Tempat Tidurnya Gratis. Formulirnya Minta Tanda Tangan dari Rumah yang Dia Tinggalkan.

Seorang remaja trans muncul di sebuah shelter di Metro Manila tengah malam, cuma bawa ransel dan HP dengan baterai 3 persen. Petugasnya baik. Formulirnya nggak. Ada satu kolom yang minta persetujuan orang tua atau wali, dan dia berdiri di situ justru karena wali itulah yang menyuruhnya pergi, atau bikin dia nggak mungkin tinggal lagi di rumah.

Jadi tempat tidur itu dibiarkan kosong dan dia balik ke jalanan, ke lantai kos temannya, atau ke tempat yang lebih parah.

Formulir mengalahkan krisis

Kebanyakan shelter beroperasi begini karena alasan yang di atas kertas kelihatan masuk akal. Siapa pun di bawah 18 tahun itu masih anak-anak, dan menampung anak di bawah umur tanpa restu wali bisa bikin organisasi kena laporan penculikan. Aturan lisensi DSWD dan kerangka perlindungan anak memperlakukan anak tanpa pendamping sebagai kasus yang harus lewat pekerja sosial, bukan sekadar orang datang lalu dikasih ranjang.

Logikanya oke sampai kamu taruh seorang anak queer di depannya. Justru intinya adalah walinya yang jadi ancaman. Minta remaja trans nunjukin izin orang tua untuk kabur dari orang tuanya sama saja menyuruh dia menyerahkan kunci ke orang yang mengunci pintunya.

Ke mana anak-anak ini akhirnya berlabuh

Mereka yang ditolak nggak lantas menghilang. Mereka nyangkut di grup chat, di kondo teman sampai pemilik kos sadar, di jaringan informal yang selama ini memang dibangun sendiri oleh orang-orang queer dewasa karena jaringan resmi terus mengecewakan mereka. Sebagian akhirnya menukar tempat tidur dengan hal-hal yang seharusnya nggak pernah ditukar oleh anak umur 16.

Kelompok advokasi sudah bertahun-tahun bilang bahwa anak muda LGBTQ muncul dalam angka tunawisma jauh melampaui proporsi mereka di populasi. Penyebabnya nggak misterius. Seorang anak coming out, keluarganya bereaksi, si anak hilang dari rumah. Lalu shelter yang justru dibuat untuk anak seperti ini malah minta dokumen yang cuma bisa dikeluarkan keluarga itu.

Celah yang dibiarkan hukum

Sebenarnya ada jalan tembus di dalam sistem, setidaknya secara teori. Pekerja sosial bisa mengambil hak asuh, barangay bisa mengeluarkan temuan, dan DSWD bisa menempatkan anak di fasilitas berlisensi tanpa restu orang tua kalau rumahnya sendiri yang jadi sumber bahaya. Proses itu ada. Tapi butuh berhari-hari, kadang berminggu-minggu, dan cuma jalan di jam kantor. Anak yang datang tengah malam nggak punya waktu berhari-hari.

Tidak adanya perlindungan SOGIE di tingkat nasional bikin semuanya makin buruk. Tanpa itu, shelter nggak punya pijakan hukum yang jelas untuk bilang bahwa rumah seorang anak queer adalah masalah keselamatan, sebagaimana kekerasan atau penelantaran sudah diakui. Petugas akhirnya cuma bisa membaca tafsir teraman dari buku aturan, dan tafsir paling aman buat institusi justru yang paling berbahaya buat si remaja.

Membenahi ini nggak butuh menciptakan apa pun yang baru. Yang dibutuhkan adalah jalur hak asuh cepat yang memperlakukan anak queer yang ditolak sebagaimana adanya, yaitu anak tanpa pendamping yang berisiko, dan petugas jaga yang bisa memicunya tengah malam tanpa harus menunggu hari Senin. Sampai itu ada, papan di pintu bilang shelter, tapi formulir di meja bilang balik lagi sama orang yang justru kamu hindari.