Founder SaaS Manila Terpaksa Buka Perusahaan di Delaware Gara-gara RA 12023 Bikin Engineer Cebu Jadi Masalah Pajak

Seorang founder di Manila baru dapat dua klien AS kuartal ini, dan hal pertama yang dibilang pengacaranya: dirikan C-corp di Delaware, jalankan Stripe lewat entitas itu, lalu engineer di Cebu dan Iloilo diikat pakai perjanjian jasa terpisah. Ini bukan gaya-gayaan. Ini akal-akalan untuk menghadapi Republic Act No. 12023, yang diteken Presiden Marcos pada 2 Oktober 2024 dan berlaku sejak 18 Oktober, aturan yang mengenakan PPN 12% untuk layanan digital yang dikonsumsi di Filipina, ditambah aturan pelaksana dari BIR yang menyusul di 2025 lewat Revenue Regulations No. 3-2025 dan Revenue Memorandum Circular No. 47-2025.

Dibaca berbarengan dengan doktrin permanent establishment yang sudah lama ada, terbitan-terbitan ini memberi ruang bagi pemeriksa pajak untuk berargumen bahwa keberadaan tim engineering lokal mengikat kehadiran kena pajak si penjual asing di sini. Ketimpangannya kejam. IRS nggak akan mengkreditkan PPN Filipina terhadap pajak korporasi AS, karena PPN bukan pajak penghasilan, jadi founder-nya berakhir bayar dua kali untuk aliran pendapatan yang sama: sekali di loket BIR di Quezon City, sekali di level federal di Wilmington.

Kenapa shell company Delaware itu ada

Stripe Atlas menjual C-corp Delaware dengan biaya flat dan seminggu urus dokumen, dan itu sekarang jadi cap table default buat tim SaaS Filipina mana pun yang ngejar pelanggan AS. Di pitch deck, kantor pusat tercatat di Wilmington, bank-nya Mercury atau Brex, dan tim engineering statusnya anak perusahaan Filipina yang dimiliki penuh atau, lebih sering, kontraktor independen yang menagih ke induknya.

Struktur itu aman di atas kertas sampai BIR membacanya persis seperti yang diundang oleh RA 12023 dan aturan pelaksananya di 2025. Kalau engineer Cebu mengerjakan produk inti untuk entitas asing yang menjual ke Filipina, pemeriksa bisa berargumen bahwa shell Delaware itu punya tempat usaha tetap di sini, yang memicu pajak penghasilan korporasi Filipina atas laba yang bisa diatribusikan, plus jejak PPN yang tetap nggak akan disentuh IRS.

Siapa yang sebenarnya bayar

Founder-nya bayar pakai uang tunai dan pengenceran saham, karena setiap jam ekstra buat konsultan pajak adalah jam yang nggak dipakai buat ngirim produk. Engineer di Cebu atau Iloilo bayar lewat gaji yang tergerus, karena margin kotor yang diasumsikan cap table habis dimakan pemotongan pajak, kepatuhan kuartalan, dan selisih kurs setiap kali payout USD dikonversi ke gaji dalam peso.

Pembeli pun ikut bayar, karena penawaran SaaS Filipina sekarang sudah termasuk premi tax arbitrage yang nggak perlu dibebankan oleh founder di Ho Chi Minh dan Bangkok. Vietnam menerapkan tafsir pajak layanan digital yang berbeda, yang bikin tim engineering lokal bisa duduk rapi di bawah entitas lokal. BOI Thailand memberi eksportir software pembebasan pajak penghasilan korporasi yang cukup panjang buat bertahan melewati fase Series A.

Yang seharusnya dilakukan Innovative Startup Act

RA 11337 diteken pada April 2019 dan menjanjikan startup terdaftar berupa insentif pajak, izin yang dipercepat, dan sandbox untuk model bisnis baru. Tujuh tahun berjalan, para founder masih menggambarkan proses pendaftarannya lebih lama dari runway mereka, dan aturan pelaksana 2025 di bawah RA 12023 datang tanpa pengecualian untuk eksportir software yang pelanggannya di luar negeri dan engineer-nya di dalam negeri.

Hasilnya, scene startup Filipina yang secara default berbadan hukum di luar negeri, buka rekening di luar negeri, dan pamer pencapaian dalam USD di LinkedIn sementara orang-orang yang nulis kodenya mengisi BIR Form 1701 dari sebuah kondo di Lahug. Cap table-nya bilang Delaware. Standup-nya jam 9 pagi waktu Manila. Tagihan pajaknya datang dalam dua mata uang, dan cuma satu yang bisa dikreditkan.