Bisa Daftarkan Pemilih Baru Bangsamoro, Tapi Dilarang Awasi Penghitungan Suara

Kamu bisa mendampingi pemilih pemula di Cotabato atau Lanao del Sur menelusuri daftar pemilih, mendata biometriknya, dan menyerahkan penugasan TPS. Yang nggak bisa kamu lakukan, beberapa minggu jelang 14 September, adalah menempatkan pengawas terlatih di dalam ruangan tempat surat suara mereka dihitung. Kelompok pemantau pemilu di kedua provinsi bilang TPS terpencil, yang paling dalam di kabupaten-kabupaten kekuasaan klan, sama sekali nggak punya pengawas dari warga sipil yang terakreditasi.

Celah itulah yang diam-diam membuat pemilu parlemen pertama BARMM kehilangan maknanya. Registrasi adalah bagian yang bagus buat difoto. Penghitungan suara adalah bagian yang menentukan siapa yang menduduki 80 kursi, dan bagian itu justru berjalan dengan mata pengawas paling sedikit.

Hitung-hitungan pengawas yang absen

Akreditasi bukan formalitas yang bisa dilewati. Sebuah lembaga pemantau warga, yang paling dikenal pembaca Filipina adalah Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV), harus mendapat kredensial dari Comelec sebelum relawannya bisa secara sah berjaga di TPS dan membuat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan nanti. Tanpa akreditasi, nggak ada legitimasi, nggak ada jejak dokumen saat hasil suara terlihat janggal.

TPS terpencil juga yang paling mahal buat dijangkau. Relawan butuh transportasi, keamanan, dan orang yang mau menghabiskan hari pemungutan suara di kabupaten yang satu keluarga menguasai pemerintah daerah, satuan polisi bantuan, sekaligus anggaran politik uang. Pengawas pemilu sudah mendokumentasikan pola ini di beberapa siklus ARMM dan BARMM sebelumnya, dan wilayah yang paling butuh pengawas justru yang paling sulit dan berisiko untuk merekrutnya.

Kenapa peta klan penting di sini

Politik Bangsamoro berjalan lewat jaringan datu dan suara komando, di mana satu keluarga menyetor satu blok suara dan berharap hasilnya mencerminkan itu. Ketika nggak ada pengawas independen, satu-satunya saksi penghitungan adalah orang-orang yang paling berkepentingan untuk mengaturnya. Ini bukan andai-andai soal kawasan ini. Justru inilah alasan kenapa Bangsamoro Electoral Code dan proses transisi itu sendiri dijual sebagai pemutus dari mesin politik semacam itu.

United Bangsamoro Justice Party (UBJP) pimpinan MILF dan dinasti-dinasti provinsi lama sama-sama memperebutkan kursi ini. Keduanya paham bahwa satu TPS tanpa pengawas di basis kekuatan lebih berharga daripada billboard mana pun. Pemilih muda di Wao atau Butig bisa mencoblos dengan bersih dan tetap nggak punya cara buat tahu apakah suaranya dihitung sesuai yang mereka coblos.

Yang nggak dijamin oleh daftar pemilih yang bersih

Comelec bisa menunjuk kampanye registrasi yang berhasil menjangkau pemilih pemula Bangsamoro, dan itu kemajuan nyata yang layak diakui. Tapi daftar pemilih lengkap yang mengalir ke TPS yang nggak diawasi siapa pun cuma menghasilkan angka, bukan mandat. Kredibilitas parlemen pertama BARMM bertumpu pada tahap proses dengan cakupan pengawasan paling tipis.

Kelompok advokasi sudah menandai solusinya, dan solusi itu membosankan sekaligus spesifik: akreditasi lebih banyak lembaga pemantau warga secepat mungkin, danai transportasi dan keamanan relawan sampai ke barangay terpencil, dan publikasikan hasil per TPS cukup cepat agar kejanggalan muncul selagi masih bisa digugat. Nggak ada satu pun yang butuh undang-undang baru. Yang dibutuhkan cuma Comelec dan mitranya memperlakukan penghitungan suara di kabupaten kekuasaan klan sebagai tugas paling berisiko dalam kalender, karena memang begitu.

Pemilih pemula itu sudah melakukan bagiannya. Dia sudah mendaftar. Kalau surat suaranya jatuh ke ruangan tanpa pengawas terakreditasi, kawasan ini akan mengumumkan hasil pada 15 September yang nggak bisa dijamin oleh satu pun pemantau independen, dan semua orang yang memperjuangkan parlemen ini harus hidup dengan hasil hitungan yang nggak pernah mereka boleh saksikan.