Cebu Bikin Prototipe, Dana ASEAN Nolak Sertifikat Keselamatan Filipina

Seorang founder hardware di Cebu bisa saja bikin prototipe yang benar-benar jalan, tapi tetap habis berbulan-bulan bayar konsultan cuma biar produknya legal di atas kertas. Uangnya lari ke auditor ISO, lab pengujian, dan calo izin yang hafal loket agensi mana yang bergerak. Produknya berfungsi. Yang jadi bisnisnya sekarang malah urusan dokumen.

Jebakannya makin sempit begitu duit regional ikut masuk. Dana yang terhubung ASEAN dan hibah lintas negara minta sertifikasi yang, pada praktiknya, nggak cukup dipenuhi oleh tanda keselamatan lokal Filipina. Jadi founder yang sudah bayar sertifikat domestik harus bayar lagi untuk sertifikat yang diakui checklist si pemberi dana. Dua putaran pengujian, dua tumpuk tagihan, satu produk yang belum keluar dari bengkel.

Biayanya datang sebelum penjualan pertama

Founder software bisa iterasi cukup modal cloud credits. Founder hardware di Davao dan Cebu menanggung bill of materials, berkas kepatuhan, dan antrean lab. Kelompok advokasi yang memantau startup Filipina sudah menandai ini bertahun-tahun: negara mendanai ide, tapi jarang mendanai bagian tengah yang membosankan, yaitu fase sertifikasi tempat kas paling cepat terbakar sementara pendapatan masih nol.

Nggak ada yang ilegal di sini. Pengujian keselamatan ada alasannya, dan perangkat yang menyentuh listrik, baterai, atau manusia memang harus lolos standar yang nyata. Masalahnya ada di duplikasinya. Ketika sertifikat Filipina nggak dianggap oleh dana regional yang menandatangani cek, standar itu berhenti melindungi siapa pun dan mulai memajaki si founder dua kali.

Pengakuannya ada, tapi nggak dipakai

Filipina adalah salah satu dari sepuluh negara ASEAN yang ikut Sectoral Mutual Recognition Arrangement untuk Peralatan Listrik dan Elektronik, ditandatangani pada 2002. Perjanjian ini mencakup perangkat bertenaga baterai dan listrik tegangan rendah, serta mengatur saling terima laporan uji dan sertifikasi antarnegara anggota. Di dalam negeri, DTI Bureau of Philippine Standards menjalankan skema PS Quality and Safety Certification Mark dan memelihara daftar publik lab pengujian, auditor, dan lembaga inspeksi yang diakui, termasuk lab asing yang dapat BPS Certificates of Recognition.

Di atas kertas, sertifikat Filipina milik seorang founder mestinya bisa lintas negara. Kenyataannya, dana dan pembeli yang bergerak paling cepat tetap kembali ke tanda yang sudah dipercaya daftar pengadaan mereka sendiri. Jadi cap Filipina diabaikan, dan si founder tetap harus bayar yang kedua. Perjanjiannya sudah diteken. Pengakuannya saja yang nggak nyampai ke loket hibah.

Maka si founder mengambil langkah yang paling masuk akal. Sebagian mendirikan holding di Singapura, tempat sertifikat yang dipercaya dana regional lebih gampang didapat. Sebagian lagi mengirim batch produksi pertama ke Jakarta dan jualan di sana sebelum pembeli Filipina sempat melihatnya. Prototipenya dibuat di sini. Pendapatannya tercatat di tempat lain, dan basis pajak ikut ke mana pendapatan pergi.

Solusinya bukan hibah baru yang diumumkan di sebuah KTT. Solusinya membuat pengakuan yang sudah tertulis benar-benar mengikat, supaya tanda DTI-BPS lolos di dana dan pembeli yang selama ini terus melambaikannya lewat begitu saja. Sampai itu terjadi, tagihan dari konsultan ISO bakal terus datang lebih dulu ketimbang pelanggan pertama, dan Cebu serta Davao bakal terus mengekspor tim hardware terbaik mereka, satu pendirian perusahaan demi satu pendirian perusahaan.