Badai Menyapu Barangay, Petugas Catatan Sipil di Cebu Bilang Anakmu Bukan Siapa-siapa

Angin merenggut atap, lalu merenggut berkas-berkasmu. Barangay pesisir di Eastern Visayas satu per satu mengosong setelah musim topan yang datang beruntun tanpa memberi jeda untuk pulih. Keluarga mengemas apa saja yang bisa dibawa, lalu pergi ke rumah tita di Cebu atau sepupu di sebuah kompleks perumahan Manila yang satu kamarnya sudah diisi empat orang.

Pindah memang menyelamatkan nyawa. Tapi pindah juga menghapus namamu dari setiap sistem yang menentukan apakah anakmu bisa ke dokter atau duduk di kelas.

Alamat itu segalanya

PhilHealth minta alamat tinggal. Pendaftaran sekolah minta bukti kamu tinggal di wilayah cakupannya. Barangay yang kamu tinggalkan entah kehilangan seluruh arsipnya karena banjir, atau masih mencatatmu di sebuah petak tanah yang rumahnya sudah tak ada lagi. Sementara barangay tempatmu sekarang tak mengakui tamu yang tidur di lantai rumah kerabat.

Jadi kamu hidup di celah. Tidak cukup mengungsi untuk masuk program relokasi resmi, karena namamu tak pernah tercatat di manifes evakuasi. Tidak cukup jadi penduduk untuk dapat layanan, karena kamu tak bisa menunjukkan tagihan listrik atas namamu untuk unit yang bukan kontrakanmu.

Kelompok pendamping keluarga pesisir yang mengungsi melaporkan tembok yang sama, berulang-ulang. Antrean bantuan mencatatmu untuk sekantong makanan. Tak ada antrean yang mencatatmu sebagai orang yang kini tinggal di sini.

Kerabat menanggung apa yang negara tolak tanggung

Sepupu di Cebu berubah jadi program perumahan. Tita di Manila berubah jadi jaring pengaman. Mereka membagi satu gaji untuk dua keluarga, menalangi biaya pendaftaran yang diminta sekolah dari pendatang tanpa dokumen, dan membayar tunai di klinik karena tak ada nomor PhilHealth yang cocok dengan alamat yang sah.

Ini bukan kedermawanan yang direncanakan. Ini yang terjadi ketika relokasi cuma ada di atas kertas untuk orang-orang yang namanya tak pernah kertas itu tulis. Program resmi butuh daftar penerima. Kamu masuk daftar itu lewat pendataan di daerah asal. Keluarga yang mengungsi sendiri demi menghemat waktu justru mendata diri mereka keluar dari antrean.

Tanpa sertifikat, tanpa klaim, tanpa jalan pulang

Di kampung, petak tanahnya mungkin masih ada di bawah lumpur, atau garis pantai sudah menelannya. Sebagian besar keluarga pesisir memegang tanah lewat pendudukan turun-temurun, bukan lewat sertifikat yang sekarang bisa dilambaikan di meja kompensasi. Kalaupun uang relokasi akhirnya cair, yang dibaca duluan adalah sertifikat, dan penduduk asli dibaca paling akhir.

Jadi pilihannya menyempit. Bertahan tanpa jejak di Cebu, tak tercatat dan tak tertagih, tapi juga tak terlayani. Atau kembali ke petak tanah yang terus banjir demi merebut kembali status penduduk yang akan dihapus lagi oleh topan berikutnya.

Solusinya sederhana dan sudah lama diketahui. Biarkan barangay mendaftarkan keluarga pengungsi di tempat mereka benar-benar tidur. Biarkan bukti alamat kerabat plus surat pernyataan menggantikan surat kontrak. Biarkan PhilHealth dan DepEd menerima surat keterangan pengungsian internal, bukan tagihan listrik.

Sampai itu terjadi, badai dihitung sebagai bencana dan keluarga dihitung sebagai nol. Seorang anak kehilangan satu tahun ajaran karena petugas catatan sipil tak bisa membaca barangay yang terendam sebagai alamat rumah. Klinik menagih tarif penuh karena sistem bilang orang ini tinggal di mana-mana kecuali di suatu tempat. Kerabatnya yang bayar. Daftarnya tetap bersih.