Jualan Preloved dari Kowloon Tiap Minggu, tapi Semua Berkasnya Nunjuk ke Manila

Bayangkan seorang pekerja rumah tangga di hari libur Minggu. Ponsel di tangan, memotret tas preloved buat diunggah ke grup jual-beli Facebook, lalu membalas chat calon pembeli di kampung halaman. Senin pagi dia sudah kembali melipat cucian orang lain. Penghasilan dari jualan itu kecil, tapi rutin, dan sepenuhnya miliknya.

Masalah muncul saat dia coba melakukannya secara resmi. Semua prosesnya malah menyeretnya kembali ke Filipina yang sudah dia tinggalkan: alamat usaha lokal, Revenue District Office, dan orang yang bisa mewakili dia di sana.

Aturannya dirancang seputar alamat di Filipina

Berkasnya sebenarnya sudah ada online, dan ini yang sering luput. Business Name Registration System milik DTI menerima pengajuan dan pembayaran lewat situsnya, termasuk via GCash. Citizen's Charter dari BIR juga mencantumkan pendaftaran usaha baru untuk pemilik tunggal, termasuk Authority to Print, yang katanya bisa diurus lewat portal online mereka, ORUS.

Persoalannya ada di apa yang diminta formulir-formulir online itu. DTI tetap mewajibkan kamu mencantumkan alamat usaha di Filipina dan memilih cakupan wilayah. BIR tetap menempatkanmu di Revenue District Office yang sesuai alamat itu. Dan langkah-langkah lainnya, seperti barangay clearance dan izin dari wali kota, biasanya butuh kehadiran fisik.

Seorang perempuan Filipina di Hong Kong tidak punya alamat sendiri di Filipina. Alamat tinggalnya adalah flat majikan, di negara lain. Satu-satunya hari libur dia jatuh di hari Minggu, saat kantor-kantor di kampung halaman justru tutup.

Jalur resminya lewat tangan orang lain

Ada jalur yang benar-benar bisa ditempuh. Seorang OFW bisa menunjuk wakil lewat Special Power of Attorney, dan karena Hong Kong sudah masuk sistem apostille, dokumen itu tidak perlu lagi dilegalisasi konsulat. Wakil inilah yang lalu mengurus DTI, izin, dan BIR atas nama pemilik yang sedang di luar negeri.

Artinya, opsi jujur ini cuma jalan kalau dia punya seseorang di kampung halaman yang bisa dipercaya memegang usahanya, plus kendali atas berkas yang tak bisa dia pegang sendiri. Wakilnya yang tanda tangan, mengurus, dan datang ke kantor. Penjual di Kowloon justru menyerahkan wewenangnya sendiri demi bikin usahanya legal.

Para pegiat buruh migran sudah mengingatkan betapa rapuhnya posisi itu. Kalau usaha sampingan tercatat atas nama saudara lewat izin saudara, orang yang memegang dokumen itulah yang pegang kendali, apalagi kalau usahanya membesar atau hubungan keduanya memburuk.

Konsulat membagi seminar, bukan alamat lokal

Workshop literasi keuangan di Hong Kong mengajarkan jualan online, dropshipping, toko online kecil-kecilan. Mereka bisa memandu pekerja lewat BNRS dan ORUS. Yang tak bisa mereka ciptakan adalah hal yang justru diasumsikan formulirnya: alamat usaha di Filipina, RDO atas namanya sendiri, dan seseorang yang berdiri di loket barangay.

Pemerintah suka sekali dengan gambaran OFW yang rajin menabung dan berinvestasi. Bagian depannya sudah didigitalkan, sementara bagian tersulit, yaitu harus hadir secara fisik di Filipina, dibiarkan jadi urusan dia sendiri.

Dia bisa dikirimi kiriman uang, direkrut, dan dikenai pajak di atas kertas. Tapi untuk mendaftarkan lapak jualan yang cuma menghasilkan beberapa ribu peso sebulan, dia tetap butuh alamat di Filipina yang tidak dia punya, atau seorang wakil yang harus dia percayai untuk urus semuanya.