Indonesia Sengaja Pangkas Kuota Nikel. Larangan Ekspor Filipina Baru Aktif Lima Tahun Setelah UU yang Belum Disahkan

Indonesia lagi sengaja mengetatkan pasokan nikel yang disetujuinya sendiri. Kementerian ESDM mematok kuota produksi bijih yang disetujui untuk 2026 di kisaran 260 sampai 270 juta ton, turun dari sekitar 379 juta ton yang disetujui untuk 2025, padahal kebutuhan smelter domestik diperkirakan sekitar 330 juta ton. Begitu output yang disetujui jatuh di bawah kapasitas tungku, smelter China dan Indonesia langsung berburu sumber alternatif terbaik. Sumber itu adalah Filipina, pemasok bijih nikel terbesar kedua di dunia, dan sekarang ada dorongan kuat buat mengunci bijih Filipina lewat kontrak offtake bertahun-tahun.

Filipina ingin menahan lebih banyak nilai itu di dalam negeri, dan parlemennya sudah bergerak. Senat meloloskan RUU yang melarang ekspor bijih mineral mentah pada pembacaan ketiga dan final tanggal 3 Februari 2025, diajukan Presiden Senat Francis "Chiz" Escudero sebagai Senate Bill No. 2826, dengan larangan mulai berlaku lima tahun setelah UU-nya sendiri berlaku, supaya perusahaan tambang punya waktu membangun pabrik pengolahan. Ini regulasi beneran, bukan sekadar instruksi lepas. Masalahnya ada di jeda waktunya: hitungan lima tahun baru dimulai saat UU disahkan, bukan saat Senat meloloskannya, jadi tongkang tetap dimuat selama masa itu.

Larangan dengan sumbu lima tahun yang belum disulut

Cara Indonesia berhasil karena Jakarta memasangkan tekanan itu dengan tempat pelarian buat bijihnya. Modal berbau China mengalir deras ke kawasan nikel Indonesia di Sulawesi, sekitar Morowali dan Bahodopi, serta di Halmahera lewat Weda Bay, karena alternatifnya adalah kehilangan akses ke pasokan. Praktik potong kompas ikut mengalir bareng uangnya: sengketa lahan, asap smelter, kematian pekerja yang terus didokumentasikan liputan lokal. Itulah ongkos dari model yang diekspor Beijing, dan Indonesia menelan ongkos itu demi menahan pengolahan di dalam negeri.

Manila menetapkan larangan lima tahun setelah UU yang bahkan belum disahkan, dan membiarkan jedanya terbuka lebar. Operator Filipina menggali, pembeli mengapalkan, dan bijih meninggalkan Surigao del Norte dan Kepulauan Dinagat di Mindanao serta Rio Tuba dan Ipilan di Palawan, sementara pabrik yang mestinya menerima bijih itu di dalam negeri sebagian besar belum ada. Larangan yang hitungannya bahkan belum mulai jelas gak menghentikan tongkang hari ini.

Siapa yang menanggung selisihnya

Sebagian besar margin pemurnian dari bijih Filipina justru mendarat di negara lain, karena bijihnya keluar dalam bentuk mentah. Filipina memang mengolah sebagian bijihnya sendiri: pabrik HPAL milik Coral Bay Nickel Corp. di Bataraza, Palawan sudah beroperasi sejak 2005 dengan kapasitas sekitar 24.000 ton kandungan nikel dan sekitar 2.000 ton kobalt per tahun, sementara Taganito HPAL di Claver, Surigao del Norte mencapai kapasitas desainnya 30.000 ton nikel dan 2.600 ton kobalt pada Agustus 2014, dengan target yang sejak itu direvisi naik ke sekitar 36.000 ton nikel. Keduanya menghasilkan sulfida nikel-kobalt campuran, dan produk Taganito dikapalkan ke kilang Sumitomo Metal Mining di Jepang. Itu kapasitas riil, dan angkanya kecil dibanding volume bijih yang keluar tanpa disentuh.

Provinsinya hidup dengan lubang tambang, sungai yang mendangkal karena sedimentasi, dan dana rehabilitasi yang terus dipertanyakan keras oleh kelompok advokasi. Para geolog muda dan staf pemerintah daerah di kota-kota tambang menonton bijih itu pergi dan tahu lapangan kerja pemurnian ikut pergi bersamanya.

Kertas melawan kontrak

Smelter di Indonesia dan China punya segala alasan untuk teken kontrak jauh-jauh hari sebelum ketatnya pasokan, dan bijih Filipina jadi lindung nilai yang paling masuk akal selama larangan Manila masih terletak lima tahun setelah UU yang belum disahkan. Setiap ton yang dikunci lewat offtake sekarang adalah satu ton yang keluar mentah sebelum UU mengubah apa pun.

RUU ini permulaan yang beneran, tapi tetap harus menjadi UU dulu dan punya industri pengolahan yang benar-benar terbangun di belakangnya. Selama belum ada pabrik dengan pendanaan dan jadwal pengiriman, larangan itu cuma janji di manifes tongkang, dan negara yang menggali nikelnya tinggal menyimpan lubang di tanah sementara nilainya dimurnikan di luar negeri.