuma dipahami para tamu undangan. Kata pernikahan tak muncul di mana pun dalam caption. Dan di atas kertas, pernikahan itu memang tak pernah ada.

Inilah jalan tikus yang dibangun pasangan queer Jakarta untuk mengakali sistem hukum yang cuma mengakui pernikahan agama, itu pun hanya antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan di vila Bali, lengkap dengan katering dan fotografer, jadi semacam bukti. Pencatat sipil tak pernah ikut masuk ruangan.

Paket lengkap, tanpa surat resmi

Pengelola vila di Seminyak, Canggu, dan Ubud bakal langsung ngasih penawaran paket pernikahan tanpa banyak tanya. Gerbang bunga, menu vegan buat tasting, seorang celebrant yang membacakan janji dalam bahasa Inggris. Yang tak bisa mereka keluarkan adalah akta nikah, karena tak ada kantor di Indonesia yang menerbitkannya untuk pasangan sesama jenis. Loket Dukcapil bukan bagian dari paket.

Pasangan ini sudah tahu soal itu sejak awal. Vila cuma tempatnya. Pernikahan resmi, kalau memang terjadi, dilakukan belakangan di Bangkok, Taipei, Utrecht, di yurisdiksi mana pun yang membolehkan dua perempuan atau dua laki-laki menandatangani buku nikah lalu pulang membawa sertifikat, yang tetap saja bakal ditolak bank Indonesia mana pun.

Fotografer yang menyandikan caption

Ekonomi visual di seputar pernikahan ini bertumpu pada penyangkalan yang masuk akal. Fotografer menandai karyanya sebagai commitment shoot, styled editorial, milestone celebration, atau private event. Pengantin laki-laki disebut partner. Pengantin perempuan disebut sahabat di caption publik, tapi jadi istri di story yang terkunci di Close Friends.

Hashtag-nya terus berganti. Satu musim pakai bunga. Musim berikutnya pakai rasi bintang. SAFEnet sudah menyoroti bagaimana UU ITE dan KUHP hasil revisi memberi ruang bagi jaksa untuk menafsirkan soal moral dari sebuah unggahan Facebook. Caption bersandi ini bukan soal estetika. Ini cara fotografer menjaga bisnis kecilnya biar tetap aman.

Apa yang sebenarnya dibeli lewat upacara ini

Pernikahan di vila memberi pasangan tiga hal yang ditahan negara. Sebuah tanggal yang bisa dihadiri keluarga tanpa harus berbohong. Satu set foto yang berfungsi sebagai bukti sosial di grup chat tertutup. Dan kumpulan bukti bersama, kotak cincin, buku tamu bertanda tangan, program acara yang dicetak, yang bisa jadi pegangan ketika rumah sakit tak mengizinkan satu pasangan menemani yang lain di ICU.

Yang tak bisa dibeli adalah hak waris. Tak bisa beli KPR bersama di bank Indonesia mana pun. Tak bisa beli hak asuh atas anak yang dilahirkan salah satu pasangan. Vila tetap ambil uang mukanya, apa pun hasilnya.

Industrinya diam-diam tumbuh

Wedding planner di Bali sudah membangun funnel klien khusus dari pasangan queer Jakarta dan Surabaya, yang punya uang lebih dan orang tua yang mau terbang ke sana asal lokasinya cukup jauh dari kampung. Harganya mengikuti pasar pernikahan hetero. Sebagian planner malah pasang tarif premium untuk kerahasiaan, vendor yang sudah diseleksi, NDA buat staf katering, dan daftar tamu yang tak pernah mampir ke halaman RSVP publik.

Pemerintah provinsi Bali tak pernah menindak upacara-upacara ini, karena secara hukum memang tak ada yang bisa ditindak. Pesta ya pesta. Masalah baru muncul kalau caption jadi terlalu gamblang, kalau ada tamu yang menandai lokasi terlalu terbuka, atau kalau ada pejabat di tingkat kabupaten memutuskan mau menjadikannya contoh.

Pasangan itu membayar vila, membayar planner, membayar fotografer, lalu terbang pulang ke negara yang sewa rumahnya masih atas satu nama, kartu BPJS-nya tak mencantumkan pasangan, dan surat wasiatnya harus diaktakan notaris sebagai hibah untuk seorang teman.