Aplikasi Belajar AI Itu Gratis. Bayarannya Draf PR yang Kamu Ketik
Aplikasi belajar AI yang diincar buat pelajar di Cavite menyimpan tiap draf PR untuk melatih modelnya. Aturan baru DepEd soal AI nggak pernah jelasin siapa pemilik tulisanmu.
Jam 11 malam, kamu paste draf tesis yang masih kasar ke aplikasi belajar AI gratis, minta dia rapikan paragraf pembuka, lalu lanjut. Aplikasinya menyimpan paste itu. Draf yang kamu kasih tadi nggak hilang begitu kamu tutup tab, dan dia nggak cuma tinggal di layarmu.
Aplikasi kayak gini lagi bertebaran di kampus-kampus Cavite. Dijual ke anak K-12 dan mahasiswa sebagai tutor gratis yang nggak pernah tidur. Rayuannya mengena, soalnya pilihan lainnya cuma bimbel yang nggak kebeli atau guru yang harus mengurus kelas yang terlalu penuh.
Gratis artinya kamu yang jadi bahan latihan
Konsekuensinya terkubur di syarat dan ketentuan yang nggak pernah dibaca siapa pun. Banyak alat ini menyimpan hak untuk memakai apa pun yang kamu ketik demi menyempurnakan sistem mereka. Bahasa gampangnya: draf esaimu, argumen yang masih setengah jadi, tata bahasamu yang paling berantakan, semuanya bisa jadi makanan model yang nanti dijual atau dilisensikan perusahaan itu.
PR-mu berubah jadi bahan mentah. Kamu nggak pernah lihat produk jadinya, nggak dapat bagian, dan nggak bisa menarik lagi tulisanmu setelah tertelan ke dalam proses pelatihan. Esai yang dinilai gurumu bisa berakhir di server yang nggak akan pernah kamu temukan, bekerja buat perusahaan yang nggak akan pernah kamu temui.
DepEd bikin aturan, tapi bukan yang ini
Di sinilah celahnya. Februari 2026, DepEd mengeluarkan Department Order No. 003, s. 2026, 'Foundational Guidelines on Artificial Intelligence in Basic Education', yang diteken Menteri Pendidikan Sonny Angara. Ini kerangka nasional pertama soal AI di ruang kelas, dan isinya beneran ngefek.
Aturannya pakai pendekatan berbasis risiko. Yang berisiko tinggi dilarang: scraping pengenalan wajah, kategorisasi biometrik, deteksi emosi, social scoring, dan chatbot yang dirancang buat memanipulasi anak di bawah umur. Alat berisiko minimal kayak pemeriksa tata bahasa boleh jalan dengan kontrol IT standar. Sebelum sekolah memakai sistem AI apa pun, mereka wajib melakukan Privacy Impact Assessment yang sesuai Data Privacy Act 2012, dan sistemnya harus tercatat di DepEd AI Registry.
Yang nggak dilakukan aturan ini: menjawab siapa pemilik esai seorang pelajar begitu tulisan itu lewat aplikasi pihak ketiga. Nggak ada garis jelas soal apakah draf anak di bawah umur boleh dipanen buat pelatihan, atau apa saja yang boleh disimpan vendor buat model komersial mereka sendiri. DepEd sendiri mengakui masalahnya: mereka menulis bahwa pemakaian AI di kelas sudah 'melampaui' kemampuan sistem untuk menetapkan kebijakan yang jelas, seragam, dan bisa ditegakkan.
Ketimpangan yang dibiarkan menganga
Registry tahu aplikasi apa yang dipakai sekolah. Penilaian privasi mengecek pemasangannya. Keduanya nggak menjawab pertanyaan yang beneran dihadapi anak umur 15 tahun: apakah kalimat yang mereka ketik sekarang jadi milik perusahaan yang mengambil untung dari kerja pelajar tanpa bayaran.
DepEd sebenarnya bergerak cepat di bidang lain. Januari 2026 mereka meluncurkan Project AGAP.AI, program literasi AI bareng ASEAN Foundation dan Google.org, menyasar lebih dari satu juta pelajar, ratusan ribu guru, plus orang tua. Dorongan literasinya nyata. Aturan kepemilikannya yang belum ditulis.
Solusinya sebetulnya nggak ribet. Setiap alat AI yang dipakai di sekolah DepEd harus dilarang memakai tugas pelajar buat melatih model komersial. Tugas pelajar tetap milik pelajar, titik. Kalau sebuah perusahaan nggak bisa jalan tanpa memanen PR anak orang, dia nggak pantas ada di kampus.
Selama garis itu belum ada, tawarannya tetap timpang. Aplikasinya gratis diunduh. Tiap draf yang kamu suapkan mungkin yang bayar tagihannya, dengan syarat yang nggak pernah kamu tanda tangani dan aturan yang sampai sekarang belum mengakui bahwa tulisan itu milikmu.
