Cucu, Tolong Buktikan Kakekmu Datang Naik Perahu Tahun 1955
Pendataan ulang catatan sipil 2026 di Sulawesi Utara menuntut bukti kedatangan dari zaman sebelum dokumen yang bisa membuktikannya pernah ada.
Di sebuah kantor catatan sipil di Manado, seorang petugas meminta perempuan 24 tahun membawa dokumen yang mestinya diarsipkan sekitar tahun 1955, kalau memang pernah diarsipkan. Dokumen itu seharusnya menunjukkan kapan kakeknya menyeberang dari Mindanao. Kertas seperti itu tidak ada. Dan memang tidak akan pernah ada.
Inilah jebakan yang dipasang program pembersihan data catatan sipil 2026 di Sulawesi Utara untuk ribuan keluarga keturunan Filipina di Manado dan sekitarnya. Negara mau pembukuan yang rapi. Tapi pembukuan itu menuntut jawaban atas pertanyaan yang usianya lebih tua daripada kemampuan siapa pun di keluarga ini untuk menjawabnya.
Penyeberangan yang lebih tua dari berkasnya
Orang Filipina sudah lalu-lalang antara Mindanao dan Sulawesi Utara selama lebih dari seabad. Lautnya sempit, jalur dagangnya tua, dan perbatasan datang belakangan setelah perahu-perahu itu. Para kakek menetap, menikah dengan warga lokal, membesarkan anak yang lalu punya anak lagi. Tidak ada yang mencap kedatangan, karena kedatangan bukanlah sebuah peristiwa. Itu cuma hari Selasa biasa.
Ketidakresmian ini baik-baik saja sampai ada database yang butuh tanggal lahir, kolom kewarganegaraan, dan jejak dokumen. Program pembersihan ini menganggap entri yang kosong sebagai kejanggalan yang harus diberesin, bukan kondisi wajar orang-orang yang menyeberangi laut jauh sebelum arsipnya dibangun.
Hukum kewarganegaraan Indonesia sebagian besar berjalan atas dasar keturunan. Kalau status kakekmu tidak pernah tercatat, status ayahmu mewarisi kekosongan itu, dan statusmu juga. Tiga generasi kekosongan menumpuk jadi satu orang yang lahir di sini, sekolah di sini, dan kerja di sini, tapi tidak bisa membuktikan satu pun secara resmi di atas kertas.
Bukan urusan negara mana pun untuk membereskan
Manila juga tidak siap dengan solusi. Mengklaim pengakuan sebagai warga Filipina berarti harus mendokumentasikan keberangkatan kakek yang sama, yang lagi-lagi menghasilkan kertas kosong yang sama dari sisi selat yang satunya. Kelompok advokasi yang menangani isu tanpa kewarganegaraan di kawasan ini mencatat, orang-orang yang terjepit di antara dua sistem administrasi cenderung jatuh di antara keduanya, karena tiap kantor membaca celah itu sebagai tanggung jawab negara sebelah.
Jadi bebannya jatuh ke orang termuda di ruangan. Dialah yang punya smartphone, kesabaran buat antre, dan masa depan panjang yang bisa hilang kalau ini berantakan. Dia habiskan jatah cutinya buat mengejar akta baptis dari paroki yang pernah kebanjiran, arsip sekolah dari lembaga yang sudah merger, dan surat pernyataan tetangga dari para sesepuh yang meninggal lebih cepat daripada proses berkasnya jalan.
Yang dipertaruhkan bukan hal abstrak. Tanpa status sipil yang jelas, buka rekening bank jadi lebih susah, kerja formal minta nomor-nomor yang dia nggak punya, dan mengurus pernikahan atau akta kelahiran anak berubah jadi proyek bertahun-tahun sendiri. Kekosongan itu menggandakan diri. Anaknya kelak mewarisi kolom kosong yang sama seperti yang dia warisi.
Tagihan buat perahu yang tak pernah dicatat
Program pembersihan ini bakal ditutup sesuai jadwal. Berkas yang beres dapat cap. Berkas yang tidak bisa menyodorkan dokumen berusia 70 tahun akan ditandai, ditunda, atau dibiarkan menggantung tanpa suara, yang efeknya sama saja dengan penolakan.
Di suatu tempat, sebuah keluarga sedang memindai foto retak seorang kakek di atas perahu nelayan, berharap wajah itu bisa dihitung sebagai bukti. Tidak bisa. Kantor itu mau formulir yang tak pernah dia isi, untuk penyeberangan yang tak pernah terpikir buat dia laporkan, dan sekarang cucu-cucunya yang ditagih ongkos dari kesunyian itu.
