Politik Uang di BARMM Pindah ke GCash, dan Batas Dana Kampanye Nggak Bisa Baca Jejak Digital
Pemilu Bangsamoro September berjalan lewat transfer dompet digital yang dioper ke sepupu dan ipar. Aturan Comelec dibuat untuk amplop, bukan struk aplikasi yang nggak wajib dilaporkan.
Uang tetap bergerak sebelum surat suara Bangsamoro dicoblos. Yang berubah, sekarang ia mengalir lewat ponsel, dipecah ke belasan kerabat, dan nggak pernah menyentuh struk yang bisa dipanggil Comelec untuk jadi bukti.
Bangsamoro Electoral Code menetapkan batas pengeluaran dan kewajiban pelaporan untuk pemilu parlemen 14 September 2026, pemilu parlemen reguler pertama di kawasan itu di bawah RA 12317. Aturan itu membayangkan kampanye yang menulis cek, memasang iklan, dan mencatat pengeluaran di laporan kontribusi dan belanja kampanye. Ia sama sekali nggak dirancang untuk sepupu jauh seorang kandidat yang mengirim transfer kecil ke empat puluh nomor jam dua pagi.
Batasnya dibuat untuk era amplop
Politik uang tunai selalu punya masalah jejak kertas: harus ada yang menarik, menghitung, dan membagikan, dan tiap langkah meninggalkan saksi. Transfer GCash atau Maya meringkas semua itu jadi satu ketukan layar. Oper lewat dompet ipar, lalu koordinator barangay, lalu ke pemilih, dan jejak auditnya terbaca seperti keluarga biasa yang saling kirim uang pulsa.
Kelompok pemantau pemilu sudah menandai pola ini di beberapa siklus pemilu Filipina terakhir, dan mekanismenya gampang berpindah ke politik BARMM yang berbasis klan, tempat jaringan kekerabatan sudah berfungsi sebagai mesin darat kampanye. Transfer antar-kerabat sendiri bukan bukti apa-apa. Justru itu intinya.
Comelec punya aturan, tapi nggak punya perkakasnya
Komisi bisa meminta laporan dana kampanye, dengan laporan kontribusi dan belanja jatuh tempo 14 Oktober 2026. Tapi ia nggak bisa menarik riwayat dompet digital keluarga kandidat cuma berdasarkan kecurigaan, dan BSP memperlakukan data transaksi e-wallet sebagai data terlindungi di bawah aturan kerahasiaan bank dan privasi data, kecuali ada perintah pengadilan. Pas laporan lolos syarat itu, TPS sudah tutup dan parlemen sudah dilantik.
Kantor lapangan Comelec di provinsi-provinsi BARMM yang tersisa, Maguindanao del Norte dan del Sur, Lanao del Sur, Basilan, dan Tawi-Tawi, sudah kewalahan di urusan dasar: pembersihan data pemilih, logistik surat suara, sampai pengamanan yang selalu jadi tuntutan tiap pemilu Bangsamoro. Sulu, yang dikeluarkan dari kawasan lewat putusan Mahkamah Agung 2024, sepenuhnya di luar pemilu ini, yang justru bikin peta kerja Comelec makin sempit dengan sumber daya seadanya. Merekonstruksi rantai transfer kecil yang bertingkat bukan pekerjaan yang punya cukup personel atau dasar hukum untuk diberesin lembaga itu dalam masa kampanye.
Siapa yang menanggung biayanya
Pemilih pemula Bangsamoro adalah target pasar utama praktik ini, dan banyak dari mereka masih cukup muda hingga transfer dompet terbaca sebagai bantuan, di provinsi tempat hasil melaut atau bertani sehari nggak seberapa. Beberapa ratus peso saja, yang mendarat di dompet di detik-detik terakhir sebelum coblosan, diam-diam mengubah harga seluruh pertarungan, karena kandidat yang bisa menggerakkan uang dalam skala besar lewat kerabat sudah beli start duluan yang nggak bisa ditarik balik oleh batas belanja mana pun di atas kertas.
Kelompok antipenipuan mendorong penyedia e-wallet untuk menandai lonjakan transfer bernilai kecil dalam jumlah besar menjelang hari pemilu, dan mendesak Comelec punya jalur hukum yang lebih cepat ke data itu. Dua-duanya nggak ada untuk September ini. Platform memproses transfer itu sebagai kiriman uang biasa, dan hukum yang membatasi belanja kampanye nggak punya siapa pun yang bisa membaca aplikasinya.
