Filipina Pegang Palu Sidang ASEAN, Tapi Laut Palawan Tak Pernah Masuk Agenda
Sebagai ketua 2026, Filipina yang atur panggung. Tapi aturan konsensus kasih Beijing hak veto atas apa pun yang menyebut laut sengketa atau kudeta di sebelah.
Logikanya, pegang kursi ketua berarti kamu yang menentukan aturan main. Filipina memegang kalender ASEAN 2026 dan jadi tuan rumah rangkaian KTT tahun ini. Tapi begitu sesi tengah tahun selesai, dua hal yang benar-benar mengancam negara anggota, yaitu ketegangan di Laut Filipina Barat dan perang yang masih menggerus Myanmar, sama sekali tidak menghasilkan pernyataan yang mengikat.
Mekanismenya bukan rahasia. ASEAN bergerak lewat konsensus, artinya setiap anggota punya hak veto, artinya blok ini cuma bisa sepakat soal hal yang tidak menyinggung siapa pun. Untuk setiap isu yang menyentuh Beijing, selalu ada satu pihak di meja yang punya utang, kesepakatan pelabuhan, atau kontrak smelter yang perlu dijaga. Jadi barisnya dibiarkan kosong.
Konsensus dirancang untuk melindungi yang lemah. Sekarang malah melindungi si pembeli.
Aturan ini masuk akal ketika blok muda berisi negara-negara kecil ingin memastikan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mendikte ruangan. Tapi veto yang melindungi semua orang secara setara juga melindungi anggota yang paling terikat modal China, dan anggota itu bisa diam-diam menenggelamkan kalimat soal laut atau kudeta sebelum sempat masuk pemungutan suara. Sesuatu yang dibangun sebagai perisai bagi yang kecil kini jadi tameng bagi kantong paling tebal.
Jadi kursi ketua yang mungkin kamu baca sebagai daya tawar sebenarnya cuma memberi naskah. Filipina bisa jadi tuan rumah, menyambut tamu, dan memimpin sidang. Tapi Filipina tidak bisa memaksakan pernyataan bersama yang menyebut Bajo de Masinloc, karena draf itu langsung mati begitu satu ibu kota dengan pembiayaan China yang tebal di pembukuannya bilang tidak.
Baris kosong itu ada harganya, dan nelayan yang pertama merasakannya.
Bagi orang yang mengikuti KTT, ini bukan kekecewaan yang mengawang-awang. Kelompok nelayan di perairan Palawan dan Zambales sudah bertahun-tahun menyaksikan Penjaga Pantai China memblokir wilayah tangkapan yang digarap keluarga mereka turun-temurun. Setiap komunike ASEAN yang melewatkan ketegangan ini berarti satu musim lagi tanpa dukungan regional di belakang mereka. Putusan arbitrase 2016 menyatakan klaim sembilan garis putus-putus China tidak punya dasar hukum dan menempatkan perairan itu di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, tempat Filipina memegang hak berdaulat. Blok ini terus menolak mengulanginya.
Myanmar berjalan dengan logika yang sama. Bertahun-tahun blok ini membatasi junta hanya boleh perwakilan non-politis di KTT-nya, dan menyebut pengaturan itu sebagai cara menjaga tekanan pada rezim. Sementara itu para pengungsi yang menyeberang ke Thailand dan pertempuran yang mengosongkan kota-kota kecil cuma dapat kalimat kemanusiaan tanpa penegakan apa pun. Tindakan tegas di atas kertas bukanlah penyelesaian selama pembunuhan terus terjadi di luar sorotan kamera.
Semua ini tidak membuat ASEAN jadi tidak berguna, dan refleks anti-China justru melewatkan cara kerja mesinnya. Koordinasi bantuan bencana itu nyata, kesepakatan tenaga kerja benar-benar memindahkan pekerja, jalur dagang mengangkut barang beneran. Blok ini berhasil di setiap urusan yang tidak menuntut seseorang kehilangan muka atau kontrak, dan justru itulah kenapa berkas-berkas berat tetap terbuka.
Yang diungkap tahun Manila ini adalah bentuk tawar-menawarnya. Kamu dapat KTT yang fotogenik, tuan rumah yang bicara hangat, dan aturan konsensus yang menjamin laut dan kudeta tidak pernah sampai ke pemungutan suara yang mengikat. Palu sidangnya nyata. Cuma saja palu itu tidak pernah bisa diketukkan pada dua hal yang paling penting.
