QR Code yang Dipaksa Supplier Itu Juga yang Dibaca BIR

Supplier beras berhenti terima uang tunai sejak April. Pemilik mal menuliskan kewajiban terima QR di kontrak sewa lapak. Kurir pengantar cuma bawa HP. Pemilik carinderia di Manila atau Cebu yang mau tetap belanja, tetap jualan, dan tetap punya lapak akhirnya cuma bisa melakukan satu hal: menempel QR code GCash dan Maya di sebelah mesin kasir.

QR itu mengerjakan dua hal sekaligus. Memindahkan uang. Sekaligus mencatat setiap peso, selamanya, di buku besar yang tidak dikuasai si pemilik.

Ekonomi tunai dulu jadi bantalan

Carinderia hidup dari uang tunai bukan tanpa alasan. Sepiring lauk ₱45, nasi ₱12, minuman ₱20, semuanya tak meninggalkan jejak. Marginnya tipis, tapi risiko pajaknya lebih tipis lagi, karena tak ada yang bisa membuktikan berapa piring yang keluar di hari Selasa.

Bantalan itu langsung hilang begitu pembayaran jadi digital. Setiap transaksi tersimpan di riwayat dompet. Setiap penyelesaian masuk ke rekening bank yang punya nama. Bureau of Internal Revenue (BIR, otoritas pajak Filipina) beberapa tahun terakhir terus menekan platform pembayaran untuk memunculkan aktivitas semacam ini, dan warung makan kecil adalah tangkapan paling gampang di jaring itu.

Pemilik yang tak pernah mendaftar, atau yang mendaftar sebagai usaha kecil lalu diam-diam saja, mulai kebagian surat. Penghasilan yang dulu tak tercatat karena tunai kini tercatat penuh oleh QR code.

Biayanya melahap apa yang tak dimakan pajak

Belum lagi potongannya. Transaksi dompet digital kena biaya proses yang di banyak skema merchant kecil mencapai sekitar 3 persen, dan buat usaha yang untung seporsinya cuma beberapa peso di atas modal, 3 persen itu bukan pembulatan receh. Itu penentu antara bisa isi ulang tabung LPG atau nggak.

Penjualan tunai ₱45 ya tetap ₱45. Penjualan yang sama lewat QR masuknya jadi lebih sedikit, setelah platform ambil jatahnya. Kalikan itu ke tiap piring, tiap hari, dan si pemilik jadi harus bayar cuma untuk bisa dibayar, atas makanan yang harganya dipatok buat orang yang masih menghitung koin.

Supplier mendorong perubahan ini karena tagihan mereka cair lebih cepat. Pemilik mal mendorongnya karena bikin pelaporan mereka lebih mulus. Kurir tak bawa uang tunai karena begitu keputusan armadanya. Tak satu pun dari mereka menanggung biaya atau pajaknya. Semua itu jatuh langsung ke orang yang memasak adobo.

Nggak ada yang nawarin si pemilik pilihan

Yang dijual adalah kenyamanan. Yang datang adalah beban kepatuhan dan potongan margin, ditimpakan ke pemain terkecil di rantai ini, dengan janji bahwa go digital itu artinya kemajuan.

Menformalkan ekonomi informal memang tujuan nyata, dan ada argumen kuat di baliknya. Pemilik yang terdaftar bisa akses pinjaman, bisa terbitkan kuitansi, dan berhenti sembunyi-sembunyi. Tapi versi yang berjalan sekarang menumpuk seluruh biaya transisi ke carinderia, dan waktunya kejam: pelaporan datang duluan sebelum keringanan apa pun tiba.

Para pegiat usaha kecil sudah lama menandai ketimpangan ini. Opsi pajak penghasilan flat 8 persen dan pembebasan untuk usaha mikro tingkat barangay memang ada di atas kertas. Untuk mencapainya butuh registrasi, pembukuan, dan waktu yang tak dimiliki warung dua tungku yang buka dari pagi sampai tutup.

Jadi QR code itu tetap menempel di samping kasir, karena supplier tak mau jual beras dengan uang tunai dan kontrak sewa mewajibkannya. Si pemilik bayar biaya untuk memindahkan uang, bayar pajak atas uang yang direkam QR itu, dan sekarang mematok seporsi ₱50, bukan ₱45 lagi, sambil berharap manong yang tiap siang makan di situ tak pindah ke lapak sebelah.