Dapat Tanah di Bukit, Kerjanya Tetap di Zona Banjir

Lokasi relokasinya jauh dari sungai yang meluap Agustus lalu. Sertifikatnya asli. Lahannya nyata. Yang nggak ada cuma satu: jalan yang bisa dipakai orang buat cari nafkah.

Jadi keluarga yang dipindah tetap mengirim pencari nafkahnya balik setiap pagi. Ke zona banjir. Ke pasar, ke lokasi proyek, ke usaha kecil yang bayar tagihan. Empat jam sehari, di rute yang nggak dilewati satu jeepney pun.

Aman dari Air, Terputus dari Pekerjaan

Banjir di Zambales pada Agustus 2026 datang dari musim monsun barat daya yang menguat, bukan dari topan. Sungai Sto. Tomas yang penuh lahar menjebol tanggul dan meluap, menghanyutkan jembatan menuju Barangay Sta. Fe, sebuah desa terpencil di dataran tinggi San Marcelino, dan menimbun rumah-rumah dengan pasir dan lumpur. Zambales menetapkan status darurat bencana pada 21 Agustus, dan kantor provinsi melaporkan kerugian lebih dari P591 juta.

Dewan penanggulangan bencana provinsi mencatat sekitar 5.770 keluarga terdampak, kira-kira 17.317 orang. Relokasi di Filipina, seperti kebanyakan program hunian pascabencana, diukur dari jumlah bangunan yang berdiri dan lahan yang dibagikan. Lembaga menghitung atap. Nggak ada yang menghitung apakah orang di bawah atap itu masih bisa menjangkau pekerjaannya.

Di atas kertas, hitungannya sederhana. Menjauh dari air, tinggal di tempat yang nggak akan dijangkau banjir berikutnya. Tapi hitungan yang sebenarnya mereka jalani beda. Upah tetap tinggal di tempat banjir tadi. Mata pencaharian, pembeli, pekerjaan, semuanya tetap di sana.

Tukang kayu nggak bisa mengangkut lokasi proyek ke perumahan baru. Pedagang nggak bisa memindahkan pelanggan tetapnya ke lahan yang sepi pengunjung. Lahannya berubah. Alamat gajinya tidak.

Ongkos Perjalanan Menggerus Sisa yang Ditinggalkan Banjir

Empat jam sehari lenyap buat transportasi yang nggak pernah dipikirkan siapa pun. Di rute tanpa izin trayek jeepney, keluarga menyambung-nyambung kendaraan apa saja yang lewat, dan ongkosnya menumpuk. Di hari yang buruk, transportasi menyedot porsi besar dari hasil kerja.

Ini pola yang terdokumentasi di banyak relokasi pascabencana di Filipina, bukan keanehan satu provinsi. Relokasi berulang kali jalan tanpa sistem transportasi umum atau subsidi ongkos. Keluarga di lokasi terpencil melaporkan terputus dari pekerjaan dan sekolah. Lokasinya dipilih karena tanahnya murah dan risiko banjirnya rendah, tanpa satu garis pun di peta soal bagaimana orang menjangkau penghasilan. Transportasinya baru datang bertahun-tahun kemudian, itu pun kalau ada rutenya sama sekali.

Catatan relokasi di negara ini menunjukkan keluarga perlahan balik lagi mendekati pekerjaan, menyewa kamar dekat lokasi kerja dan menyimpan lahan aman itu sebagai jaminan menghadapi bencana berikutnya. Dua biaya hunian di tempat yang tadinya cuma satu. Relokasi yang mestinya menghemat uang malah menggandakannya.

Garis yang Dilewatkan Perencana

Hunian pascabencana dijual sebagai perlindungan. Keluarganya paham tawaran itu. Mereka ambil lahannya. Mereka berhenti membangun ulang di tempat yang dijangkau air.

Yang nggak pernah dikasih tahu ke mereka: rencananya berhenti di batas tanah. Nggak ada izin trayek jeepney buat jalan baru. Nggak ada subsidi transportasi buat yang mengungsi. Nggak ada program mata pencaharian yang ikut pindah bersama mereka. Negara memindahkan alamat mereka lalu menganggap urusan kerja jadi tanggung jawab orang lain.

Jadi si pekerja menyetel alarm sebelum subuh, menempuh empat jam menyeberangi provinsi, dan absen masuk di tanah rawan banjir yang sama, tanah yang pemerintah pindahkan keluarganya dari sana. Lahannya aman. Dia cuma nggak boleh tinggal di situ sambil makan.