Disuruh Pindah ke Tanah yang Belum Sepenuhnya Dibeli Pemerintah

Sebuah barangay pesisir di Northern Samar perlahan tenggelam. Setiap musim badai, air pasang merangsek makin jauh ke daratan, lantai dasar rumah warga terendam air laut berhari-hari, dan surat perintah relokasi sudah dibagikan. Pindah ke pedalaman, begitu bunyinya. Lahannya katanya siap.

Masalahnya, lahan itu belum siap sama sekali. Tanah yang ditawarkan pemerintah daerah berdiri di atas bidang yang belum tuntas dibebaskan. Proses peralihannya mandek entah di mana, antara survei dan pembayaran, jenis urusan administrasi yang lama-lama sunyi karena tidak ada yang menindaklanjuti. Warga disuruh membangun hidup di atas sertifikat yang masih atas nama orang lain.

Pembebasan lahan yang tak pernah kelar

Pembebasan tanah menurut hukum Filipina punya tahapan. LGU mengajukan gugatan, menyetor ganti rugi sementara, memperoleh surat penguasaan, lalu menyelesaikan harga yang adil belakangan. Lewat satu tahap saja, seluruh prosesnya menggantung. Pemilik lahan bisa menggugat. Warga yang dipindahkan ke bidang itu tak punya kepastian, tak punya sertifikat sendiri, tak punya apa pun yang bisa bertahan menghadapi putusan pengadilan.

Kelompok pendamping komunitas pesisir yang terusir sudah pernah menyoroti pola ini. Lokasi relokasi diumumkan cepat-cepat karena butuh momen peletakan batu pertama untuk difoto. Tulang punggung hukum peralihan lahannya menyusul pelan-pelan, atau tak pernah rampung. Warga pindah dengan modal keyakinan, lalu baru sadar keyakinan bukanlah sertifikat tanah.

Di atas bukit, lautnya hilang

Andai berkasnya beres besok pun, persoalan yang lebih berat tetap ada. Ini keluarga nelayan. Para lelaki melaut dengan banca sebelum subuh, para perempuan menyortir dan menjemur hasil tangkapan, anak-anak akrab dengan air seperti anak lain hafal rute berangkat sekolah. Relokasi ke pedalaman memberi mereka sepetak tanah, sebuah tembok, dan tak ada tempat menurunkan perahu di dekatnya.

Tak ada yang menganggarkan pengganti mata pencaharian dari melaut. Di atas bukit tak ada padanannya. Program relokasi yang menjauhkan orang dari satu-satunya sumber penghasilan bukanlah penyelamatan. Itu cuma versi lebih lambat dari kehilangan yang sudah lebih dulu diberikan laut.

Organisasi nelayan setempat sudah menyuarakan ini dalam konsultasi yang lebih terasa seperti pemberitahuan. Lokasi dipilih karena murah dan tersedia, bukan karena mempertimbangkan apakah orang yang dikirim ke sana masih bisa menghidupi diri. Mata pencaharian muncul di rencana sebagai poin bertanda "nanti", dan "nanti" itu punya kebiasaan tak pernah datang.

Perubahan iklim bergerak lebih cepat daripada kantor pertanahan

Barangay itu tidak memilih untuk tenggelam. Kenaikan permukaan laut dan badai yang makin kuat yang menentukan, dan tanggapannya berupa relokasi yang disusun terburu-buru di atas lahan yang secara hukum belum bisa diserahkan.

Kini warga memegang dua hal yang sama-sama mustahil. Rumah yang kebanjiran dan sepetak tanah yang tak bisa mereka miliki. Air pasang terus datang, pembebasan lahan terus mandek, dan perahu-perahu tak punya tempat berlabuh begitu jalan habis dimakan pantai.