2026 Filipina Pegang Palu ASEAN. Nelayan di Bajo de Masinloc Tetap Diusir Coast Guard China

Filipina resmi memegang kursi ketua ASEAN sejak 1 Januari 2026 dengan tema 'Navigating Our Future, Together'. Di urutan teratas daftar prioritasnya: Kode Etik (Code of Conduct) Laut China Selatan yang mengikat secara hukum. Targetnya berakar pada deklarasi tidak mengikat yang diteken ASEAN dan China bareng pada 2002, dokumen berusia lebih dari dua dekade yang sampai sekarang masih jadi titik awal sebuah proses yang tak kunjung kelar. Keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup di perairan yang mestinya diatur dokumen itu sudah menunggu sepanjang waktu tersebut.

Palu ketua terdengar seperti daya tawar. Padahal bukan. Ketua memang menyusun agenda dan jadi tuan rumah KTT, tapi ASEAN jalan pakai konsensus. Artinya, satu anggota saja cukup untuk mengencerkan pasal yang mengikat sampai berubah jadi komunike yang bisa diteken semua orang dan tak wajib dipatuhi siapa pun.

Konsensus untung siapa, yang bayar siapa

Beijing bukan sekadar latar belakang di sini. Dia lawan bicara di meja perundingan Kode Etik, dan sudah dua dekade menikmati proses yang sengaja dibiarkan tak pernah selesai. Selama teksnya masih sukarela, coast guard China-lah yang menetapkan aturan sebenarnya di Bajo de Masinloc.

Sejumlah ibu kota ASEAN punya utang infrastruktur besar dan proyek pelabuhan dengan China, jadi tak terlalu berminat meneken dokumen yang menyebut nama atau menarik garis tegas. Keengganan ini tak butuh amplop rahasia untuk bekerja. Cukup satu anggota yang lebih suka keadaan tetap seperti sekarang, sisanya diurus oleh konsensus.

Wilayah yang tak tersentuh dokumen

Bajo de Masinloc, atau Scarborough Shoal, terletak sekitar 120 mil laut atau kira-kira 222 kilometer di sebelah barat pesisir Zambales di Luzon Tengah, dengan Pangasinan sebagai provinsi tepat di utaranya. Kelompok nelayan Filipina sudah mendokumentasikan apa yang terjadi ketika kata-kata di dokumen habis. Kapal sampai di gugusan karang itu, dan kapal China Coast Guard sudah lebih dulu ada di sana, menentukan siapa yang boleh menurunkan pancing. Jalur yang diblokir dan trip yang dipangkas itulah mekanisme penegakan sebenarnya, bukan sekadar catatan kaki di lampiran draf.

Putusan arbitrase 2016 sering dibaca seolah menyerahkan gugusan karang itu ke Manila. Tidak begitu. Majelis arbitrase justru menolak memutus soal kedaulatan atas Scarborough dan menyatakan bahwa nelayan dari Filipina, China, dan negara lain sama-sama punya hak penangkapan ikan tradisional di sana. Yang dinyatakan melanggar hukum adalah tindakan China yang menghalangi nelayan Filipina melaut secara tradisional sejak Mei 2012. Kemenangan besar Manila justru ada di tempat lain: garis sembilan titik (nine-dash line) dinyatakan tidak sah, dan China dinilai melanggar hak berdaulat Filipina di ZEE serta landas kontinennya di Mischief Reef, Second Thomas Shoal, dan Reed Bank.

Yang bisa dan tak bisa dilakukan sang ketua

Jadi ketua ASEAN memberi Manila kendali atas agenda dan mikrofon di podium sepanjang lebih dari 650 pertemuan ASEAN tahun ini, termasuk 24 pertemuan tingkat menteri serta KTT ASEAN ke-48 dan ke-49. Ukur keduanya dengan standar nyata. Kode Etik yang tak punya mekanisme sengketa, yang tetap tidak mengikat secara hukum, atau yang runtuh begitu satu anggota keberatan, cuma jadi ajang foto bareng. Dan para nelayan di Zambales dan Spratly akan menilainya persis segitu.

Versi jujur dari keberhasilan itu sempit dan konkret. Sebut tenggat waktunya. Tegaskan teksnya harus mengikat dan merujuk pada putusan 2016, bukan malah memutarinya seperti yang biasa dilakukan komunike ASEAN. Tolak dokumen yang memperlakukan kehadiran coast guard Beijing sebagai hukum yang sudah final. Apa pun yang lebih lunak dari itu cuma mengembalikan nelayan ke posisi yang sama seperti dua dekade terakhir: diberi tahu bahwa majelis arbitrase memenangkannya, tetap diusir di laut, dan terus menunggu Kode Etik yang selalu didahului oleh pergantian tahun.