Manila Gelar Rapat Myanmar di Bulan Mei, Teken Deal dengan Hanoi di Bulan Juni

Pada 1 Juni 2026, Presiden Vietnam To Lam mendarat di Manila untuk kunjungan kenegaraan dan pulang membawa empat kesepakatan yang sudah diteken, termasuk MOU kerja sama pertahanan dan peningkatan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif. Sebulan sebelumnya, Manila memakai topi yang berbeda: sebagai ketua ASEAN 2026, tuan rumah Pertemuan Menteri Luar Negeri di Cebu pada 7 dan 8 Mei, dengan Myanmar sebagai agenda utama. Dibaca berurutan, dua peristiwa ini menggambarkan sebuah politik luar negeri yang lebih lantang soal siapa yang akan didampinginya ketimbang apa yang akan dituntutnya dari junta di Naypyidaw.

MOU dengan Vietnam bukan aliansi berbasis pakta, dan pemerintahan Marcos berhati-hati untuk tidak membungkusnya seolah-olah begitu. Isinya kerja sama keamanan maritim, pendidikan militer, dan penanganan bencana, semacam fondasi yang memungkinkan dua angkatan laut saling bicara di hari yang buruk tanpa perlu mandat politik baru. Hanoi dan Manila adalah dua ibu kota ASEAN yang paling terekspos tekanan penjaga pantai China di perairan sengketa, dan kemitraan strategis komprehensif ini mencerminkan hitungan itu tanpa ada yang perlu menyebut Beijing secara terang-terangan.

Apa yang dilakukan Cebu, dan apa yang tidak

Pertemuan Cebu di bulan Mei adalah momen ketika Filipina, sebagai ketua, harus memutuskan apa yang akan dilakukan blok ini soal kebijakan Myanmar yang mandek sejak 2021. Para menteri luar negeri sepakat menggelar pertemuan virtual dengan menlu Myanmar sebagai bagian dari jalur re-engagement, langkah hati-hati yang membuka saluran komunikasi tanpa mencabut pengucilan junta dari KTT para pemimpin. Itu kompromi khas seorang ketua, dan menunjukkan seberapa jauh Manila menilai ASEAN realistis bisa mendapat sesuatu saat ini.

Five-Point Consensus, yang diteken para jenderal pada 2021 dan diabaikan dalam hitungan minggu, masih jadi kerangka resminya, dan lima tahun bahasa komunike tidak menggeser junta dari posisi perangnya. Re-engagement, bahkan sekadar lewat panggilan video, adalah taruhan bahwa berbicara lebih murah ketimbang diam berkelanjutan, dan sebagian kelompok masyarakat sipil di Bangkok dan Kuala Lumpur terang-terangan resah soal ini. Para eksil Myanmar sudah jelas menegaskan bahwa pelunakan sikap dari sebuah demokrasi mayoritas Katolik terbaca berbeda dibanding langkah serupa dari Vientiane atau Phnom Penh.

Berapa biayanya, dan siapa yang membayar

Biayanya ditanggung oleh bagian-bagian ASEAN yang masih memperlakukan blok ini sebagai suara moral, termasuk organisasi hak asasi manusia di Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang mendorong bahasa lebih keras soal junta dan soal kompleks penipuan lintas batas yang hidup dari konflik itu. Jalur re-engagement memberi para jenderal sesuatu yang mereka inginkan, yaitu kursi di meja, sekalipun kursi itu virtual dan agendanya dibatasi. Apakah blok ini mendapat sesuatu selain sekadar optik, itu masih pertanyaan terbuka.

Keuntungannya jatuh ke prioritas yang lebih sempit: deterensi di Laut Filipina Barat, saluran pertahanan yang berfungsi dengan Hanoi, dan sinyal yang lebih jelas ke Washington dan Tokyo bahwa Manila adalah mitra maritim serius, bukan penonton yang terikat konsensus. Vietnam, yang sudah puluhan tahun menyempurnakan seni hedging bilateral sambil tetap berada di dalam ASEAN, mungkin guru paling pas yang bisa dipilih Filipina.

Tawar-menawar yang ada di baliknya

Ini tawar-menawar yang layak dicermati pembaca muda di Manila, KL, dan Jakarta. Pemerintahan Marcos memperlakukan jabatan ketua sebagai panggung untuk pertarungan yang ingin dikelolanya dengan hati-hati dan kemitraan yang ingin dipererat cepat-cepat. MOU Hanoi dapat tanda tangan, kunjungan kenegaraan, dan peningkatan status kemitraan. Berkas Myanmar dapat satu pertemuan virtual dan komunike yang dirumuskan hati-hati. Keduanya sama-sama politik luar negeri. Tapi cuma satu yang bakal jadi headline.