Filipina Serahkan Palu, Krisis Myanmar Tetap Jalan di Tempat

Five-Point Consensus berumur lima tahun tahun ini, dan rapornya sama persis dengan hari pertama: tidak ada gencatan senjata, tidak ada dialog, tidak ada akses kemanusiaan yang benar-benar bisa diandalkan keluarga di Rakhine. Junta Myanmar menggelar pemilu pada 2026 untuk memoles kekuasaannya sendiri, dan respons ASEAN cuma membiarkan kursi sang jenderal kosong di KTT sementara pembunuhan dan pengungsian jalan terus. Filipina memegang kursi ketua sepanjang periode itu, lalu mewariskan sebuah dokumen yang berubah jadi arsip lemari, bukan alat penekan.

Aturan main ASEAN sendiri jadi batas tertingginya. Keputusan diambil lewat konsensus, jadi satu anggota saja bisa memperlambat sebuah pernyataan sampai selambat ibu kota yang paling ogah-ogahan, dan soal Myanmar, ibu kota-ibu kota itu memang sengaja menjaga tekanan tetap lembek. Manila bisa menyusun agenda dan menyebut kegagalan itu terang-terangan, tapi tidak bisa membatalkan suara para pelindung Naypyidaw, dan tidak berusaha mendobrak pola konsensus yang justru membuat junta bisa mengulur waktu.

Orang-orang yang seharusnya dijangkau ASEAN

Ukur kepemimpinan ini lewat nasib warga Rohingya yang berlayar dan mendarat di Aceh atau lepas pantai Malaysia, dan celahnya jadi sangat nyata. Kelompok masyarakat sipil dan relawan lokal yang memikul beban kemanusiaan yang katanya mau dikoordinasi lewat Consensus, memberi makan dan tempat berteduh bagi para pendatang, sementara pemerintah masih ribut soal siapa yang wajib bertanggung jawab di bawah konvensi pengungsi yang sebagian besar negara ASEAN tidak pernah teken. Kerangka regional yang melempar komitmennya sendiri ke desa nelayan dan jaringan mahasiswa sudah cukup menunjukkan seberapa jauh ia mau membayar.

Berkas Laut China Selatan berakhir dengan cara yang sama. Manila mendorong Code of Conduct yang mengikat dengan jadwal yang ia kendalikan, dan jadwal itu pecah mengikuti garis siapa yang pegang kontrak pembelian dan pinjaman infrastruktur dari China. Beijing bukan penonton yang duduk manis menunggu negosiasi berjalan pelan. Coast guard-nya terus beroperasi di Bajo de Masinloc, pendanaannya ikut menentukan bagaimana Kamboja dan negara lain memberikan suara, dan Code tetap jadi draf yang tak akan menggeser satu kapal pun sekalipun diteken besok.

Yang diwarisi ketua berikutnya

Junta bakal membaca setiap penundaan sebagai lampu hijau, dan nelayan di lepas pantai Zambales membaca Code yang kosong itu dengan cara yang sama setiap kali kapal China menghadang misi pasokan mereka. Sebagian kalangan di kawasan menyebut sikap terhadap Myanmar dan tekanan di laut sebagai contoh ASEAN diseret ke pertikaian kekuatan besar yang seharusnya ia hindari. Bingkai itu layak disebut, tapi tidak bertahan begitu berhadapan dengan perahu-perahu itu: perahunya milik Rohingya, karangnya milik Filipina, dan ongkosnya dihitung dalam makanan dan nyawa jauh sebelum dihitung dalam geopolitik.

Ketua berikutnya menerima palu dan buku aturan yang sama, tanpa terobosan Filipina apa pun yang bisa dilanjutkan. Naypyidaw menjaga kursinya tetap dingin dan serangannya tetap panas. Code tetap tak diteken, atau diteken jadi sesuatu yang ompong. Dan para relawan di Aceh yang memberi makan pendaratan terakhir akan jadi orang yang sama yang memasak untuk pendaratan berikutnya, karena blok yang seharusnya bertindak kembali memutuskan bahwa bertindak itu sekadar pilihan.