COMELEC Janji OFW Bisa Vote Online. Tapi Paspor Mereka Masih Dipegang Agen Perekrut

COMELEC pengin warga Filipina di luar negeri bisa memilih secara online mulai 2028. Di atas kertas, ini kedengaran seperti solusi buat antrean panjang di kedutaan dan surat suara yang gak pernah sampai. Tapi rencana ini melewatkan satu hal penting: pekerjanya sendiri gak menguasai dua hal yang paling dibutuhkan sistem ini, yaitu koneksi internet yang stabil dan paspor yang ada di tangan mereka.

Mulai dari paspornya dulu. Agen perekrut dan majikan di kawasan Teluk terbiasa menahan dokumen pekerja, praktik yang sudah bertahun-tahun disoroti kelompok buruh meski aturan Arab Saudi melarangnya. Sistem pemilihan yang berbasis verifikasi identitas berarti meminta seorang pekerja rumah tangga di Riyadh membuktikan dirinya lewat buku paspor yang terkunci di laci majikannya.

Sinyalnya milik gedung, bukan milik pemilih

Shelter dan tempat tinggal staf yang dikelola DMW punya wifi. Tapi kabayan yang tidur berempat sekamar di apartemen majikan, di rig lepas pantai, atau di kamp buruh di pinggiran kota, cuma bisa online kalau router rumah mengizinkan dan bos lagi gak mengawasi. Siapa yang mengendalikan koneksi, dia yang mengendalikan kesempatan untuk memilih, dan itu jarang orang yang benar-benar mencoblos.

Inilah celah yang terus-menerus diabaikan COMELEC. Surat suara online memindahkan bilik suara ke ruang yang sudah dikuasai orang lain, jadi tekanan yang selalu membayangi pekerja migran ikut masuk ke dalam pilihannya. Atasan yang membaca pesanmu bisa mengintip layarmu. Agen yang menahan paspormu bisa menentukan apakah kamu bisa verifikasi atau nggak sama sekali.

Siapa yang untung dari login tanpa audit

Partisipasi pemilih di luar negeri sudah rendah selama bertahun-tahun, dan angka rendah gampang digerakkan. Sekelompok pekerja yang identitas dan internetnya sama-sama ada di bawah satu majikan adalah kelompok yang gampang diarahkan, atau dibungkam, tanpa jejak kertas apa pun. Pengawas pemilu sudah lama mengingatkan soal ini: sistem yang gak bisa kamu awasi adalah sistem yang gak bisa kamu gugat.

Ini semua bukan berarti kondisi sekarang layak dipertahankan, di mana surat suara tersegel teronggok di ruang belakang kedutaan lalu dihitung terlambat atau malah gak dihitung sama sekali. Ini soal urutan. Bebaskan dulu paspornya. Danai TPS netral di kantor perwakilan dan fasilitas DMW, dengan petugas yang gak tunduk pada agen perekrut. Terbitkan standar audit sebelum satu login pun diaktifkan.

Suara seorang OFW nilainya sama dengan suara warga di barangay, tapi cuma kalau orang yang klik tombol kirim itu benar-benar pemilik surat suaranya, di perangkat yang gak bisa dikunci majikan mana pun. Selama agen belum mengembalikan paspor dan pengelola asrama masih memegang sinyal, surat suara online untuk 2028 cuma kasih OFW sebuah login, sementara semua kendalinya diserahkan ke orang lain di ruangan itu.