Jepang Baru Bayar Setelah Kamu Sampai. Manila Nagih Tes Bahasa Duluan.

Tawarannya kedengaran mulus: lupakan Timur Tengah, belajar bahasa Jepang, ambil posisi perawat atau buruh pabrik di Jepang dengan gaji yang bikin kontrak Riyadh keliatan kecil. Agen di Manila dan Iloilo lagi gencar promosi, soalnya program Specified Skilled Worker Jepang terus memperluas kategori dan kuota per negara, dan upah yen tetap menang atas apa yang ditawarkan rumah tangga Saudi atau gudang Dubai, bahkan setelah dikonversi ke peso.

Yang nggak pernah ditulis di brosur adalah urutan pembayarannya. Visanya bergantung pada lulus tes bahasa Jepang dan ujian keterampilan, dan dua-duanya ada di balik biaya yang kamu bayar pakai peso, berbulan-bulan sebelum ada majikan di Osaka atau Nagoya yang mengeluarkan slip gaji.

Tagihannya datang sebelum boarding pass

Belajar bahasa makan waktu berbulan-bulan, dan pusat pelatihan yang menyiapkan kandidat untuk JLPT atau JFT-Basic memungut uang kursus, biaya ujian, dan sering kali deposit yang cuma balik kalau kamu lulus lalu berangkat. Tambah biaya medis, pengurusan dokumen, dan ongkos transport buat ikut ujian di lokasi yang tersedia, dan kamu dapat seorang pekerja yang menalangi jumlah besar demi pekerjaan yang masih sebatas di atas kertas.

Ini pola front-loading yang sejak dulu jadi ciri migrasi tenaga kerja dari Filipina, cuma dibungkus tujuan yang lebih menggiurkan. Jalur Teluk menyembunyikan ongkosnya di biaya penempatan dan potongan gaji. Jalur Jepang memindahkannya lebih awal, ke tembok bahasa itu sendiri, jadi risikonya jatuh ke pelamar sebelum agen atau majikan berkomitmen apa pun.

Siapa yang menanggung risikonya

Seorang perawat di Iloilo yang ngutang buat menutup enam bulan les bahasa Jepang sedang mempertaruhkan pinjaman melawan hasil ujian. Kelompok advokasi migran sudah bertahun-tahun mengingatkan bagaimana utang yang terkait pelatihan menjebak pekerja yang gagal ujian, jatuh sakit, atau kena kuota yang penuh sebelum rombongannya diberangkatkan. Uangnya sudah keluar, dan nggak ada majikan yang wajib menggantinya.

Jepang menjalankan program ini karena sektor perawatan dan pabrik-pabrik kecilnya kekurangan tenaga, dan mereka lebih suka pekerja yang datang sudah bisa langsung kerja di lapangan. Dari sisi Tokyo, permintaan itu masuk akal. Masalahnya muncul waktu ekonomi pelatihan yang tumbuh di sekitarnya di Manila dan Iloilo memperlakukan kandidat sebagai pelanggan dulu, baru pekerja, memungut biaya entah ada yang jadi berangkat atau nggak.

Department of Migrant Workers (DMW) mengatur perekrutan, tapi tahap belajar dan ujian ini hidup di zona abu-abu antara pendidikan dan penempatan, di mana pusat bahasa belum tentu dianggap agen tenaga kerja dan biayanya belum tentu dianggap biaya penempatan. Celah itulah tempat deposit-deposit menumpuk.

Berapa ongkos versi yang lebih adil

Skema yang lebih bersih nggak sulit dibayangkan. Batasi atau kembalikan deposit pelatihan kalau kandidat gagal bukan karena kesalahannya sendiri. Kaitkan akreditasi pusat pelatihan dengan angka keberangkatan nyata, bukan sekadar jumlah pendaftar. Biarkan majikan di Jepang ikut menanggung sebagian biaya pra-keberangkatan, toh merekalah yang kekurangan staf.

Sampai itu terjadi, hitungannya tetap timpang. Pekerja di Iloilo bayar uang kursus, deposit, ongkos ke lokasi ujian, plus bunga pinjaman yang menutup ketiganya. Tokyo nggak bayar sepeser pun sampai dia mendarat, dan pusat pelatihan di Manila tetap kebagian potongannya, apa pun yang terjadi.