Jalan Tambang Dibangun Duluan, Persetujuan Warga Belakangan
Izin nikel baru di Surigao dan Palawan memberi makan smelter China dan Indonesia, sementara persetujuan warga cuma dianggap dokumen yang diurus setelah alat berat datang.
Waktu seorang tetua Manobo di Surigao akhirnya diminta menandatangani persetujuan buat proyek tambang, jalan kerikil yang membelah daerah tangkapan air sudah dipadatkan dan patok survei sudah tertancap berbulan-bulan. Proses Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) semestinya jalan lebih dulu. Di lapangan, dia selalu ditutup setelah mesin-mesin yang bicara.
Pola inilah yang direkam para geolog muda dan pendokumentasi masyarakat adat di sepanjang perbatasan tambang nikel sekarang, dari Dinagat dan Sibuyan sampai tumpukan permohonan baru di Surigao del Norte dan Palawan. Izin bergerak di satu lini waktu, persetujuan bergerak di lini waktu yang lain, dan yang kedua selalu kelihatan cuma menyusul keputusan yang sudah diketok.
Ke mana bijihnya benar-benar pergi
Filipina menambang nikel, tapi nyaris tidak mengolahnya. Bijih mentah dan laterit berkadar rendah dikapalkan ke smelter Indonesia yang mengelompok di sekitar Morowali dan Weda Bay, atau langsung menyuplai rantai pasok stainless dan baterai China. Model ekspor mentah itu justru alasan utama jalan tambang dibangun, karena nilainya ada di membawa bijih ke kapal, bukan mengolah apa pun di sini.
Jadi ketika aturan tambang terbuka masuk masa perpanjangan dan Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) baru diajukan, pembeli di hilir sudah antre bahkan sebelum izin lingkungan keluar. Kontrak off-take yang menentukan jadwal. Hutan dan wilayah tangkapan ikan tinggal diselipkan di sekitarnya.
Beijing bukan pembeli yang pasif dalam hal ini. Modal berjejaring China membawa pola main ekstraktif ke mana pun ia mendarat: memangkas standar soal tailing dan zona penyangga, aturan main di belakang layar yang melancarkan izin. Operator Filipina dan pejabat lokal ikut menyerap kebiasaan yang sama karena bijihnya jelas ada tujuannya. Permintaan smelter itu nyata, dan penjaga gerbang lokal yang menerbitkan surat izinnya juga nyata.
Apa yang tidak diselesaikan oleh izin
MPSA dan ECC membuktikan sebuah proyek lolos dari meja-meja yang mengeluarkannya. Keduanya tidak membuktikan lamun bakal selamat dari sedimentasi, dan tidak membuktikan warga setuju atas syarat yang mereka pahami. Ketika DENR memperlakukan izin sebagai akhir diskusi, mereka melewati bagian di mana barangay terdampak berhak bilang bahwa jalan itu sudah melanggar persetujuan yang mestinya masih ditunggu.
Perusahaan tambang membalas bahwa penindakan dan gugatan hukum itu bermuatan politik, bahwa penegakan menyasar operator tertentu dan membiarkan yang lain jalan. Klaim itu layak ditimbang, bukan langsung ditepis, karena penegakan yang pilih kasih memang nyata di dunia tambang Filipina. Tapi itu tetap tidak menjawab kenapa alat berat selalu datang sebelum tanda tangan dibubuhkan.
Geolog muda mendokumentasikan gumpalan sedimen dan lereng yang terpotong karena laporan pemantauan resmi datang lambat dan terbaca bersih. Warga Manobo dan Mangyan menyimpan catatan sendiri soal kapan jalan dibangun versus kapan pertemuan digelar, dan dua tanggal itu jarang cocok.
Sengketa di pengadilan Sibuyan dan kerangka aturan yang diperbarui di Manila tidak menutup satu pun perselisihan ini. Jendela MPSA di Surigao dan Palawan adalah babak berikutnya, dan bukti yang penting sebenarnya sederhana: tanggal jalan tambang dibuka, tanggal FPIC ditutup, dan berapa bulan jarak di antara keduanya.
