Musim Melaut Hilang di Sorsogon, Truk Bantuan Datang Bawa Beras Tanpa Uang Sepeser Pun
Desa-desa pesisir kehilangan seluruh musim tangkap habagat 2025. Dana bencana masih menganggap karung beras NFA sebagai jawaban yang cukup untuk penghasilan yang lenyap.
Musim melaut habagat 2025 di barangay-barangay pesisir Sorsogon berakhir tanpa tangkapan yang berarti. Ombak besar di lepas pantai Bulusan dan Matnog memaksa banca-banca kecil kembali ke darat hampir sepanjang musim, dan operator lambaklad yang lebih besar di Gubat melaporkan hasil yang terlalu tipis sampai-sampai mereka memilih tidak masuk ke pelelangan sama sekali.
Dana bencana pemerintah daerah menjawab persis seperti yang mereka lakukan selama satu dekade terakhir. Karung beras, beberapa kaleng sarden, kadang mi instan, diantar ke balai barangay dan difoto sebelum matahari terbenam.
Antrean bantuan bukan sumber penghasilan
Sekarung beras 25 kilo nggak bisa mengganti jaring yang robek. Nggak bisa beli solar untuk melaut berikutnya, melunasi utang di warung sari-sari, atau menutup tunggakan uang sekolah yang bakal ditanyakan bagian tata usaha di bulan Agustus.
Kelompok nelayan di seantero Bicol sudah menyuarakan ini bertahun-tahun. Kerugian satu musim yang gagal dihitung dalam peso, bukan dalam kilogram.
Kenapa karung beras terus bertahan
Karung beras bertahan karena berkas pengadaannya lebih gampang. Pemerintah daerah bisa menarik dana dari Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF), memakai pemasok yang sudah terakreditasi, lalu menutup pertanggungjawaban dengan foto penyerahan dan daftar penerima yang sudah ditandatangani.
Bantuan tunai jauh lebih ribet dicairkan. Butuh daftar penerima yang memenuhi syarat, pendaftaran rekening bank atau GCash, dokumentasi yang siap diaudit COA, dan wali kota yang mau meneken pencairan yang hasil fotonya nggak seheboh gudang berisi tumpukan karung.
Program cash-for-work milik DSWD ada. AKAP ada. Skema pembayaran parametrik untuk topan sudah diuji coba di provinsi lain. Tapi tak satu pun menggantikan refleks default di tingkat kota, yaitu beli beras lalu menyebutnya sebagai respons.
Habagat bukan topan
Sebagian dari jurang ini soal definisi. Musim habagat yang diam-diam menghapus tiga bulan penghasilan melaut nggak memicu deklarasi yang sama seperti badai bernama. Nggak ada status darurat bencana, nggak ada jalur pencairan cepat, nggak ada perhatian nasional.
Jadi kerugiannya ditanggung sendiri di dalam anggaran rumah tangga. Para istri menambah cucian orang. Anak-anak remaja ambil shift jualan di Shopee Live atau kerja jadi tukang angkut. Perahu tetap tertambat karena biaya perbaikannya lebih besar daripada penghasilan yang dibawa pulang anak-anak minggu itu.
Kalau bantuannya berbentuk uang
Pemerintah daerah pesisir di Sorsogon sebenarnya sudah punya datanya. Basis data FishR milik BFAR mencatat nelayan kota per barangay. Pencairan 4Ps sudah jalan lewat kartu tunai Landbank yang mayoritas keluarga sudah pegang. Semua saluran untuk transfer pengganti penghasilan itu sudah tersedia.
Yang hilang adalah keputusan politik untuk memperlakukan musim habagat yang gagal sebagai bencana, karena memang itulah artinya bagi sebuah keluarga nelayan. Beras datang karena ada yang menandatangani surat pemesanan. Uang tunai nggak datang karena nggak ada yang mau menandatangani surat yang berbeda.
Sampai tanda tangan itu ada, musim buruk berikutnya bakal berakhir dengan cara yang sama. Selembar daftar penerima, sekarung beras per keluarga, satu foto untuk halaman pemerintah daerah, dan perahu yang tetap tak bisa lepas dari pantai.
