Relawan Kerja di Grup Viber, Comelec Cuma Akui yang Punya Pengacara Manila

Tujuh minggu sebelum pemungutan suara BARMM pada 14 September, kerja koordinasi yang sebenarnya justru terjadi di grup chat. Relawan party-list di Maguindanao dan Lanao del Sur saling tukar penempatan TPS lewat Telegram, mem-backup-nya di Viber kalau-kalau satu aplikasi tumbang, dan nge-screenshot semuanya dua kali karena nggak ada yang percaya satu kanal bakal selamat sampai minggu pemilu.

Beginilah cara pengawasan pemilu benar-benar berjalan di seluruh wilayah sekarang. Tapi akreditasi resmi yang diakui Comelec (komisi pemilu Filipina) jalan di jalur yang sama sekali berbeda, dan di celah antara keduanya itulah masalahnya bersarang.

Berkas menghargai tim hukum, bukan jaringan relawan

Aturan akreditasi Comelec untuk lembaga pemantau warga dan pengawas party-list berjalan lewat pengajuan berkas, kehadiran sidang, dan tenggat yang menguntungkan organisasi yang punya pengacara langganan. Kelompok yang bisa mengirim pengacara ke Intramuros lolos proses. Kelompok yang mengandalkan tenaga relawan dan satu Google Drive bersama malah diberi tahu berkasnya nggak lengkap, setelah jendela pendaftaran tutup.

Para pegiat pemantau pemilu sudah bertahun-tahun menyoroti pola ini: standar akreditasi menyaring berdasarkan kapasitas administratif, bukan berdasarkan berapa banyak pengawas terlatih yang benar-benar bisa ditempatkan di depan kotak suara. Di BARMM, tempat relawan termuda dan paling aktif kerap datang dari organisasi pemuda lokal ketimbang mesin partai nasional, saringan itu paling menohok orang-orang yang justru paling banyak bekerja.

Chat terenkripsi menambal lubang bikinan aturan

Jadi koordinasi bergerak ke tempat yang nggak dijangkau aturan. Satu kanal Telegram bisa menempatkan puluhan pengawas ke seluruh kecamatan dalam satu sore, dan backup Viber menjaga daftar tetap hidup kalau satu nomor kena flag saat pengecekan registrasi SIM. Kelompok hak digital mencatat betapa cepatnya para pengorganisir di Mindanao pindah ke aplikasi terenkripsi begitu mereka merasa daftar kontaknya bisa berakhir di suatu tempat yang resmi.

Ketangguhan itu nyata, tapi bukan pengakuan. Pengawas yang dikoordinasi lewat Viber tetap butuh tanda pengenal terakreditasi untuk berdiri di dalam TPS dan menyanggah hasil hitung. Grup chat cuma mengantar mereka sampai depan pintu. Berkaslah yang menentukan mereka boleh masuk atau tidak.

Siapa yang tertinggal di luar ruangan

Hasilnya, sistem dua lapis pada hari pemilu. Party-list nasional dengan kantor di Manila mengerahkan pengawas terakreditasi yang bisa mengajukan keberatan resmi atas kecurangan. Kelompok relawan lokal, yang lebih tersambung ke barangay masing-masing dan sering lebih gesit di lapangan, malah cuma jadi pemantau tidak resmi tanpa kedudukan apa pun ketika lembar penghitungan terlihat janggal.

Di wilayah yang hasil penghitungan suaranya diperebutkan klan demi klan sejak siapa pun yang memilih pada 14 September masih belum lahir, kedudukan itulah taruhannya. Comelec secara umum mendorong partisipasi warga dalam pemantauan pemilu, dan para pegiat reformasi sejak lama berargumen bahwa proses akreditasi bisa menimbang kapasitas relawan terlatih sejajar dengan pengajuan berkas hukum.

Sampai itu terjadi, relawan terus membangun jaringan pengawasan di aplikasi yang nggak dibaca Comelec, dan tanda pengenal yang bikin mereka bisa benar-benar menyanggah hasil hitung palsu terus jatuh ke tangan siapa pun yang mampu membayar pengacara yang mengurus berkas tepat waktu.