Trump Mungkin Kejar Pertemuan dengan Kim Usai Kekalahan Pemilu Sela, tapi Pyongyang Tak Tertarik

SEOUL/TOKYO/WASHINGTON, 6 November (Reuters) - Teguran yang diderita Presiden Donald Trump dalam pemilu sela AS dapat mendorongnya meningkatkan upaya untuk kembali menjalin hubungan dengan Korea Utara, tetapi kesediaan apa pun untuk memberikan konsesi besar berisiko menimbulkan gesekan dengan sekutu kawasan.

Para analis dan pejabat di Asia memperkirakan Trump akan berfokus pada kebijakan luar negeri saat ia berupaya membangun warisannya dalam dua tahun terakhir masa jabatannya. Dengan upaya menyelesaikan perang di Ukraina dan Iran yang belum menghasilkan terobosan, ia kemungkinan akan berpaling ke Asia, di mana ia yakin memiliki ruang untuk bermanuver.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang diajak Trump untuk memulai kembali pembicaraan, kemungkinan akan menjadi bagian penting dari upaya tersebut, kata mereka.

"Trump kemungkinan akan mencurahkan upaya besar untuk mencapai keberhasilan kebijakan luar negeri, terutama jika ia menghadapi lebih banyak kendala di dalam negeri," kata Ban Kil-joo, profesor hubungan internasional di Korea National Diplomatic Academy di Seoul.

"Mengingat Trump akan menginginkan penerusnya menang pada 2028, ada kemungkinan besar bahwa keterlibatan dengan Korea Utara akan menjadi bagian dari agenda itu," katanya.

Namun, saat ini hanya ada sedikit insentif bagi Kim untuk menanggapi, kata para analis.

Ketika ditanya tentang rencana Trump untuk diplomasi dengan Korea Utara, Gedung Putih mengatakan Trump telah memulihkan kekuatan Amerika di panggung global dan memperkuat hubungan dengan para pemimpin dunia. "Keputusan kebijakan luar negerinya tidak pernah dimotivasi oleh politik," kata juru bicara Gedung Putih Anna Kelly dalam komentar yang dikirim melalui surel kepada Reuters.

"Panglima Tertinggi akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik rakyat Amerika dan keamanan nasional kita."

Trump bertemu Kim tiga kali selama masa jabatan pertamanya setelah perang kata-kata yang menimbulkan kekhawatiran akan konflik militer.

Namun, pertemuan puncak mereka pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan setelah mereka gagal mencapai kesepakatan tentang program senjata nuklir Korea Utara dan pelonggaran sanksi.

Tujuh tahun kemudian, taruhannya lebih tinggi. Korea Utara telah memperluas persenjataan nuklir dan rudalnya, sementara hubungan Pyongyang dengan Rusia dan China adalah yang terbaik dalam beberapa tahun, memberi Kim lebih sedikit insentif untuk bernegosiasi dan berpotensi meningkatkan tekanan pada Trump untuk menawarkan konsesi.

TRUMP MENYEBUT KIM "ORANG HEBAT"

Trump telah membanggakan hubungannya dengan Kim, menyebutnya "orang hebat" dan mengatakan bahwa mereka "akur dengan sangat baik."

Meski demikian, para pejabat AS dan Korea Selatan melihat memudarnya peluang pertemuan tahun ini, dengan Washington tidak menerima tanggapan dari Pyongyang menjelang pertemuan puncak kawasan di China bulan ini di mana mereka mungkin bisa bertemu.

Adik perempuan Kim yang berpengaruh, Kim Yo Jong, telah mengatakan dialog tetap menjadi jalan menuju perdamaian tetapi Pyongyang tidak melihat perlunya pembicaraan saat ini. Ia mengecam apa yang disebutnya "kebijakan bermusuhan" Washington sembari membantah tuduhan AS bahwa Korea Utara mencuri lebih dari 6 miliar dolar AS aset virtual dari Binance pekan lalu.

Kakak laki-lakinya sebelumnya mengatakan ia terbuka untuk pembicaraan jika Washington berhenti memaksa negaranya menyerahkan senjata nuklir. Sekutu kawasan Korea Selatan dan Jepang menentang konsesi semacam itu.

"Pertemuan puncak yang mengesampingkan denuklirisasi akan melemahkan daya tangkal dan menciptakan gesekan kebijakan di antara Washington, Seoul, dan Tokyo," kata Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul.

Para pejabat di Jepang dan Korea Selatan khawatir mereka bisa "disingkirkan" jika Trump berurusan langsung dengan Kim, dengan restu diam-diam dari Beijing dan Moskow, kata seorang pejabat senior Jepang yang berbicara dengan syarat anonim.

"(Pejabat Jepang) khawatir sejauh mana ia akan bertindak untuk mendapatkan pertemuan puncak dengan Kim Jong Un dari Korea Utara, seperti menanggalkan isu denuklirisasi."

'PERUBAHAN TERBESAR SEJAK PERANG DUNIA KEDUA'

Trump telah menyebut Korea Utara sebagai kekuatan nuklir, status yang ditolak oleh sekutu di kawasan dan Barat untuk diakui meski puluhan hulu ledak nuklir diyakini telah dibangun Pyongyang dan ada persediaan bahan fisilnya.

"Jika pembicaraan AS-Korea Utara membuat Washington menerima status nuklir Korea Utara, lingkungan keamanan di Asia akan berubah drastis," kata Profesor Kazuhiro Maeshima di Sophia University di Jepang.

"Perubahan terbesar sejak Perang Dunia Kedua bisa terjadi dalam dua tahun tersisa pemerintahan Trump. Ini situasi yang serius."

Kim kini memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih dibandingkan pada saat pertemuan puncak 2018-2019, termasuk lebih banyak senjata dan rudal, kendaraan luncur hipersonik, armada kapal perang dan kapal selam modern yang terus bertambah, serta kemampuan drone yang meningkat.

Jika Trump hendak membawa Kim kembali ke meja perundingan, ia mungkin perlu menawarkan lebih dari sekadar pelonggaran sanksi sebagian.

Konsesi semacam itu dapat menghadapi rintangan di dalam negeri dari Kongres yang dikuasai Demokrat dan terbatasnya masa jabatan Trump, kata Moon Chung-in, profesor Yonsei University di Seoul yang pernah menjabat sebagai penasihat presiden bidang keamanan nasional.

"Dan yang penting adalah persepsi dan perhitungan Korea Utara; jika Korea Utara menganggap Trump telah memasuki periode lame-duck dan ia tidak bisa mendapat dukungan dari Kongres... tidak ada alasan bagi Kim Jong Un untuk datang berdialog," katanya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun, yang memimpin negosiasi AS dengan Korea Utara selama masa jabatan pertama Trump, juga mengatakan saat ini hanya ada sedikit insentif bagi Pyongyang.

"Menurut saya, Korea Utara memiliki sangat sedikit keuntungan dari pertemuan seperti ini saat ini, dan berpotensi ada beberapa kerugian."

(Laporan oleh Brenda Goh dan Hyunyoung Yi di Seoul, Tamiyuki Kihara di Tokyo dan David Brunnstrom di Washington; Penulisan oleh Jack Kim; Penyuntingan oleh Ed Davies dan Raju Gopalakrishnan)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.