Baterai Mobil Listrikmu Bersih di Berlin, Kotor di Sulawesi
Boom nikel Indonesia bikin dunia bisa balap ke era baterai. Tapi tagihannya dibayar pakai hutan gundul, PLTU captive, dan sungai yang warga sudah takut buat mancing.
Cerita soal transisi energi selalu berangkat dari asumsi yang sama: logamnya datang dalam keadaan bersih. Nikel yang keluar dari Sulawesi dan Maluku Utara sama sekali nggak begitu, dan siapa pun yang rajin baca berita di sini sudah paham itu.
Indonesia duduk di atas cadangan nikel terbesar di dunia, dan enam tahun terakhir dipakai untuk mengubah keunggulan geologi itu jadi daya tawar. Ekspor bijih mentah dilarang supaya pengolahan terjadi di dalam negeri. Secara hitungan sendiri, kebijakan ini berhasil: kawasan smelter di Morowali dan Weda Bay sekarang jadi jangkar rantai pasok yang menyuplai pabrik baja tahan karat dan produsen baterai mobil listrik, dengan perusahaan China memegang saham dan kendali operasional paling dominan.
Masalahnya, proses pengolahannya kotor dengan cara yang spesifik dan terdokumentasi. Sebagian besar kapasitas smelter berjalan di atas PLTU captive yang dibangun di dalam kawasan industri, dikecualikan dari agenda pengurangan batu bara nasional karena statusnya listrik industri, bukan listrik untuk publik. Indonesia menjual nikel kelas baterai ke dunia yang sedang berlomba menekan emisi, sambil membakar batu bara lebih banyak dari sebelumnya untuk memproduksinya.
Hutan yang bayar duluan
Analisis citra satelit dari lembaga pemantau hutan mencatat tutupan pohon yang terus menyusut di Halmahera dan koridor Morowali, seiring konsesi tambang yang melebar ke daerah tangkapan air yang jadi tumpuan komunitas adat setempat, termasuk Hongana Manyawa di Halmahera. Laporan media dalam negeri dan NGO internasional menggambarkan lumpur yang masuk ke sungai, hasil tangkapan ikan yang anjlok, dan air laut pesisir yang berubah warna kayak karat setiap kali hujan deras karena limpasan laterit.
Cicilan kedua dibayar para pekerja. Kecelakaan kerja fatal di smelter yang dioperasikan perusahaan China, termasuk ledakan tungku pada 2023 di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel yang menewaskan hampir dua puluh pekerja Indonesia dan China, mendorong serikat dan kelompok buruh menuntut audit yang sebagian besar dielakkan perusahaan induk. Polanya sudah bisa ditebak: izin terbit di Jakarta, pengawasan dilempar ke provinsi yang kekurangan inspektur, dan kontraktor di lapangan menjalankan shift dengan jadwal yang di atas kertas dilarang undang-undang ketenagakerjaan.
Siapa yang sebenarnya untung
Angka besar yang jadi judul, pendapatan ekspor nikel Indonesia, menyembunyikan pembagiannya. Margin pengolahan dan investasi baterai hilir jatuh ke mitra China dan segelintir konglomerat lokal yang punya akses politik untuk mendapatkan konsesi. Kabupaten tuan rumah kebagian royalti yang datang telat dan janji infrastruktur yang datang setengah-setengah. Warga yang dulu mancing di teluk kebagian satu klinik dan satu nomor hotline pengaduan.
Di sinilah cara pandang "ini gara-gara pihak luar" jadi penting, karena melunakkannya jadi sekadar "permintaan global akan mobil listrik" bikin semua orang lepas tangan. Modal yang terkait China sedang mengekspor satu resep: bangun cepat, tenagai dengan batu bara captive, selesaikan sengketa lewat uang di bawah tangan, dan lempar biaya pembersihan ke pihak lain. Penerbit izin di Indonesia, kontraktor keamanan, sampai pembeli hilir di Eropa, Korea, dan Amerika mengambil resep itu lalu menandatanganinya, karena pilihan lainnya adalah baterai yang lebih lambat dan lebih mahal.
Baterai yang lebih bersih ada tagihannya
Regulator Eropa sedang menyusun aturan battery passport yang bakal mewajibkan pengungkapan intensitas karbon dan asal-usul bahan. Pembeli dari Korea dan Jepang diam-diam mulai minta nikel HPAL dengan emisi lebih rendah, yang sebenarnya ada tapi harganya lebih mahal. Apakah semua itu bakal sampai ke satu kampung pesisir di Halmahera, itu tergantung pada penegakan yang sampai sekarang belum ada yang membangunnya.
Mobil listrik di ruang pamer dipasarkan sebagai penutup era minyak. Smelter yang menyuplainya berjalan di atas PLTU yang sepakat tidak dihitung regulator, di atas tanah yang dilepas sebuah komunitas dengan syarat yang tidak tercatat di kontrak, dan kolam limbahnya cuma tinggal menunggu satu hujan deras untuk tumpah ke teluk.
