CALAX Bayar Pemilik Tanah Dicicil, Petani Penggarap Cuma Dikasih Tanggal Pindah

Tol Cavite-Laguna terus melahap lahan pertanian Calabarzon, dan berkas administrasinya menunjukkan siapa yang dianggap penting. Pemilik tanah bersertifikat meneken kesepakatan pembebasan lahan yang dibayar dengan cicilan. Petani penggarap yang benar-benar menggarap petak itu cuma dapat tanggal relokasi dan nomor kavling yang tak akan pernah jadi milik mereka.

Jurang itulah inti ceritanya. Berdasarkan RA 10752, undang-undang pembebasan lahan, kompensasi menempel pada orang yang memegang sertifikat. Jadi nama abogado di surat tanah yang menerima uang, sementara keluarga yang sudah puluhan tahun menanam padi atau sayuran di lahan seluas satu hektar itu keluar cuma dengan lembar pemukiman kembali. Di Calabarzon, penggarap bukan angka yang bisa diabaikan. Merekalah alasan lahan itu bisa digarap sejak awal.

Siapa yang dilihat oleh kontrak

Ikuti aliran uangnya, polanya jelas. Pemilik bersertifikat bisa bernegosiasi, kadang menahan diri, dan menarik pembayaran ke beberapa termin yang setidaknya memberi mereka daya tawar. Penggarap cuma didata dalam sensus, dijanjikan lokasi relokasi, lalu diberi tahu tanggalnya. Tanpa sertifikat, tak ada posisi tawar, artinya jadwalnya mengikuti jam proyek, bukan musim panen keluarga itu.

Lokasi relokasinya pun punya jebakan sendiri. Keluarga yang tergusur karena jalan tol dan bandara di seantero Luzon sudah pernah teken untuk kavling yang ternyata rawan banjir, tak ada fasilitas, atau sejam jauhnya dari pekerjaan yang menghasilkan. Sambungan gratis yang dijanjikan belakangan muncul jadi tagihan bulanan. Presentasi saat konsultasi dan kenyataan di alamat pemukiman baru jarang cocok, dan begitu keduanya menyimpang, sawahnya sudah keburu tertimbun urukan.

Paket pekerjaan tanah dan siapa yang pegang

Yang memegang paket pekerjaan tanah adalah kontraktor berafiliasi China, dan di sinilah pembaca dianggap bodoh kalau kita pura-pura detail itu netral. Modal konstruksi berafiliasi China membawa cara kerja yang khas ke proyek-proyek Filipina: gali dan pindahkan tanah secepat mungkin, anggap izin sebagai garis finis, perlakukan konsultasi warga sebagai formalitas yang harus dilewati, bukan syarat yang harus dipenuhi. Pengembang Filipina, penerbit izin, dan pejabat LGU (pemerintah daerah setempat) menyetujui kecepatan itu karena juga menguntungkan target waktu mereka.

Jadi kontraktor asing ini memang aktor nyata di sini, bukan sekadar permintaan tanpa wajah, tapi dia tidak bekerja sendirian. Petani penggarap kehilangan petak yang sama entah backhoe-nya bermerek China atau bukan, karena mesin lokalnya, jurang kepemilikan sertifikat, undang-undang kompensasi, dan LGU yang ingin cepat-cepat menggunting pita, semuanya sudah dirancang untuk melindungi pemilik dan memproses semua orang lain seadanya.

Yang tidak diselesaikan oleh izin

Sertifikat kepatuhan lingkungan dan izin pembebasan lahan membuat pekerjaan tanah bisa jalan. Keduanya tak menanyakan apakah keluarga yang tinggal di lahan itu punya tempat lain yang benar-benar layak. Izin itu lampu hijau buat alat berat, bukan penyelesaian soal siapa berutang apa kepada siapa.

Perhatikan apa yang terjadi setelah sensus ditutup. Kelompok advokasi yang memantau penggusuran di Calabarzon melaporkan urutan yang sudah biasa: keluarga penggarap pindah ke lokasi relokasi, tak menemukan mata pencaharian yang terjangkau, lalu perlahan balik ke sekitar jalan raya atau jadi pemukim informal di tempat lain. Penertiban di satu titik izin berubah jadi masalah penggusuran di titik berikutnya.

Tuntutannya sempit dan sudah lama. Penggarap yang menggarap lahan seharusnya diberi kompensasi sebagai pekerja yang kehilangan mata pencaharian, bukan diproses sebagai penghuni liar yang dikasih tanggal pindah. Sekarang yang terjadi: surat tanah menerima uang dicicil, sementara cangkul cuma dapat tiket bus.