Bukit Dinagat Dibelah demi Baja yang Nggak Bakal Dibeli Warganya
Operasi nikel berjaringan China selalu digambarkan paling brutal di Caraga dan Zambales. Tapi pemberi izin dan pengatur tongkang lokal yang bikin semua ini mungkin.
Nikel Caraga meninggalkan negara ini dalam bentuk yang mirip ampas kopi, laterit merah kecokelatan yang dikeruk dari punggung bukit utuh lalu diangkut tongkang ke smelter di China dan Indonesia. Saat kembali dalam wujud baja tahan karat dan katoda baterai EV, bukit-bukit di atas Claver dan Cagdianao sudah gundul, sungai di hilir terdokumentasi mengalir merah setiap habis hujan deras, dan komunitas pesisir sudah bertahun-tahun mengaitkan sedimentasi dengan tangkapan ikan yang terus menurun.
Istilah singkat di Facebook pertambangan Filipina blak-blakan: keruk, angkut, tinggalkan jadi tanah tandus. Operator berjaringan China dapat reputasi paling buruk, dan kelompok lingkungan, jaringan ekologi gereja, serta barangay terdampak sudah menyusun kasus itu lewat bertahun-tahun aduan, dokumentasi foto, dan laporan kematian ikan yang berulang ke instansi setempat.
Aktor asingnya nyata, tangan lokalnya juga
Akan lebih gampang kalau penjahatnya cuma Beijing. Permintaan China menyerap sebagian besar bijih nikel Filipina, banyak di antaranya dikapalkan mentah untuk dilebur di luar negeri, dan modal China dilaporkan luas hadir di balik operator dan kesepakatan offtake di seluruh kawasan. Pola kerja serba cepat (babat cepat, angkut cepat, rehabilitasi belakangan atau nggak sama sekali) ikut menyeberang bareng uang itu ke Indonesia dan meninggalkan luka yang kelihatan jelas di kawasan nikel Sulawesi.
Tapi bijih itu nggak bergerak tanpa tanda tangan orang Filipina. Environmental Compliance Certificate (ECC) diterbitkan instansi Filipina, inspektur MGB mengesahkan area yang dibuka, kantor LGU menyetujui jalan angkut, dan izin tongkang diproses lewat pelabuhan Filipina. Ketika satu punggung bukit di Dinagat lenyap, rantai keputusannya bermula di Manila dan ibu kota provinsi jauh sebelum sampai ke ruang rapat mana pun di luar negeri.
Legal, disengketakan, dan jelas ilegal itu bukan perkara yang sama
Sebagian lokasi terparah punya izin lengkap. Sebagian lagi beroperasi di batas wilayah yang disengketakan, dengan kelompok advokasi menuduh ekspansi melampaui konsesi yang disetujui. Kategori yang lebih kecil tapi ramai adalah yang benar-benar ilegal: operator skala kecil yang menggarap tanah adat tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dari komunitas adat terdampak. Menyamaratakan semua ini justru bikin pertanggungjawaban hilang. Izin bukan bukti operasi bersih, dan penangguhan dari DENR bukan akhir cerita, karena komunitas terdampak dan pengawas sudah lama mengingatkan bahwa lokasi yang dibekukan bisa hidup lagi lewat kepemilikan yang direstrukturisasi.
Pembela industri bakal bilang penegakan hukumnya pilih-pilih dan diatur waktunya demi politik. Klaim itu layak ditimbang, bukan dibuang. Audit memang cenderung melonjak saat harga komoditas turun atau saat ada menteri baru yang mau bikin berita. Dua hal ini bisa sama-sama benar: penegakan hukumnya nggak merata, dan kerusakan lingkungannya bukan karangan.
Siapa yang menanggung, gamblangnya
Bebannya jatuh ke orang-orang yang nggak pernah tanda tangan perjanjian offtake. Nelayan pesisir di kota-kota lokasi tambang nikel melaporkan tangkapan dekat pantai anjlok, yang mereka kaitkan dengan sedimentasi. Petani di hilir lokasi tambang sudah bertahun-tahun mengeluh soal limpasan yang menerjang sawah setelah topan, sementara uji tanah dan air jarang sekali mengejar keluhan itu. Geolog muda dan lulusan ilmu lingkungan direkrut ke posisi compliance, yang kerjaan aslinya menyertifikasi apa yang sudah diputuskan operator sejak awal.
Angka ekspornya publik. Royalti yang balik ke komunitas tempat tambang berdiri, menurut kesaksian pejabat setempat dan warga terdampak, jauh lebih kecil dari biaya memulihkan kerusakan yang kelihatan. Lereng-lereng itu nggak tumbuh kembali dalam satu masa hidup manusia, dan jaminan rehabilitasi yang disetor operator saat menutup tambang dilaporkan luas tak sebanding dengan biaya pembersihan sebenarnya. Selama instansi yang menerbitkan izin belum mempertanggungjawabkan apa yang mereka tanda tangani, sebutan tanah tandus itu bakal terus pas sama kenyataannya.
