Filipina Pimpin ASEAN 2026: Nelayan Butuh Kartu Keterampilan, Bukan Peta Laut

Setiap kali Filipina memegang kendali agenda ASEAN, godaannya selalu sama: menjual keketuaan sebagai tahun ketika code of conduct Laut China Selatan akhirnya mengikat. Nggak akan terjadi, dan pura-pura yakin cuma bikin awak kapal di Palawan kecewa sampai ke tangki bahan bakar mereka.

ASEAN mengambil keputusan lewat konsensus. Artinya, satu negara saja bisa membekukan bahasa yang mengikat untuk semua anggota. Kamboja dan Laos duduk di meja itu dengan dana hibah Beijing yang menopang jalan, bendungan, dan anggaran mereka di dalam negeri. Jadi buat apa mereka menandatangani apa pun yang menyebut kapal penjaga pantai China atau menarik garis yang bisa ditegakkan di lepas pantai Zambales?

Apa yang benar-benar didapat kapal di sekitar Bajo de Masinloc

Code of conduct yang diperhalus jadi kalimat tak mengikat nggak akan menggeser kapal-kapal yang membuntuti nelayan Filipina, dan nggak akan mengembalikan ikan di terumbu yang diduduki armada milisi selama satu musim penuh. Kelompok nelayan sudah bertahun-tahun bilang bahwa dokumen itu nggak pernah sampai ke air, dan hitungannya membuktikan mereka benar: nggak ada klausul penegakan, nggak ada sanksi, nggak ada wewenang naik kapal yang bisa ditunjukkan patroli daerah ke lambung kapal asing.

Beijing membingkai penundaannya sebagai kehati-hatian dan pengembangan bersama, dan sebagian suara di kawasan menyebut dorongan Manila sebagai urutan langkah yang provokatif. Timbang klaim itu, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Code of conduct yang datang tanpa gigi bukan gencatan senjata buat orang-orang yang mencari ikan di perairan sengketa, tapi penundaan yang dibungkus diplomasi sementara hasil tangkapan terus menipis.

Kemenangan yang bisa dipegang Manila tanpa satu pun tanda tangan China

Mobilitas tenaga kerja nggak butuh konsensus soal peta. Jalur pengakuan keterampilan regional, perlindungan sosial yang bisa dibawa antarnegara, dan standar bersama soal biaya perekrutan semuanya kesepakatan yang bisa didorong Manila, karena negara-negara yang memblokir code of conduct laut justru butuh perawat, tukang las, dan pelaut asal Filipina. Daya tawar itu nyata, dan efeknya masuk ke anggaran rumah tangga lebih cepat daripada komunike mana pun.

Penanganan bencana jadi peluang berikutnya. Filipina menerima hantaman topan paling berat di kawasan, jadi keketuaan yang memasang protokol tetap untuk bantuan lintas batas yang lebih cepat, logistik yang sudah disiagakan, serta prosedur evakuasi dan penyelamatan akan terbayar saat badai berikutnya meratakan Visayas. Beijing nggak punya alasan memveto logistik kemanusiaan, dan Manila bisa memimpinnya.

Ini semua bukan berarti melepas klaim laut. Ini soal jujur menyebut apa yang bisa dan nggak bisa dihasilkan keketuaan, supaya anak-anak muda yang berencana melaut, merantau, atau membangun ulang rumah setelah banjir berikutnya tahu janji mana yang benar-benar ada tanda tangannya.

Nelayan di Zambales terus menghemat solar selama code of conduct macet. Yang benar-benar bisa diberikan Manila tahun ini adalah kartu keterampilan yang meloloskan kontrak kerja sepupunya di luar negeri, dan protokol bantuan yang sampai ke barangay-nya sebelum airnya surut.