Sertifikat N4 Cetak, Uang Nempel. Klausul Refund Bilang 'Gagal Berangkat Bukan Urusan Kami'

Jepang memperluas visa Specified Skilled Worker buat menarik lebih banyak caregiver asal Filipina, dan hitung-hitungan perekrut di Manila langsung jalan cepat. Rumah sakit Jepang yang penduduknya makin menua butuh tenaga, gajinya jauh di atas pusat rehabilitasi di sini, dan tiket masuknya cuma sertifikat N4 plus wawancara yang lolos. Di atas kertas, kelihatan bersih.

Masalahnya ada di kontrak pendaftaran. Sekolah nihongo swasta mendaftarkan kamu buat kelas N4, lalu menyelipkan fee 'jaminan penempatan', dan keduanya harus lunas sebelum kelas pertama. Kalimat yang paling penting justru yang nggak pernah dibaca dua kali: fee itu tetap hangus kalau kamu gagal berangkat.

Yang sebenarnya dijamin fee itu

Jaminan penempatan kedengarannya kayak janji bahwa ada pekerjaan menunggu di ujung jalan. Baca klausulnya, dan yang dijamin ternyata pemasukan sekolah, bukan tiket pesawatmu. Kalau perusahaan penerima di Jepang menarik lowongannya, kalau visanya telat keluar, kalau wawancaranya berantakan, biaya kursus dan fee-nya tetap dianggap lunas. Uangmu melayang dan kamu masih terdampar di Manila.

Secara hukum ini kelihatan sah, dan di situlah jebakannya. Pelatihan bahasa itu jasa beneran, jadi menariknya bayaran masih bisa dibela. Tapi kata 'jaminan' itulah yang bekerja diam-diam di kontrak, mengubah fee yang harusnya bergantung pada hasil jadi fee yang cuek total sama hasilnya.

Aktivis pekerja migran sudah lama menandai pola ini, di mana dokumennya rapi tapi risikonya tetap jatuh ke pundak si peserta pelatihan. Kontrak yang ditandatangani bukan berarti kontrak yang adil.

Utang berangkat duluan sebelum orangnya

Kebanyakan orang yang membayar fee ini nggak punya tabungan nganggur. Mereka utang, ke sepupu, ke aplikasi pinjol, atau menggadaikan tanah di kampung, lalu memikul utang itu selama berbulan-bulan belajar sambil bertaruh Jepang bakal jadi. Begitu lowongannya lenyap, utangnya nggak ikut lenyap.

DMW memberi lisensi ke agensi perekrutan dan membatasi berapa yang boleh mereka tarik, dan fee penempatan terang-terangan buat caregiver ke Jepang pasti bakal dipelototin. Tapi lewatkan uang yang sama lewat sekolah bahasa dengan label biaya kursus plus jaminan, dan uang itu lolos dari aturan yang justru dibikin buat menjeratnya. Yang berubah cuma bajunya, bukan sifatnya.

Program Jepang sendiri dirancang buat melindungi pekerja di sisi penerima, dengan perusahaan menanggung sebagian biaya setelah kedatangan. Celahnya menganga di sini, di ruang tunggu keberangkatan, di mana sekolah di Manila sudah menarik uang sebelum Tokyo ngasih lampu hijau.

Siapa yang menanggung kegagalan berangkat

Waktu penempatan gagal total, sekolah tetap pegang fee-nya, perusahaan Jepang tinggal geser ke kandidat berikutnya, dan pembukuan perekrut tetap seimbang. Satu-satunya pihak yang menanggung rugi adalah si peserta pelatihan, yang sekarang berutang buat pekerjaan yang nggak pernah ada.

Solusinya nggak ribet. Kaitkan fee jaminan apa pun dengan keberangkatan yang benar-benar terjadi, dan kembalikan penuh kalau pekerjanya nggak jadi berangkat. Paksa sekolah merinci mana yang biaya kursus dan mana yang taruhan penempatan, hitam di atas putih, sebelum siapa pun tanda tangan. Dan biarkan DMW membaca 'jaminan penempatan' apa adanya, yaitu fee perekrutan yang menyamar pakai label sekolah bahasa, lalu batasi sama ketatnya.

Sampai itu terjadi, sertifikat N4 adalah satu-satunya yang dibawa pulang peserta yang gagal, dan nggak ada rumah sakit di Osaka yang mau merekrut selembar sertifikat yang datang bareng utang gadai tanah.