UU TNI Lolos Maret, KUHAP Baru Berlaku Januari, dan Jalan ke Jalanan Makin Sempit

Koalisi yang memenuhi Patung Kuda pada 19 dan 20 Maret 2025, yang berusaha menghentikan revisi RUU TNI, harus menelan kenyataan: DPR tetap mengesahkan UU itu pada 20 Maret, memperluas daftar lembaga sipil negara yang boleh diisi perwira aktif. Pertarungan itu kalah di ruang sidang, bahkan saat masih diperjuangkan di aspal.

Yang menyusul datang lebih senyap. UU No. 20 Tahun 2025, KUHAP yang baru, disahkan DPR tahun lalu dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bareng KUHP baru. Sejumlah organisasi HAM menyoroti KUHAP ini karena pasal penahanan sewenang-wenang, perluasan kewenangan pengawasan, dan kekuasaan penyidikan yang praktis nyaris tanpa kontrol yudisial yang berarti.

Dua UU, satu arah

Dibaca berbarengan, UU TNI dan KUHAP mendorong kekuasaan ke arah yang sama: makin banyak perwira di makin banyak lembaga, dan makin luas ruang bagi penyidik untuk menahan serta mengawasi dengan pengawasan yang makin tipis. Koalisi mahasiswa yang bergerak pada Maret 2025 kini mengorganisir diri di bawah aturan pidana yang mulai berlaku saat sebagian besar orang masih libur Tahun Baru.

Momentumnya itulah fakta politiknya. Pertarungan soal kebijakan pertahanan menarik massa karena simbolnya gampang dibaca. Perombakan hukum acara pidana bergerak lewat rapat komisi saat kalender kampus sedang libur, dan begitu semester dimulai, UU-nya sudah masuk lembaran negara.

Soal izin

Koalisi yang mau bergerak Juli ini menghadapi kondisi penegakan yang sama seperti yang membentuk cara berkumpul di Indonesia sejak era UU ITE. Kerangka kebebasan berkumpul 1998 sebenarnya menjadikan pemberitahuan sebagai standar, tapi di lapangan para penyelenggara menggambarkan proses di mana tanda terima berubah jadi alat penyaring, bukan sekadar bukti terima.

Tanpa itu, bus diputar balik di gerbang tol, izin sound system dicabut, dan pasukan huru-hara sudah disiagakan sebelum rutenya didaftarkan. Koalisi yang tidak bisa berkumpul secara legal tidak bisa menaruh massa di depan Senayan, dan jumlah massa adalah satu-satunya tuas yang pernah bisa membelokkan jadwal.

Kenapa perombakan ini penting di luar Jakarta

KUHAP itu hukum acara pidana. Ia mengatur cara polisi menangkap, cara jaksa mendakwa, berapa lama seseorang ditahan sebelum berkasnya sampai ke hakim. Lain kali seorang pengorganisir buruh di Bekasi atau tokoh nelayan di Maluku Utara diciduk di dekat proyek strategis, semua pertanyaan prosedural, berapa lama penahanan bisa berjalan, apa yang dihitung sebagai bukti, siapa yang meninjau, dijawab oleh aturan yang baru berlaku enam bulan lalu.

Pola ini sudah pernah dilihat masyarakat sipil, mulai dari UU ITE, revisi Omnibus, sampai KUHP 2022 yang diam-diam mengkriminalisasi penghinaan terhadap lembaga negara. Sebuah draf diparkir, publik lupa, lalu pasal-pasal kontroversialnya balik lagi dalam RUU yang tidak diawasi siapa-siapa.

Seperti apa rasanya kalah dua kali

Mahasiswa belajar pada Maret 2025 bahwa massa yang berjejal di depan Senayan tidak selalu menggeser suara di dalamnya. UU TNI lolos saat gas air mata masih menggantung di udara. KUHAP yang menentukan bagaimana penangkapan berikutnya diproses kini sudah berlaku, meja izin lebih susah dijangkau ketimbang tahun lalu, dan koalisi diminta melawan aturan yang sudah jadi hukum yang berlaku.