Filipina Pegang Palu ASEAN 2026, tapi Putusan Den Haag Bisa Terkubur di Draf Code of Conduct

Filipina resmi memegang kursi Ketua ASEAN sejak 1 Januari dengan tema 'Navigating Our Future, Together'. Ujian terberat dari slogan itu: apakah Manila sanggup mempertahankan putusan arbitrase 2016 di dalam teks Code of Conduct, dokumen yang selama sepuluh tahun terus dianggap tidak ada oleh Beijing. Pegang palu bukan berarti pegang pena. Bahasa draf yang akhirnya mendarat di meja para menteri luar negeri tahun ini yang akan menentukan apakah putusan itu tetap jadi jangkar kawasan atau menyusut jadi sekadar bahan pidato Manila.

Diam-diam, para mitra Filipina meminta Manila berhenti jadi anak yang bikin canggung suasana ruangan.

Kenapa negara ketua tidak sepenuhnya pegang kendali

Pembahasan Code of Conduct sudah molor sejak 2002, mulai serius lagi pada 2017, dan meleset dari setiap tenggat internal sejak itu. Negara ketua yang menyusun agenda dan jadi tuan rumah upacara, tapi teksnya dinegosiasikan sepuluh anggota plus China. Konsensus sudah berubah jadi alat bagi ibu kota paling hati-hati untuk memperlambat apa pun yang tidak disukainya.

Beberapa anggota ASEAN jelas berkepentingan pada dokumen yang tuntas, sekalipun lemah, yang mengunci aturan dasar soal insiden di laut sekaligus menjaga arus investasi China terus mengalir ke nikel, rel kereta, dan kawasan industri. Hitung-hitungan pelan di lebih dari satu ibu kota: sebuah code tanpa putusan arbitrase pun masih lebih baik ketimbang empat tahun lagi ketegangan di Ayungin dan Bajo de Masinloc.

Yang hilang dari Manila kalau putusan itu dicoret

Putusan 2016 adalah satu-satunya dokumen yang menyebut nine-dash line apa adanya: melanggar hukum di bawah UNCLOS. Cabut itu dari teks kawasan, dan Filipina tinggal berdebat soal putusan itu secara bilateral melawan pihak yang memperlakukan pengadilan arbitrase seakan tak pernah ada.

Kelompok nelayan Filipina sudah bertahun-tahun bicara terus terang bahwa putusan itu tidak menambah satu peso pun ke dalam perahu mereka, dan mereka benar. Tapi putusan itulah yang memberi Coast Guard tulang punggung hukum saat mengawal pengiriman logistik ke Ayungin, dan itu pula yang membuat Manila bisa menyebut aksi tabrakan oleh milisi apa adanya di depan kementerian luar negeri asing. Code of Conduct yang diam-diam mempensiunkan putusan itu mengembalikan insiden-insiden tadi jadi soal siapa bilang apa.

Soal Vietnam

Hanoi jadi ibu kota lain yang mengawasi draf ini ketat-ketat. Peningkatan hubungan Filipina-Vietnam ke Enhanced Strategic Partnership pada 1 Juni 2026, yang disepakati saat kunjungan kenegaraan To Lam ke Manila dengan komitmen soal pertahanan, perdagangan, dan kerja sama antarwarga, semestinya memberi Manila mitra yang ikut punya taruhan. Vietnam punya klaim yang tumpang tindih, punya perahu nelayan yang ditabrak di lepas Paracels, dan punya kebiasaan lama membiarkan Manila menerima pukulan diplomatik sementara ia bernegosiasi diam-diam dengan Beijing di belakang.

Enhanced Strategic Partnership juga masih satu tingkat di bawah comprehensive strategic partnership yang Hanoi simpan untuk mitra terdekatnya, termasuk China sendiri. Batas atas itu penting ketika teks Code of Conduct memanas, karena menunjukkan sejauh mana Vietnam mau berjalan bareng Manila sebelum menarik diri. Kemitraan ini baru berarti di dalam ruang negosiasi kalau Hanoi mau menolak teks yang menghilangkan putusan arbitrase, dan itu permintaan yang jauh lebih berat ketimbang seremoni penandatanganan.

Yang benar-benar diputuskan di KTT 2026

KTT ini tidak akan menghasilkan Code of Conduct yang tuntas. Yang muncul adalah teks kerangka, kemungkinan momen penandatanganan, dan komunike yang entah menyebut putusan arbitrase atau tidak. Satu pilihan editorial itu saja yang jadi inti permainannya.

Negosiator Manila punya dua tugas dari sekarang sampai saat itu: memasukkan referensi putusan ke dalam mukadimah, atau mengumpulkan cukup banyak mitra ASEAN untuk menolak teks yang tidak memuatnya. Tidak ada yang mudah. Nelayan di Zambales dan Palawan yang sudah kehilangan musim tangkap gara-gara gangguan milisi China akan kehilangan lebih banyak lagi kalau blok ini menandatangani kertas yang berpura-pura sepuluh tahun terakhir yurisprudensi itu tak pernah terjadi. Tagihan dari kompromi itu mendarat lebih dulu di perahu mereka.