ASEAN Akui Lisensimu. Calo di Ujung Rantai Tetap Tagih Biaya.
Kesepakatan regional janji bikin sertifikat lintas negara jadi gampang. Tapi di jalur menuju Teluk, aturan tanpa biaya selalu kalah sama orang yang pegang berkasmu terakhir.
Idenya kedengaran rapi. Sejak pertengahan 2000-an, ASEAN sudah menandatangani delapan mutual recognition arrangement untuk jasa profesional, termasuk keperawatan yang diteken di Cebu pada Desember 2006 dan teknik setahun sebelumnya di Kuala Lumpur. Jadi perawat lulusan Manila atau insinyur bersertifikat dari Surabaya bisa bawa kredensialnya lintas negara tanpa harus ikut ujian dari nol lagi. Hambatan berkurang, penempatan lebih cepat, mobilitas lebih murah. Di atas kertas, pekerja yang menuju negara Teluk mestinya bisa nyimpen lebih banyak dari gaji pertamanya.
Masalahnya, kertas itu nggak pernah sampai ke tangan pekerja yang membayarinya. Dalam rantai perekrutan yang memasok rumah sakit di Arab Saudi dan proyek konstruksi di UEA, orang terakhir yang dihadapi pencari kerja jarang agensi resmi. Yang mereka temui itu sub-agen di kota kecil, calo di grup WhatsApp, kenalan sepupu yang katanya kenal orang dalam, dan orang itu tetap memungut biaya yang menurut hukum tidak ada.
Aturan tanpa biaya dan tagihan yang cuek
Department of Migrant Workers (DMW) memberlakukan kebijakan no-placement-fee. Di bawah aturan ini, agensi resmi dilarang membebankan biaya penempatan atau biaya jasa ke pekerja untuk negara tujuan yang tercakup, dan biaya itu ditanggung pemberi kerja. DMW sudah menyatakan terbuka bahwa mereka akan menempuh jalur hukum terhadap agensi yang melanggar. Aturan ini jalan di puncak rantai, tempat audit dilakukan dan lisensi bisa dicabut.
Tapi runtuh di paling bawah. Sub-agen mengganti label biaya jadi biaya proses, medis, pelatihan, atau deposit yang katanya bisa dikembalikan tapi nggak pernah balik. Pekerja tanda tangan kuitansi untuk sesuatu yang bukan penempatan, dan utangnya sudah mulai jalan bahkan sebelum berangkat.
Skalanya nggak kecil. Riset ILO bersama Philippine Statistics Authority menemukan bahwa dari Oktober 2016 sampai September 2019, para pekerja migran Filipina membayar sekitar PHP 100 miliar, kira-kira US$1,9 miliar, untuk biaya perekrutan, rata-rata sekitar US$1.000 per orang. Rata-rata mereka butuh 1,2 bulan gaji cuma buat balik modal atas biaya mendapatkan pekerjaan itu.
Kenapa pengakuan kredensial nggak nyentuh soal uangnya
Ini bagian yang dilewatkan bahasa-bahasa manis di ruang KTT. Mengakui lisensi memang menekan biaya ujian dan berkas. Tapi nggak berpengaruh apa-apa terhadap orang yang menagihmu untuk sekadar menyerahkan berkas itu ke pemberi kerja.
Biaya itu hidup di lapisan antara negara dan pekerja migran, dan nggak ada satu pun mutual recognition arrangement yang mengatur lapisan itu. Kredensial boleh bergerak bebas, tapi pekerja yang memegangnya tetap harus bayar upeti ke calo yang tidak pernah diberi izin oleh kementerian dan sulit dijangkau.
Dibanding beberapa jalur di Asia Selatan, angka Filipina malah kelihatan agak terkendali. Survei biaya migrasi mencatat bahwa pekerja yang berangkat dari negara seperti Pakistan menuju Arab Saudi dan UEA bisa menghabiskan gaji berbulan-bulan di negara tujuan hanya untuk dapat pekerjaan, jauh di atas kira-kira satu bulan gaji yang tercermin dari angka Filipina. Pengerukan gaji sampai berbulan-bulan yang menghancurkan tahun pertama seorang pekerja paling parah terjadi di rantai-rantai itu, dan justru itu yang ingin dicegah oleh aturan DMW supaya jalur Filipina nggak ikut merosot ke sana.
Apa yang benar-benar bisa menjerat sang calo
Razia yang cuma menutup satu perekrut jarang menyelesaikan masalah, karena biayanya tinggal pindah ke tangan tak berizin berikutnya dalam rantai. Pekerja yang berani melapor berisiko kehilangan pekerjaan yang butuh setahun untuk didapat, jadi kuitansi-kuitansi itu memilih diam.
Yang benar-benar menggigit adalah tanggung jawab hukum yang mengikuti aliran uang sampai ke bawah, sehingga agensi resmi ikut bertanggung jawab atas apa pun yang dipungut sub-agennya, plus mekanisme pengembalian dana yang bisa dipicu pekerja dari luar negeri tanpa harus mengorbankan penempatannya. ASEAN boleh saja mengakui setiap ijazah di kawasan ini. Selama biaya di loket terakhir belum jadi masalah hukum bagi seseorang, sebagian gaji pertama itu tetap jatuh ke tangan orang yang namanya tak pernah tercantum di kontrak.
