QR-nya Discan di Bacolod, Aturannya Ditentukan dari Singapura dan Shenzhen
Jalur pembayaran lintas negara ASEAN menjanjikan pasar lebih luas buat founder fintech di Negros. Tapi aturan data yang menumpang di bawahnya tunduk pada pihak lain.
ASEAN terus menjual satu jalur pembayaran tunggal sebagai pemersatu besar: QR code dari Bacolod bisa dibayar di Bangkok, dan pedagang di Davao bisa menerima scan dari turis Jakarta tanpa jaringan kartu mengambil potongan. Janji itu nyata. Yang dilewati dari janji itu adalah siapa yang menulis aturan di balik kode itu.
Seorang founder muda di Bacolod yang lagi bikin aplikasi pembayaran tidak punya hak memilih aturan-aturan itu. Standar interoperabilitas, protokol settlement, pengecekan identitas yang tertanam di setiap transaksi, semua ditentukan oleh prosesor yang punya modal untuk membangun skala regional. Dan modal itu kebanyakan dari China dan Singapura. Si founder membangun di atasnya. Fondasinya milik orang lain.
Skala menentukan siapa yang bikin standar
Jalur pembayaran memberi keuntungan buat yang ukurannya besar. Jadi perusahaan yang sudah terbiasa memindahkan miliaran lintas negara otomatis jadi infrastruktur yang dipakai semua orang. Jaringan QR lintas negara di Asia Tenggara tumbuh dari kesepakatan bilateral antar bank sentral, dan prosesor swasta yang menjahitnya bersandar pada pemodal di ekosistem fintech Singapura serta infrastruktur super-app China yang sudah menguasai pembayaran mobile di negaranya sendiri.
Semua itu tidak otomatis jahat. Interoperabilitas itu bagus. Biaya settlement yang lebih kecil juga bagus. Masalahnya muncul di bagian cetakan kecil. Soalnya kalau transaksimu menumpang jalur yang aturannya ditentukan pihak asing, aturan soal di mana data itu disimpan, siapa yang bisa membacanya, dan pengadilan mana yang menangani sengketa, semuanya diputuskan di yurisdiksi tempat bisnismu tidak pernah beroperasi.
Rezim data Singapura ketat dan terdokumentasi dengan baik. Aturan data China mengarahkan pengelolaan dan akses lewat kerangka hukumnya sendiri, dan jalur yang disentuh infrastruktur terkait China bisa berarti kewajiban kepatuhan yang pertama-tama tunduk pada Beijing. Founder di Bacolod yang membaca Philippine Data Privacy Act sedang membaca satu buku aturan. Jalur di bawahnya mungkin tunduk pada dua yang lain.
Founder lokal yang menanggung risikonya
Di sinilah jepitannya. Si founder menanggung liabilitas ke regulator Filipina untuk setiap peso dan setiap titik data, tapi syarat yang memungkinkan dia memenuhi liabilitas itu ditentukan di hulu, di dalam kontrak yang dia tanda tangani, bukan dia negosiasikan. Kalau jalur itu mengubah ketentuan residensi datanya, dia harus menyesuaikan atau kehilangan akses. Kalau catatan seorang merchant ditarik lewat perintah asing, dia harus menjelaskannya ke National Privacy Commission dengan dokumen yang tidak pernah dia kuasai.
Inilah tawaran yang terus disodorkan integrasi ASEAN ke para founder muda di seluruh kawasan. Kamu dapat jangkauan yang mustahil kamu bangun sendirian, dan sebagai gantinya kamu membangun seluruh bisnismu di atas fondasi yang aturannya tidak bisa kamu sentuh. Jangkauannya memang nyata. Ketergantungannya juga.
Izin dari BSP (bank sentral Filipina) memang membuatnya bisa beroperasi. Tapi itu bukan jaminan bahwa jalur tempat dia beroperasi tunduk pada Manila. Pertanyaan yang layak diajukan sebelum peluncuran QR lintas negara berikutnya jelas: ketika data transaksi seorang merchant di Bacolod ditarik oleh pengadilan yang namanya belum pernah dia dengar, siapa yang bayar dendanya, dan siapa yang berhak membaca berkasnya? Sekarang jawabannya: si founder yang bayar, dan boleh jadi dia tidak akan pernah melihat berkas itu sama sekali.
