Katanya Sukarelawan. Tapi Boks Vaksin di Punggungnya Bilang Beda

Setiap tiga bulan dia menggendong boks vaksin menaiki jalan setapak yang sama, mencatat bayi yang baru lahir, mengejar ibu-ibu yang telat imunisasi, lalu menyerahkan lembar rekapan yang dibutuhkan unit kesehatan desa supaya angka cakupannya tercapai. Di daftar gaji, dia ditulis sebagai relawan. Kata itu menanggung hampir semua beban hukumnya, dan tak satu pun beban kerjanya yang sebenarnya.

Honornya ₱10.000. Siklus ini, pemerintah daerah (LGU) telat membayarnya empat bulan, dan itu bukan hal baru. Para kader kesehatan barangay di seluruh Bicol dan penjuru Filipina hafal betul rasanya menunggu, bolak-balik ke balai kota, dan bendahara yang selalu bilang dana belum turun.

Apa untungnya kata itu buat LGU

Menyebutnya relawan itu tertulis hitam di atas putih dalam hukum yang mengaturnya. Republic Act No. 7883, Barangay Health Workers' Benefits and Incentives Act 1995, memperlakukan BHW sebagai relawan dan memberi mereka honor serta tunjangan risiko yang ditetapkan LGU, bukan status pegawai tetap. Tanpa jaminan masa kerja, tanpa iuran dari pemberi kerja, dan tanpa hak menuntut kalau honornya telat atau bahkan tak pernah cair.

Jadi program imunisasi keliling ini berjalan di atas pundak orang yang sengaja tak dibayar layaknya pekerja. Dia yang menjaga rantai dingin vaksin, melacak yang mangkir, dan menjangkau wilayah yang tak sanggup dicapai perawat RHU. Ketika laporan cakupan naik ke tingkat provinsi, lembar rekapan buatannya yang jadi tumpuannya. Tapi namanya tak ada di plantilla, daftar pegawai resmi.

Uang telat, biaya hidup jalan terus

₱10.000 bukan gaji yang bisa dipakai mengatur rumah tangga, dan itu pun baru datang empat bulan setelah kerja rampung. Sementara warung sari-sari terus memberinya utang, tenggat uang sekolah anak nggak bisa mundur, dan ongkos ke balai kota buat menanyakan pencairan keluar dari kantongnya sendiri.

Hitungannya justru menghukum orang yang mau turun ke lapangan. Dia menalangi program imunisasi barangay dengan dana pribadinya, bensinnya, dan waktunya yang habis buat menunggu. LGU mencatatnya sebagai penghematan.

RUU yang bisa mencabut label relawan

Sebenarnya ada jalan keluar yang sudah di atas meja. Rancangan Magna Carta of Barangay Health Workers, Senate Bill No. 390, akan mengangkat BHW menjadi pekerja kesehatan publik dengan posisi permanen dan jaminan masa kerja, gaji di Salary Grade 1, honor bulanan ₱3.000 untuk BHW terdaftar dan ₱5.000 untuk yang bersertifikat, plus tunjangan.

Tapi ini masih rancangan. Per Juli 2026 statusnya masih dibahas di Senat, dan pada 21 Juli federasi BHW mengajukan permohonan ke Malacanang agar RUU ini disahkan sebelum SONA Presiden Marcos pada 27 Juli. Selama belum jadi undang-undang, dia tetap tunduk pada RA 7883, dan label relawan itu tetap menempel.

Dia nggak pernah setuju meminjamkan tenaga selama empat bulan tanpa bunga ke LGU. Dia cuma setuju melakukan imunisasi keliling. Sahkan Magna Carta, masukkan namanya ke plantilla, bayar tepat waktu, dan salurkan iurannya ke tempat yang semestinya buat seorang pekerja. Sampai itu terjadi, laporan cakupan terus lolos di atas punggung perempuan yang menurut catatan sedang nggak bekerja, padahal dia menyusuri jalan setapak dengan boks vaksin yang bilang sebaliknya.