Dua Tahun SMA Kejuruan, Tapi Pabrik Tetap Melatihnya dari Nol

Bayangkan sosok yang tiap hari dilihat para perekrut: seorang lulusan jurusan Technical-Vocational-Livelihood (TVL), keahlian las terpampang di brosur, katanya cukup untuk langsung masuk ke lantai pabrik dan mulai bekerja. Supervisor melihat sertifikatnya, mengangguk sekali, lalu menyerahkan badge trainee. Pelajari dengan benar kali ini, dari awal.

Beginilah wujud janji SMA jenjang atas ketika bertemu manajer HRD. Dua tahun tambahan dijual sebagai solusi untuk angkatan kerja yang lulus terlalu muda dan terlalu mentah. Para lulusan datang, dan perusahaan melatih ulang mereka dari nol.

Jurusannya mengajarkan mata pelajaran, bukan keahlian

Dalam skema awal K-12 dari DepEd (Kementerian Pendidikan Filipina), siswa memilih satu dari empat jurusan: Akademik, Technical-Vocational-Livelihood, Olahraga, serta Seni dan Desain. Accountancy, Business and Management (ABM) masuk sebagai peminatan di jurusan Akademik. Masing-masing semestinya membekali lulusan dengan sesuatu yang bisa langsung dipakai.

Praktiknya, banyak sekolah menjalankan jurusan ini tanpa peralatan, guru ditugaskan di luar bidangnya, dan kelas praktik diajarkan lewat buku teks karena mesinnya tidak pernah datang. Lulusan TVL hafal nama alat yang belum pernah dipegangnya. Lulusan ABM bisa mendefinisikan supply dan demand tapi belum pernah menyentuh sistem point-of-sale.

DepEd akhirnya mengakui ketimpangan ini. Kurikulum Strengthened Senior High School, yang diuji coba di sejumlah sekolah mulai tahun ajaran 2025-2026, memangkas empat jurusan menjadi dua, Akademik dan Technical Professional, menyusutkan mata pelajaran inti dari 15 menjadi lima, serta melebur Olahraga dan Seni dan Desain ke jurusan Akademik sebagai mata pelajaran pilihan. Perombakan ini mengubah peta. Apakah kumpulan kluster yang sudah dipangkas itu benar-benar memberi lulusan keterampilan yang terpakai, belum ada seorang pun di lantai pabrik yang pernah melihat hasilnya.

Masa tunggu gaji penuh berjalan sesuai jam perusahaan

Di sinilah bagian yang mahal buat lulusan. Karena perusahaan toh harus melatih, masa pelatihan diselipkan ke dalam masa percobaan. Call center menjalankan berminggu-minggu nesting dan pendalaman produk sebelum ada yang menyentuh gaji penuh. Pabrik punya masa orientasi panjang di mana trainee sudah menghasilkan output nyata tapi tetap berstatus pelajar magang.

Di atas kertas, aturannya jelas. Pegawai masa percobaan dibatasi enam bulan dan tetap wajib menerima minimal upah minimum. Pekerja magang mendapat persentase tertentu dari upah minimum, bukan nol. Pengaturan yang membayar nol selama masa itu adalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan atau praktik bawah tangan, bukan sesuatu yang diizinkan Labor Code.

Jelas di atas kertas, lebih buram di lapangan. Penegakan jadi soal lain ketika pelamarnya berusia 18 tahun, butuh posisi itu, dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Alternatif dari menerima masa pendalaman bergaji rendah adalah tidak dapat kerja sama sekali, sementara antrean pelamar di depan pintu masih panjang.

Kesepakatan yang akhirnya ingkar

Deal awalnya sederhana. Habiskan dua tahun lagi di sekolah, lulus dalam keadaan siap, langsung berpenghasilan. Keluarga membayar seragam, biaya proyek, dan ongkos harian atas dasar janji itu. Imbalannya semestinya berupa pijakan yang bisa langsung diinjak.

Yang terjadi, lulusan membayar dua kali. Pertama untuk dua tahun yang mengajarkan mata pelajaran tanpa bengkel dan tanpa mesin. Kedua di bulan-bulan masa percobaan dengan gaji pelajar magang, di mana perusahaan mengerjakan pelatihan yang anggarannya sudah diberikan kepada sekolah.

Sertifikat membuka gerbang. Setelah lewat gerbang, pekerjaan dimulai dari awal lagi, dan hitungan waktu menuju gaji penuh berjalan dengan syarat yang bukan lulusan yang menentukan.