Pindah dari Banjir, Dapat Rusun di Pinggir Kota. Ongkos Pulang Habiskan Sepertiga Pendapatan Harian

Keluarga yang terusir dari permukiman banjir di Jakarta Utara berakhir di rusunawa murah di pinggiran kota. Rusunnya memang kering. Tapi perjalanan balik ke pasar tempat mereka dulu jualan ikan, melipat baju, angkat-angkat peti, sekarang jadi begitu panjang sampai ongkosnya menelan hampir sepertiga dari penghasilan sehari.

Dokumen yang mereka tanda tangani datang bersama satu unit dan kontrak sewa. Tidak ada satu baris pun soal pekerjaan.

Tembok Kering, Pagi yang Mahal

Kampung lama memang kebanjiran, tapi pasar cuma jalan kaki sebentar. Pedagang bisa buka lapak sebelum subuh, kulakan lagi siang, tutup malam, tanpa harus bayar siapa pun buat memindahkan badannya keliling kota.

Sekarang pedagang yang sama bangun lebih pagi demi angkutan pertama, dan tiba setelah pembeli terbaik sudah datang dan pergi. Pembeli yang datang belakangan bayar lebih murah. Ongkos pulangnya tetap, tidak ikut turun.

Penghuni rusunawa termasuk kelompok yang dibolehkan naik Transjakarta gratis oleh Pemprov DKI, dan Gubernur Pramono Anung pada Juli menegaskan kelompok itu tetap gratis meski ada usulan kenaikan tarif. Itu membantu di rute yang dilewati busway. Tapi tidak membantu untuk sambungan angkot yang mengisi celahnya, atau perjalanan sebelum subuh ketika layanan belum beroperasi, yang justru persis saat pedagang pasar harus bergerak.

Para pegiat perumahan sudah bertahun-tahun menandai pola ini di program relokasi Jakarta. Perumahan pengganti yang murah dibangun di tempat tanahnya murah, dan tempat itu justru jauh dari lapangan kerja.

Dokumennya Berhenti di Depan Pintu

Kontraknya cuma soal unit. Diam soal bagaimana orang yang bertahun-tahun jualan di pasar yang sama diharapkan tetap bisa jualan dari alamat di ujung kota.

Tidak ada penyaluran kerja. Tidak ada dukungan transportasi untuk ruas yang tak dijangkau busway gratis. Di atas kertas, kewajiban negara selesai begitu kunci berpindah tangan.

Pejabat yang menangani relokasi menyebut pemindahan ini sebagai langkah keamanan, dan banjirnya memang nyata. Air terus naik, dan kampung yang lokasinya paling rendah kena paling parah. Memindahkan warga ke tanah yang lebih tinggi adalah bagian yang paling gampang dibenarkan dalam siaran pers.

Kontrak Sewa Bukan Mata Pencaharian

Masalahnya ada di apa yang terjadi setelahnya. Keluarga yang dulu memegang kendali atas waktunya sendiri di kampung sekarang hidup mengikuti jadwal angkutan pertama dan terakhir hari itu. Sebagian menyerah dengan lapak pasar dan ambil kerja apa saja yang bayar di dekat rusun, yang biasanya lebih kecil dan makin tidak menentu.

Sebagian lagi tetap bolak-balik dan menonton marginnya menyusut. Ikan tetap harus dibeli sebelum subuh, dijual sebelum busuk, dan ongkos transportasi tetap dipotong entah harinya ramai atau tidak.

Relokasi yang menjauhkanmu dari satu-satunya pembeli yang kamu punya bukan solusi apa-apa. Itu cuma memindahkan masalahnya, dari lantai yang kebanjiran ke laci kasir yang kosong. Kontrak sewa membuktikan kamu punya atap. Ia tidak membuktikan kamu sanggup terus membayarnya.