Kamu Sudah Terdaftar, Tapi Duitnya Nyangkut di Loket Sebelah
Innovative Startup Act menjanjikan subsidi dan hibah. Tapi pendaftaran dari satu lembaga tidak otomatis mencairkan uang yang dipegang lembaga lain, dan banyak founder pulang dengan tangan kosong.
Seorang founder di Filipina bisa melakukan semua yang diminta Innovative Startup Act dan tetap tidak dapat apa-apa. Alasannya sederhana: lembaga yang mendaftarkan startup bukan kantor yang mencairkan subsidi atau membebaskan biaya. Pendaftaran cuma langkah pertama. Untuk benar-benar dapat keringanan, subsidi biaya di sini, hibah di sana, kamu harus mengurus dokumen putaran kedua dengan kantor yang punya tafsir aturannya sendiri. Celah inilah yang bikin founder yang sudah mengikuti semua prosedur berakhir dengan nol.
Republic Act 11337 diteken pada April 2019 dan dijual sebagai undang-undang yang akhirnya bikin membangun bisnis di dalam negeri jadi murah, alih-alih memindahkan cap table ke Singapura atau Jakarta. Ada subsidi pendaftaran, subsidi fasilitas, hibah, dana ventura, sampai visa startup. Tujuh tahun berlalu, founder yang repot-repot mengejar benefit ini sering menghabiskan waktu dan uang lebih banyak untuk mengurai prosesnya ketimbang nilai benefit itu sendiri.
Lembaga pelaksana di satu sisi, uangnya di sisi lain
Undang-undang menunjuk DOST, DTI, dan DICT sebagai lembaga penyelenggara yang mendaftarkan startup dan mengelola benefit. Ke sanalah founder mestinya datang untuk diakui memenuhi syarat dan mengakses apa yang dijanjikan hukum.
Board of Investments (BOI) posisinya cuma pendukung. Pasal 10 menempatkan BOI berkoordinasi dengan DTI soal strategi investasi dan membantu melatih staf lembaga penyelenggara, bukan mensertifikasi startup. Jadi founder yang mengira BOI adalah pintu utama sudah salah antre sejak awal.
Bahkan di dalam lembaga penyelenggara sendiri, terdaftar sebagai startup yang memenuhi syarat dan benar-benar menerima subsidi atau hibah tertentu adalah dua hal yang terpisah. Pendaftaran mengakui keberadaanmu. Kantor pencairan tetap minta dokumennya sendiri sebelum menggelontorkan uang atau membebaskan biaya, dan dua langkah ini tidak pernah dijahit jadi satu jalur mulus yang bisa dilewati founder tanpa bantuan.
Siapa yang menanggung biayanya
Founder duluan. Tiap minggu yang habis buat mondar-mandir antara urusan kelayakan dan urusan pencairan adalah satu minggu runway yang terbakar untuk compliance, bukan untuk produk. Buat tim dua orang di Iloilo atau Cagayan de Oro, itu bisa jadi penentu antara terus jalan atau tutup.
Lalu ekosistemnya yang kena. Kalau benefit lokal semahal ini untuk diklaim, langkah paling masuk akal adalah mendirikan perusahaan di luar negeri dan menjadikan entitas Filipina sekadar kantor belakang. Justru pola inilah yang seharusnya dibalik oleh undang-undang tersebut. Benefit yang gagal cair bukan cuma merugikan satu perusahaan. Ia mengajari founder berikutnya untuk tidak repot-repot mencoba.
Kelompok advokasi startup sudah bertahun-tahun menyorot hambatan antara pendaftaran dan pencairan nyata. Sejumlah rancangan untuk merevisi RA 11337 jadi versi lebih kuat sudah beredar di Kongres, meski usulan itu proyek tersendiri dan bukan hal yang sama dengan membenahi serah-terima harian antarlembaga.
Solusinya soal administrasi, bukan kepahlawanan
Ini bukan masalah dana atau visi, melainkan masalah koordinasi. Begitu diakui oleh lembaga penyelenggara, benefit-nya harusnya langsung aktif, bukan malah memulai pengajuan baru di kantor yang memegang uang.
Selama serah-terima itu belum ditulis dengan rapi, Innovative Startup Act paling optimal cuma jadi siaran pers. Founder yang membaca undang-undangnya, mendaftar ke lembaga yang tepat, lalu sadar subsidi aslinya ada di balik loket lain dengan syaratnya sendiri, bukanlah pengecualian. Founder seperti itu justru hasil dari desain sistemnya.
