Dua Tahun Ambil Jurusan TVL, Tetap Digaji Magang Sebelum Ada Kontrak
Lulusan SMA di Cavite dijanjikan kemitraan pabrik. Yang mereka dapat: on-the-job training bergaji minim, ijazah yang mentok di gerbang, dan kontrak yang terus molor.
Seorang lulusan di Cavite menyelesaikan dua tahun di jurusan Technical-Vocational-Livelihood (TVL), memegang ijazahnya, lalu melapor ke pabrik mitra yang dijanjikan di brosur. Bulan demi bulan, bayarannya cuma tertulis sebagai tunjangan trainee. Tanpa kontrak. Tanpa tunjangan. Tanpa tanggal mulai untuk pekerjaan yang sebenarnya.
Inilah kesepakatan yang diterima ribuan siswa SMA di Cavite ketika mereka memilih TVL ketimbang jalur akademik. Tawarannya sederhana: lewati jalan memutar lewat kuliah, belajar keterampilan, langsung masuk ke kawasan industri yang mengelilingi provinsi itu. Per Maret 2021, Cavite menampung 764 perusahaan terdaftar PEZA, terbanyak kedua di CALABARZON setelah Laguna. Ruang kelas semestinya jadi jembatan ke semua itu.
Kemitraan yang bayarannya kayak sedekah
Kemitraan sekolah dan industri memang nyata, dan sebagian berhasil. Tapi para lulusan dan aktivis menggambarkan periode panjang "on-the-job training" yang isinya mirip shift kerja penuh dengan upah cuma sebagian kecil. Perusahaan dapat tenaga kerja yang secara hukum bisa dibayar murah. Sekolah mencatatnya sebagai penempatan kerja. Lulusannya dapat satu baris di CV dan upah harian yang nyaris cuma cukup buat ongkos jeepney.
Skema ini bersandar pada satu celah. Trainee bukan karyawan, jadi aturan upah minimum bisa dibengkokkan. Para aktivis buruh sudah bertahun-tahun menyoroti bagaimana OJT yang dipanjang-panjangkan dan skema magang dipakai untuk mengakali pengangkatan jadi karyawan tetap. Pekerjanya mengerjakan tugas karyawan reguler, sementara di atas kertas mereka dibilang masih belajar.
Ijazah yang mentok di gerbang pabrik
Ijazah TVL dipromosikan sebagai bukti keterampilan. Di gerbang pabrik, nilainya kecil sekali. Banyak perusahaan minta National Certificate dari TESDA, dan bahkan itu pun dikalahkan oleh penilaian internal yang dikontrol penuh oleh perusahaan. Taruhan dua tahun itu tadinya untuk mempersingkat jalan menuju gaji. Yang terjadi malah ada gerbang tol tambahan, dan tol yang harus dibayar adalah tenaga kerjamu sendiri.
Para lulusan bercerita bahwa review yang mestinya mengubah training jadi kontrak terus molor, dan angkatan lulusan baru sudah melapor ke gerbang sebelum angkatan lama diangkat jadi karyawan tetap. Entah ini kebijakan resmi atau pola yang muncul dari kawasan ke kawasan, dampaknya ke pekerja sama saja: berbulan-bulan hasil kerja nyata yang dicatat di bawah status yang bayarannya seperti anak magang.
Hitungannya menghukum anak-anak yang justru main sesuai aturan. Mereka memilih jalur praktis. Mereka melewatkan kuliah untuk menghemat uang dan cepat mulai menghasilkan. Yang mereka dapat adalah masuk telat ke pekerjaan berupah murah, ijazah yang nggak lolos pos satpam, dan perusahaan yang memperlakukan SMA setempat sebagai sumber tenaga kerja yang nggak pernah harus dibayar harga penuh.
Kemitraannya ada di atas kertas. Pekerjaan tetapnya, buat terlalu banyak lulusan ini, tetap di luar jangkauan. Dan satu-satunya pihak yang menanggung risiko dari celah itu adalah remaja 18 tahun yang diberi tahu bahwa pabrik sudah menunggu mereka.