Kesehatan Mental Mahasiswa Kini Diurus Lewat Google Form

Coba masuk ke kantor bimbingan konseling di salah satu universitas besar di Manila minggu ini. Resepsionisnya mungkin menyodorkan QR code. Scan, isi Google Form-nya, lalu tunggu email. Email itu bisa datang beberapa minggu kemudian. Atau malah setelah ujian akhir selesai.

Rasio yang ada di balik formulir-formulir itu bikin ngeri. Beban konselor terhadap jumlah mahasiswa di universitas negeri maupun swasta besar di Metro Manila jauh melampaui rasio yang direkomendasikan asosiasi konseling internasional. Ini menurut kelompok advokasi dan serikat dosen yang sudah berkali-kali mengangkat isu ini sejak Mental Health Act disahkan pada 2018. Perekrutan tenaga konselor nggak pernah menyusul isi undang-undangnya.

Formulirnya ya sistemnya

Mahasiswa cepat paham alurnya. Kamu isi formulir. Centang kotak untuk pikiran bunuh diri, menyakiti diri sendiri, serangan panik, atau krisis keluarga. Kamu dapat balasan otomatis. Lalu kamu nunggu jadwal ketemu konselor yang minggunya sudah penuh sama tugas pembina organisasi, dokumentasi, dan mahasiswa yang datang langsung.

Kasus berat dirujuk keluar. Ke mana persisnya, tergantung kemampuan bayar orang tuamu. Sesi psikiater swasta di Metro Manila biasanya makan biaya ribuan peso sekali kunjungan, kadang lebih. Startup teleterapi menawarkan harga lebih murah, tapi cuma kalau HMO (asuransi kesehatan) kamu meng-cover kesehatan mental, dan mayoritas paket mahasiswa nggak. Klinik kampus bisa kasih konsultasi dan surat rujukan. Obatnya urusan kamu sendiri.

Beban yang sebenarnya dipikul konselor

Di deskripsi kerja tertulis konselor bimbingan. Kenyataannya, kerjaannya triase. Sesi kelompok yang dijadikan terapi dadakan. Mahasiswa datang pas jam makan siang. Pesan tengah malam dari mahasiswa yang teman sekamarnya baru saja posting sesuatu yang mengkhawatirkan di finsta. Dokumentasi untuk Office of Student Affairs. Asesmen risiko yang dikerjakan di sela jam kuliah.

Konselor bergelar master psikologi konseling sering digaji setara agen BPO tahun pertama. Halaman HR universitas rutin memasang lowongan konselor yang lama nggak keisi, karena beban kerja dengan bayaran segitu jelas nggak menarik buat kandidat yang mumpuni.

Google Form yang bikin sistemnya tetap jalan

Pihak administrasi bakal bilang formulir itu untuk efisiensi. Padahal itu soal bertahan hidup. Tanpa formulir, konselor di mejanya bakal seharian wawancara intake dan nyaris nggak melayani klien. Formulir bikin dia bisa melayani lebih banyak mahasiswa per minggu. Sekalian bikin universitas punya dashboard yang menunjukkan berapa kasus yang "ditangani" semester ini.

Yang nggak muncul di dashboard: jarak antara mengisi formulir dan dapat sesi pertama. Mahasiswa yang keburu putus asa sebelum sempat dapat jadwal. Mahasiswa yang jawaban meraknya nyangkut di antrean sementara konselor yang menangani antrean itu lagi cuti tanpa pengganti. Dewan mahasiswa dan pers kampus sudah mendokumentasikan celah-celah ini bertahun-tahun.

Yang akhirnya dilakukan mahasiswa

Grup dukungan sesama mahasiswa di Discord dan Telegram menampung luapannya. Komite kesehatan mental organisasi menjalankan tracker check-in yang bahkan nggak diminta pembinanya. Senior menyimpan daftar informal konselor mana yang benar-benar membalas email. Ada satu orang di angkatanmu yang punya nomor psikiater dengan tarif yang bisa disesuaikan kemampuan.

Mental Health Act mewajibkan kampus menyediakan layanan psikologis yang mudah diakses. Kepatuhan diukur dari ada tidaknya kantor konseling, bukan dari apakah antreannya bergerak. Uang kuliahmu membayar kantor itu. Yang kamu dapat cuma Google Form.