Takaichi dari Jepang Berusaha Lepas dari Citra Kebijakan Longgar, Pasar Obligasi Menunggu Bukti

TOKYO, 8 Oktober (Reuters) - Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meningkatkan upaya untuk melepaskan diri dari citra pertumbuhan dan uang murahnya melalui perubahan retorika, langkah yang mungkin menjadi bumerang kecuali diiringi tindakan seperti pemangkasan belanja secara substansial.

Dengan ekonomi-ekonomi utama menghadapi pengawasan yang meningkat dari investor obligasi yang khawatir atas naiknya inflasi dan imbal hasil, ketidakjelasan soal pendanaan dapat memicu kembali aksi jual obligasi di Jepang mengingat tumpukan utangnya yang mencapai 7 triliun dolar AS, yang terbesar di antara negara-negara maju.

Takaichi berjanji membatasi penerbitan utang baru di sekitar 40 triliun yen (253 miliar dolar AS), bahkan ketika permintaan belanja untuk anggaran tahun depan mencapai rekor 143 triliun yen. Pemotongan pajak penjualan selama dua tahun yang direncanakan juga akan menelan biaya sekitar 4 triliun yen per tahun.

Pemerintah berharap dapat menutup kesenjangan itu dengan memanfaatkan pendapatan pajak yang meningkat dan dana negara, tugas yang rumit yang tetap akan memompa uang dan tekanan inflasi ke dalam ekonomi, kata para analis.

"Pasar melihat substansi kebijakan dan tidak akan percaya kata-kata semata," kata Eiji Doke, kepala ahli strategi obligasi di SBI Securities. "Bukan berarti para pelaku pasar salah memahami kebijakan Takaichi. Sebaliknya, apa yang mereka cermati sepenuhnya berbeda dari apa yang coba dilakukan pemerintahan ini."

Takaichi menjadi perdana menteri pada Oktober tahun lalu dengan janji meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan. Ia mengisi panel pemerintah dengan para pembantu reflasionisnya untuk mempromosikan kebijakan fiskal yang longgar.

"Hanya dengan memperkuat ekonomi, Jepang akan mencapai keberlanjutan fiskal," ujarnya dalam pidato kebijakan saat itu, menjelaskan rencananya menyusun paket belanja besar.

Subsidi bahan bakar yang besar dari pemerintahan ini, janji pemotongan pajak, dan rencana investasi besar memperkokoh persepsi pasar bahwa kebijakannya bersifat reflasionis, saat ekonomi berjuang pulih dari puluhan tahun pertumbuhan rendah dan inflasi rendah.

Namun kenaikan imbal hasil obligasi telah menjadi kendala bagi ambisi Takaichi, memaksa pemerintahannya mengubah bahasanya.

"Keberlanjutan fiskal adalah prasyarat dalam menjalankan kebijakan fiskal kami yang 'bertanggung jawab dan proaktif'," kata Takaichi kepada parlemen pada hari Senin, pergeseran tajam dari janjinya setahun lalu untuk memprioritaskan pertumbuhan di atas disiplin fiskal.

Ia juga berjanji "mengendalikan" penerbitan obligasi dan meningkatkan komunikasi dengan pasar, tanda kepekaan pemerintahannya terhadap kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB).

Imbal hasil acuan JGB 10 tahun telah mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade di tengah kekhawatiran rencana belanja Takaichi dapat menyebabkan peningkatan penerbitan utang dan membebani keuangan Jepang yang memburuk.

MEMENUHI KATA-KATA DENGAN TINDAKAN

Upaya menghapus citra reflasionis pemerintahan ini meningkat setelah seruan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Agustus agar Jepang meninggalkan Abenomics, yaitu campuran langkah fiskal dan moneter longgar yang diterapkan mantan perdana menteri Shinzo Abe untuk mengalahkan deflasi.

Menteri Keuangan Satsuki Katayama memimpin pergeseran komunikasi itu. Dalam wawancara media baru-baru ini, ia mengatakan pemerintah memutuskan sekitar akhir Agustus untuk mengalibrasi ulang pesannya guna meyakinkan pasar bahwa Takaichi tidak menjalankan kebijakan reflasioner.

Tak lama kemudian, para pembantu reflasionis mulai mengubah nada. Menteri Ekonomi Minoru Kiuchi, misalnya, mengatakan pada 25 September bahwa fase kebijakan reflasioner bergaya Abenomics telah berakhir.

Mantan Wakil Gubernur Bank of Japan Masazumi Wakatabe, pembantu lain yang duduk di panel pemerintah, juga mengatakan bulan lalu bahwa kebijakan reflasionis "tidak lagi memiliki tempat di Jepang saat ini."

Pergeseran nada juga terjadi di BOJ. Ayano Sato, anggota dewan reflasionis yang dipilih Takaichi, mengatakan kepada Kyodo News pada hari Rabu bahwa ia mendukung kenaikan suku bunga.

Pemerintah mulai menekankan bahwa rencana belanjanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pasokan ketimbang mereflasi pertumbuhan.

Pasar berfokus pada apakah Takaichi akan memenuhi kata-kata dengan tindakan saat pemerintah menyusun anggaran tahun fiskal berikutnya.

Memang, laba korporasi yang kuat dan inflasi kemungkinan akan menyebabkan peningkatan pendapatan pajak nominal, yang menurut sejumlah analis akan mencapai 90 triliun yen tahun depan.

Katayama berjanji memanfaatkan dana yang tidak terpakai dan mengidentifikasi belanja yang boros untuk mencari pendapatan dalam padanan Jepang dari inisiatif Department of Government Efficiency AS, dengan fokus pada 7 triliun yen yang dikumpulkan oleh sekitar 200 dana negara.

Namun memanfaatkan dana semacam itu untuk belanja tidak berkelanjutan dan dapat menstimulasi ekonomi, berlawanan dengan upaya BOJ menekan inflasi melalui kenaikan suku bunga, kata sejumlah analis.

Mantan anggota dewan BOJ Asahi Noguchi, yang sendiri dikenal sebagai reflasionis, mengatakan saat ini adalah waktunya untuk menghindari dorongan permintaan dan kenaikan imbal hasil obligasi yang menggeser investasi swasta.

"Pemerintahan ini mungkin tidak memiliki pandangan yang koheren, dengan sebagian masih berpegang pada warisan Abenomics, meski hal itu tampaknya telah berubah," ujarnya. "Kuncinya adalah memangkas belanja yang boros dan meyakinkan pasar bahwa Jepang serius soal reformasi fiskal."

(1 dolar AS = 157,9800 yen)

(Laporan oleh Leika Kihara dan Makiko Yamazaki; penyuntingan oleh Lincoln Feast.)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.