Diusir Laut, Ditaruh di Atas Tanah yang Diklaim Orang Lain

Mula-mula air mengambil pekarangan, lalu rumah, lalu barisan pohon kelapa yang dulu menandai batas halaman. Keluarga di sepanjang garis pantai Palawan yang terus tergerus sudah bertahun-tahun pindah ke pedalaman, membawa apa pun yang masih bisa diselamatkan ke tanah lebih tinggi yang ditandai aman oleh pemerintah daerah.

Aman dari laut. Tapi belum tentu bebas dari klaim.

Dua klaim, satu petak

Petak-petak di pedalaman yang dibagikan ke keluarga pesisir yang direlokasi ternyata berada di dalam wilayah yang diklaim komunitas lain sebagai tanah adat (ancestral domain) berdasarkan Indigenous Peoples' Rights Act. Lewat IPRA, klaim itu bisa berbentuk permohonan yang masih diproses atau sertifikat yang sudah terbit, dan punya bobot hukum entah sertifikat finalnya sudah keluar atau belum.

Jadi keluarga yang sedang membuka semak untuk tanam pertama sebenarnya menggarap tanah yang menurut komunitas lain adalah milik mereka, orang-orang yang belum pernah mereka temui. Kantor relokasi menulis satu baris. Klaim adat menulis baris yang lain. Keduanya tidak bisa sama-sama menang.

Tidak ada yang di balai barangay sengaja mengadu dua kelompok korban. Keluarga pesisir tidak memilih petak itu. Mereka menerima apa yang ditawarkan program pemukiman kembali, karena pilihan satunya adalah garis pantai yang sudah tidak ada.

Izin yang diwajibkan undang-undang

IPRA, atau Republic Act No. 8371, mewajibkan persetujuan bebas dan atas dasar informasi awal (free and prior informed consent) dari komunitas adat yang bersangkutan sebelum proyek, program, atau rencana apa pun masuk ke tanah adat. Undang-undangnya jelas soal ini. Rencana pemukiman yang menjatuhkan petani baru ke tanah yang diklaim seharusnya menuntaskan langkah itu dulu.

Kelompok advokasi yang mendampingi komunitas adat di Palawan menyoroti pola yang berulang: lokasi relokasi dipilih karena terlihat kosong di peta pemerintah, bukan karena memang tidak ada yang mengklaimnya. Kosong di peta dan diklaim di lapangan itu dua hal yang berbeda.

Kalau langkah persetujuan dilewati, yang menanggung akibatnya bukan orang yang menyusun rencananya. Proses persetujuan butuh rapat, notulen, dewan adat yang menandatangani. Butuh waktu yang tidak dimiliki keluarga pesisir, karena gelombang badai berikutnya tidak menunggu kuorum.

Siapa yang menanggung bebannya

Begitu komunitas pengklaim menuntut haknya, biasanya petani relokasi yang disuruh berhenti menanam. Bukan kantor yang menentukan petaknya. Tapi orang yang sedang memegang bibit.

Komunitas adat pun ikut rugi. Tanah yang mereka perjuangkan habis-habisan dipotong-potong oleh program yang tidak pernah mereka setujui, lalu dibingkai sebagai kebutuhan kemanusiaan supaya menolaknya terkesan seolah mereka menelantarkan korban badai.

Bingkai itu bekerja efektif. Hak hukum berubah jadi beban citra, dan instansi yang memilih lokasi itu bisa cuci tangan.

Solusinya membosankan dan sudah diketahui semua orang. Jalankan proses persetujuan sebelum truk datang. Cek apakah petak itu masuk klaim tanah adat lewat verifikasi resmi dari National Commission on Indigenous Peoples, yang bisa memastikan status wilayah dan, kalau sertifikatnya ada, nomor serta tanggalnya. Danai lokasi yang benar-benar sudah disetujui dewan adat, meski biayanya lebih mahal dari petak yang kelihatan kosong tadi.

Sebelum itu terjadi, keluarga pesisir menanam tanaman yang mungkin tak sempat mereka panen, komunitas adat mempertahankan tanah yang mereka sebut milik mereka, dan laut terus menelan potongan pantai berikutnya sementara kedua pihak ribut soal siapa yang lebih dulu dikhianati pemerintah.