Deklarasi Bicara Hak Buruh Migran, Agen Penyalur Tetap Pegang Paspornya

Tahun ini Manila memegang keketuaan ASEAN dengan janji yang ingin banyak dari kita percaya: kerangka nyata untuk melindungi jutaan pekerja yang diekspor kawasan ini untuk membangun, membersihkan, merawat, dan memasak buat ekonomi yang lebih kaya. Sudah lewat setengah tahun, dan pertanyaan yang mereka pasang buat diri sendiri masih menggantung. Apakah janji itu berubah jadi teks yang mengikat, atau cuma nyangkut sebagai satu baris di komunike?

Bedanya itu yang menentukan segalanya. Kerangka yang sifatnya "menganjurkan" beda jauh dengan aturan yang wajib dipatuhi agen perekrutan di Manila, Jakarta, atau Hanoi, dan semua yang duduk di meja perundingan tahu betul bedanya.

Apa yang sebenarnya bisa dipaksakan oleh teks KTT

ASEAN bergerak dengan konsensus, artinya versi terkuat dari teks soal ketenagakerjaan pun hanya sekuat yang bisa diterima semua ibu kota. Negara pengirim menanggung para pekerja dan menginginkan perekrutan yang bersih plus batas keras soal biaya. Ekonomi penerima di kawasan Teluk sama sekali berada di luar blok, sementara negara tujuan yang memang ada di dalam blok tidak punya alasan kuat untuk meneken aturan yang menaikkan biaya tenaga kerja mereka.

Jadi kerangka perlindungan apa pun sudah punya plafon yang tertanam di dalam prosesnya sendiri. Deklarasi prinsip gampang lolos. Akhir Juni lalu Filipina memimpin komite ACMW soal hak pekerja migran, dengan Department of Migrant Workers (DMW) di garda depan, dan dari situ rumusan teksnya dibangun. Yang susah bertahan di ruangan itu justru teks yang mengikat, lengkap dengan badan yang mengaudit agen dan sanksi yang benar-benar menggigit.

Siapa yang membayar selama kata-katanya masih dinegosiasikan

Biayanya bukan hal abstrak. Di bawah RA 8042 yang diubah oleh RA 10022, agen berlisensi boleh menarik biaya penempatan sampai satu bulan gaji dari pekerja darat yang terampil dan profesional, di pasar-pasar yang memang mengizinkan pungutan itu. Jadi seorang perawat yang berangkat ke posisi di kawasan Teluk secara sah bisa kehilangan gaji satu bulan buat agen sebelum shift pertamanya, belum lagi biaya pemeriksaan medis dan pemrosesan.

Larangan penuhnya sempit. Biaya penempatan dilarang untuk pekerja rumah tangga dan pengasuh, untuk pelaut, dan untuk pekerja yang menuju negara bebas biaya seperti Amerika Serikat dan Guam. Semua yang di luar kategori itu sudah memulai kontrak dalam keadaan minus satu bulan gaji, dan kerangka regional yang tidak menyentuh pos itu tak mengubah apa pun di loket tempat paspor ditahan.

Mutual Recognition Arrangements milik blok mencakup keperawatan, teknik, arsitektur, akuntansi, dan pariwisata, dan itu memudahkan ijazah diakui lintas negara. Tapi semua itu tidak membatasi berapa besar agen boleh memungut untuk meloloskanmu lewat pintu.

Sang ketua pergi, potongan gajinya tinggal

Semua ini tidak lantas bikin keketuaan itu gagal menurut ukuran ASEAN sendiri, dan justru di situ letak masalahnya. Blok ini mengukur sukses dari kenyataan bahwa semua orang menyepakati sesuatu, dan komitmen tertulis soal perlindungan migran dihitung sebagai kemenangan dalam pembukuan itu. Buat orang yang membiayai sendiri kepergiannya, kemenangan itu terbaca dengan cara yang beda.

Manila bisa mendorong rumusan yang kuat sebelum KTT pamungkas tahun ini, dan itu memang harus dilakukan. Tapi satu baris di komunike cuma janji blok kepada dirinya sendiri. Agen perekrutan tunduk pada kontrak yang tak pernah ditulis KTT, dan kontrak itu tetap memotong gaji satu bulan sebelum pesawatnya lepas landas.