ASEAN Sigap Kirim Bantuan Bencana. Tapi Nama Laut di Depan Palawan? Nggak Berani Disebut.

Pegang palu ketua ASEAN 2026 dan kamu langsung paham hal apa yang bikin blok ini gerak cepat. Topan meratakan garis pantai, dan penerbangan bantuan, perlengkapan lapangan, pernyataan bersama semuanya beres dalam hitungan hari. Tapi datang dengan meriam air kapal penjaga pantai dan gerombolan kapal milisi yang parkir di terumbu sengketa, blok yang sama langsung meraih kata andalannya: konsensus.

Kata itu memang ada gunanya. Berkat konsensus, bantuan bisa lintas negara dan blok berusia puluhan tahun ini nggak pecah. Tapi kata yang sama juga bikin satu anggota saja bisa memveto satu paragraf. Itulah kenapa sebuah komunike bisa berlembar-lembar membahas koordinasi kemanusiaan, tapi soal Laut Filipina Barat cuma kebagian satu kalimat tentang "pengendalian diri" yang nggak menyebut satu pun nama negara atau terumbu.

Siapa yang menanggung paragraf kosong itu

Nelayan yang melaut dari sebuah kota di Palawan nggak baca bahasa diplomatik hasil KTT. Yang dia baca adalah harga solar, cuaca, dan apakah perairan menuju Kalayaan Island Group dan Reed Bank masih bisa dilewati. Ketika China memberlakukan moratorium penangkapan ikan sepihak di Laut China Selatan, moratorium yang hampir setiap tahun diprotes Departemen Luar Negeri Manila saat berlangsung dari Mei sampai akhir musim panas, kapal itu pilihannya cuma dua: bakar solar buat melaut lebih jauh, atau tetap terikat di dermaga. Kelompok pendamping komunitas pesisir sudah bertahun-tahun mencatat tekanan ini, dan hasilnya selalu sama: tangkapan menyusut, margin menipis, satu keluarga harus memutuskan tagihan mana yang ditunda.

Putusan 2016 sebenarnya berpihak pada si nelayan, sampai batas tertentu. Sebuah tribunal arbitrase yang dibentuk berdasarkan Annex VII UNCLOS dan diadministrasikan Permanent Court of Arbitration di Den Haag menyatakan China secara melawan hukum menghalangi nelayan Filipina dari Bajo de Masinloc sejak 2012. Tapi putusan yang sama menolak memutuskan siapa pemilik gosong itu, dan menyebutnya sebagai wilayah penangkapan tradisional yang dipakai bareng-bareng oleh awak Filipina, China, Taiwan, dan Vietnam. Yang diputus adalah hak melaut, bukan kedaulatan. Dan hak di atas kertas nggak bisa mengisi tangki bangka.

Diamnya ASEAN bukan latar yang netral. China duduk di meja sebagai mitra dagang terbesar ASEAN sekaligus pemberi pinjaman utama di balik pelabuhan dan rel kereta di seluruh kawasan, dan justru daya tawar itulah yang bikin draf yang lebih tajam terus dihaluskan. Diplomat Filipina mendorong agar ada satu paragraf yang menyebut nama. Tetangga yang punya buku utang China untuk dilindungi menolak. Tangkapan ikan di lepas pantai Palawan pun ditukar diam-diam dalam proses penyuntingan, bahkan sebelum para pemimpin duduk.

Apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan sang ketua

Filipina mengambil alih kursi ketua bergilir dari Malaysia pada 1 Januari 2026, dengan tema "Navigating Our Future, Together," di mana keamanan maritim dan Laut China Selatan masuk dalam pilar perdamaian dan keamanan. Manila menyatakan ingin mendorong Code of Conduct yang mengikat secara hukum sampai garis akhir. Tapi seorang ketua cuma menyusun agenda; dia nggak bisa membatalkan veto yang membuat laut itu tetap absen dari kertas.

Lini masanya sendiri sudah jadi peringatan. China dan ASEAN menandatangani Declaration on the Conduct of Parties yang tidak mengikat pada November 2002, yang pertama kali menjanjikan "pengendalian diri". Code yang mengikat baru menyusul belakangan, dengan kerangka yang disepakati baru pada 2017 dan negosiasi yang sampai sekarang belum kelar. Dua dekade proses, dan belum ada satu pun aturan yang mengikat siapa pun di atas air.

Sikap Beijing: penindakan terhadap kapal-kapalnya adalah provokasi, dan terumbu itu masih sengketa, bukan sudah diputus. Padahal putusan itu bilang China melanggar hak melaut. Menyebutkan hal itu dalam dokumen KTT memang nggak akan bikin satu bangka pun berlayar, tapi menolak menyebutkannya memberi tahu si nelayan barang apa yang rela ditukar oleh bloknya sendiri demi foto bersama yang mulus.

Jadi tahun ini, taruh dua buku catatan itu berdampingan. Yang satu menghitung tonase bantuan yang bisa dipindahkan ASEAN dalam seminggu. Yang lain menghitung hari melaut yang hilang bagi awak kapal Palawan gara-gara larangan yang enggan disebut komunike, di perairan yang sudah pernah diputus tribunal. Kursi ketua ada di tangan Manila. Kalimat kosong itu tetap jadi harga yang dibayar.