Takaichi Berjanji Kendalikan Utang Jepang saat Imbal Hasil Obligasi 30 Tahun Cetak Rekor
Perdana Menteri baru Jepang berjanji mengendalikan penerbitan obligasi dan merespons gejolak pasar dengan cepat seiring naiknya biaya pendanaan atas utang publik terbesar di dunia maju.
TOKYO, 5 Oktober (Reuters) - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada hari Senin berjanji untuk "mengendalikan" penerbitan obligasi dan bertindak cepat terhadap gejolak pasar, berupaya menenangkan investor yang khawatir atas memburuknya keuangan publik Jepang yang telah mendorong naik imbal hasil obligasi.
Ia mengatakan pemerintah akan mengejar keberlanjutan fiskal meskipun meningkatkan belanja untuk memperkuat potensi pertumbuhan, termasuk dengan meninjau kembali keringanan pajak dan subsidi yang ada.
"Keberlanjutan fiskal jelas merupakan prasyarat dalam menjalankan kebijakan fiskal 'yang bertanggung jawab dan proaktif'," kata Takaichi dalam pidato kebijakan di parlemen.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di Tokyo atas naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB), yang akan meningkatkan biaya pendanaan rencana belanja ambisius sang perdana menteri.
Imbal hasil JGB tenor 30 tahun mencapai rekor tertinggi 4,235% pada hari Senin akibat kegelisahan atas risiko peningkatan penerbitan utang dan kekhawatiran inflasi yang dipicu oleh perang di Timur Tengah.
Utang publik Jepang, yang kira-kira dua kali lipat ukuran perekonomiannya, adalah yang terbesar di dunia maju. Biaya pendanaan terus naik seiring Bank of Japan menaikkan suku bunga dan mengurangi pembelian obligasi dalam upaya melepaskan perekonomian dari stimulus masif selama beberapa dekade.
Takaichi mengatakan pemerintah akan berupaya menarik investasi swasta di bidang-bidang pertumbuhan melalui "pengeluaran fiskal jangka panjang yang masif, dilaksanakan secara terencana dan dapat diprediksi."
Pada saat yang sama, pemerintah akan membatasi penerbitan obligasi tahunan, menyesuaikan pinjaman dengan penerimaan pajak, suku bunga, biaya pembiayaan utang, serta perkembangan ekonomi dan pasar, kata perdana menteri itu dalam pidato pada sidang parlemen luar biasa yang digelar pada hari Senin.
"Jika ekonomi dan pasar bergerak secara tak terduga, kami akan mencermati dampaknya dan merespons dengan lincah sesuai kebutuhan," tambahnya tanpa merinci lebih lanjut.
Kebijakan fiskal diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam perdebatan parlemen di Jepang seiring meningkatnya kekhawatiran atas kesehatan fiskal negara-negara maju yang memicu kenaikan imbal hasil obligasi global secara lebih luas.
Prioritas langsung pemerintahan ini adalah meloloskan undang-undang yang mendukung rencana Takaichi untuk pemotongan pajak selama dua tahun atas bahan pangan mulai April mendatang, yang memicu aksi jual obligasi karena kurangnya rincian mengenai bagaimana kekurangan penerimaan akan ditutup.
Pemerintah juga sedang menyiapkan anggaran tahun depan, dengan kementerian-kementerian mengajukan belanja pada tingkat rekor.
Secara terpisah, Takaichi mengatakan Tokyo akan menyisihkan dana multi-tahun untuk inisiatif keamanan ekonomi yang penting secara strategis.
"Kami akan melaksanakan kebijakan secara mantap, menyelesaikan segala sesuatu satu per satu, dan mengomunikasikannya dengan hati-hati kepada publik dan pasar," kata Takaichi.
Berkeinginan meredakan kegelisahan pasar, pemerintahan ini telah bergerak untuk menghapus persepsi bahwa kebijakan fiskalnya bersifat reflasioner atau bahwa ia telah menekan BOJ agar menahan diri dari menaikkan suku bunga. Menteri Keuangan Satsuki Katayama pada hari Sabtu mengatakan pemerintah telah mulai menyempurnakan pesannya untuk meyakinkan investor bahwa Takaichi tidak menjalankan kebijakan reflasioner.
Namun, tidak semua pihak sepakat. Mantan Deputi Gubernur BOJ Masazumi Wakatabe, seorang akademisi reflasionis yang saat ini menjadi anggota swasta panel ekonomi utama pemerintah, mengatakan kenaikan imbal hasil JGB baru-baru ini disebabkan oleh ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh BOJ, bukan kekhawatiran atas keuangan Jepang, demikian risalah pertemuan panel tersebut yang dirilis pada hari Senin.
Wakatabe juga mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan menekankan perlunya koordinasi erat antara BOJ dan pemerintahan dalam kebijakan moneter, menurut risalah pertemuan yang membahas keputusan kenaikan suku bunga bank sentral bulan lalu.
(Laporan oleh Leika Kihara; Penyuntingan oleh Shri Navaratnam)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
