Dibayar Stablecoin, Ditagih Pajak Pakai Peso, dan Ruginya Kamu yang Nanggung

Seorang freelancer di Cebu mengirim invoice ke klien di Dubai, dibayar pakai USDC lewat wallet, tukar ke peso di exchange lokal, lalu cash out lewat GCash. Beberapa waktu kemudian, BIR (kantor pajak Filipina) mengirim surat ketetapan yang membaca seluruh rantai itu sebagai satu angka penghasilan yang katanya tidak dilaporkan. Masalahnya, tidak ada satu pun orang di kantor pajak yang sepakat angka mana yang sebenarnya berlaku.

Beginilah kekacauan yang sekarang menimpa pekerja muda di Cebu dan Davao yang menagih klien luar negeri lewat Upwork dan aplikasi remitansi. Bayarannya masuk dalam bentuk token atau stablecoin, nilainya tergerus setiap kali ditukar, dan begitu cair jumlahnya sudah lebih kecil dari yang tertulis di invoice. Surat ketetapan pajak itu mengabaikan semua itu.

Nilai yang tak ada yang mau menetapkan

Akar masalahnya, tidak ada regulasi atau ketetapan BIR yang khusus soal kripto. Penghasilan kripto dipajaki di bawah aturan umum pajak penghasilan dalam National Internal Revenue Code, aturan sapu jagat yang sama yang mengatur setiap peso yang kamu hasilkan. Jadi freelancer cuma bisa menebak: apakah yang dipakai harga token saat masuk wallet? Kurs saat ditukar? Atau jumlah peso yang akhirnya nyampe ke GCash? Tiap opsi menghasilkan angka berbeda, dan saat petugas pajak menebak, biasanya angka tertinggi yang menang.

Pengawasan yang memang ada justru berada di tempat lain. SEC mengeluarkan aturan Crypto-Asset Service Provider pada 2025, dan BSP punya kerangka Virtual Asset Service Provider, keduanya menyasar platform, bukan orang yang mencairkan uang. Tak satu pun menjelaskan ke freelancer cara mengonversi stablecoin ke peso lewat tiga aplikasi lalu melaporkannya. Tanpa langkah itu, surat ketetapan cuma jadi perkiraan, dan perkiraan jarang berpihak ke orang yang dipajaki.

Jadi pekerja dipajaki berdasarkan nilai puncak token di atas kertas, bukan jumlah yang sudah menyusut yang benar-benar sampai ke rekening. Selisih, biaya swap, slippage, sampai markup exchange semuanya lenyap dari perhitungan. Yang bagi freelancer adalah kerugian, oleh BIR dihitung sebagai keuntungan kena pajak.

Siapa yang harus membuktikan

Nah, ini bagian yang paling menyakitkan. Karena tak ada metode yang tertulis, freelancer harus menyusun ulang seluruh jejaknya: timestamp wallet, screenshot exchange, log GCash, tanggal invoice, plus kurs yang cocok untuk masing-masing. Karyawan bergaji tetap tak pernah harus begini karena slip gaji sudah mengurus semuanya.

Kebanyakan freelancer nggak menyimpan catatan sedetail itu, dan platform bikin ini makin susah. Upwork mengekspor satu angka, wallet angka lain, exchange angka ketiga. Menyocokkan ketiganya itu pekerjaan tersendiri, tanpa bayaran, dan sekarang harga dari salah hitung adalah denda plus tambahan atas penghasilan yang aslinya tak pernah sebesar yang tertulis di kertas.

Tekanannya cuma bergerak ke satu arah. Filipina sudah ikut menandatangani OECD Crypto-Asset Reporting Framework, dengan pertukaran data pertama dijadwalkan pada 2028. Artinya, informasi wallet dan exchange bakal mulai mengalir ke kantor pajak, mau soal penilaian nilainya sudah beres atau belum.

Orang-orang yang terjebak di sini adalah pekerja awal karier yang terjun ke freelance karena pasar kerja lokal nggak sanggup membayar mereka layak. Mereka ambil klien dolar demi mengalahkan upah peso, dan mata uang yang mereka terima justru sama dengan yang tak bisa dinilai oleh kantor pajak.

Satu aturan yang jelas sebenarnya bisa menyelesaikan sebagian besar masalah ini. Tetapkan jumlah kena pajak berdasarkan nilai peso yang cair ke rekening di Filipina, izinkan kerugian swap dan platform sebagai pengurang, dan seragamkan kurs mana yang berlaku. Selama itu belum tertulis, surat ketetapan tetap jadi tebakan, tebakannya selalu tinggi, dan freelancer bayar pajak atas uang yang sudah lenyap sejak proses swap.